Home Merdeka Umat Islam di Era Mencari Bentuk Demokrasi Indonesia

Umat Islam di Era Mencari Bentuk Demokrasi Indonesia

67
0

Oleh Hamzah Afifi

SejarahOne.id – Undang-undang Dasar 1945 menggambarkan bahwa NKRI adalah negara demokrasi, namun formulasi demokrasi yang bagaimana bentuknya masih dalam pencarian. Apakah Demokrasi Liberal, apakah Demokrasi Sosialis, ataukah Demokrasi Theokrasi. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap (dari Masyumi) Indonesia mengadakan pemilihan umum pertama di tahun 1955, diikuti hampir 100 partai dan disaksikan oleh PBB.

Dalam pemilu itu muncul 4 kekuatan partai besar yaitu rangking pertama PNI dan Masyumi suaranya berimbang, disusul NU, kemudian PKI. Hasil dari Pemilu itu adanya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kemudian pemilu kedua menghasilkan Konstituante (pembuat Konstitusi/ UUD).

Dalam Konstituante memang ditawarkan dan untuk menjaring aspirasi rakyat dalam menentukan UUD baru yang aspiratitf rakyat Indonesia. Berbagai golongan masyarakat yang diwakili oleh partainya menyampaikan usulannya, sehingga mengerucut pada UUD pertama 1945 namun pada Preambulenya ada yang mengacu keputusan Sidang BPUPKI 16 Juli 1945 yaitu Piagam Djakarta

Selain itu juga mengacu dari keputusan PPKI 18 Agustus 1945, dengan suara berimbang, namun tidak dapat memenuhi 75% suara untuk dapat memutuskannya, sehingga selalu tidak dapat diputuskan. Aklhirnya pihak Militer (AH Nasution) membuat konsep Dekrit Presiden, kemudian diterima oleh Bung Karno

Maka, pada tanggal 5 Juli 1959 Dekrit Presiden itu dideklarasikan, isinya antara lain: 1. Pembubaran Konstituante; 2. Kembali pada UUD 1945 dan Piagam Djakarta sebagai yang menjiwai UUD 1945; 3. Bentuk Negara Demokrasi Terpimpin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here