Home Pemberontakan Teks Proklamasi Negara Islam dan Peran Kartosuwiryo

Teks Proklamasi Negara Islam dan Peran Kartosuwiryo

230
0

Oleh Hana Wulansari

SejarahOne.id – Setelah tentara NICA berhasil terusir dari nusantara, dan ketika Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk BPUPKI, Kartosoewirjo melalui wakil-wakil Islam mengusulkan pembentukan negara Islam merdeka. Wakil-wakil Islam tersebut diantaranya Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Ahmad Sanusi mengusulkan ide-ide tentang pembentukan negara Indonesia merdeka yang memberlakukan syariat.

Atas ide Kartosoewirjo inilah maka pada Piagam Jakarta (Jakarta Charter) pada bagian pertama memuat tentang “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”, meskipun akhirnya kalimat tersebut dihilangkan.

Pada 14 Agustus 1945, tak lama setelah Jepang di bom atom oleh Amerika, Kartosuwiryo meminta agar Kiai Joesoef Taudjiri segera memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII).

Namun menurut Pinarti yang dikutip oleh Van Djik dalam Darul Islam: Sebuah Pemberontakan, Kiai Joesoef menolak permintaan itu. Al Chaidar malah menulis bahwa teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945 merupakan salinan dari teks yang disiapkan oleh Kartosuwiryo untuk Kiai Joesoef Taudjiri pada 14 Agustus 1945.

“[… H]ari-hari menjelang proklamasi 17 Agustus 1945, Kartosoewirjo telah lebih dahulu menebar aroma deklarasi kemerdekaan (negara) Islam, bahkan pada 13-14 Agustus 1945 Kartosoewirjo telah menyiapkan naskah proklamasi yang diedarkannya kepada para elite pergerakan sehingga naskah Proklamasi yang ditulis oleh Soekarno hanya berdasarkan ingatan tentang konsep proklamasi Islam yang dipersiapkan oleh Kartosoewirjo, bukan pada konsep pembukaan UUD 1945 yang dibuat oleh BPUPKI dan PPKI,” tulis Al Chaidar dalam bukunya.

Setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, secara resmi Indonesia membebaskan diri dari penjajahan dan menjadi negara yang menentukan nasibnya sendiri. Tapi Belanda tentu tak membiarkan upaya kemerdekaan ini.

Benar saja, Indonesia yang baru beberapa waktu berpesta dengan kemerdekaan harus kembali merasakan rongrongan kolonial melalui Agresi Militer Belanda I dan II. Adanya agresi ini membuat Kartosuwiryo  semakin yakin untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Baca: Gerakan DI/TII dalam Kendali Kartosuwiryo

Pada awal 1948 sekali lagi Kartosuwiryo meminta Kiai Joesoef Taudjiri memproklamasikan Negara Islam Indonesia. Namun untuk kedua kalinya, sang kiai menolak. Akhirnya pada Agustus 1949, Kartosuwiryo menganggap perlu menerbitkan Maklumat NII No.7. Maklumat pada 12 Syawal 1368/7 Agustus 1949 itu berisi pernyataan pendirian NII.

Pada 7 Agustus 1949, melalui pertimbangan yang panjang, akhirnya Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) di desa Cisampah, kecamatan Ciawiligar, kabupaten Tasikmalaya. Proklamasi Negara Islam Indonesia tersebut disertai dengan sepuluh penjelasan, termasuk penegasan bahwa Negara Islam Indonesia meliputi seluruh wilayah Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia.

Kartosuwiryo juga telah mempersiapkan konsep-konsep bentuk dan sistem pemerintahan serta susunan Dewan Imamah NII. Dalam susunan tersebut, Kartosuwiryo mengangkat dirinya sebagai imam, panglima tertinggi, serta kuasa usaha. Sedangkan untuk wakil imam sekaligus sebagai komandan divisi adalah Karman.

Posisi menteri dalam negeri dan menteri penerangan masing-masing dipegang oleh Sanusi Partawidjaja dan Thaha Arsyad. Untuk menteri keuangan dipegang oleh Udin Kartasasmita, sedangkan menteri pertahanan dan kehakiman, masing-masing dipegang oleh Raden Oni dan Ghazali Thusi.

TNI Menertibkan DI/TII

Negara Islam Indonesia yang dibentuk Kartosoewirjo dengan organisasinya Darul Islam (DI) dan Tentaranya yang dikenal dengan nama Tentara Islam Indonesia (TII) dituduh oleh pemerintah Indonesia melakukan gerakan separatisme dan pengrusakan.

Pemberontakan yang dilakukan DI/TII di pulau Jawa dan Sumatera menimbulkan saling curiga antara pemerintah, ulama, dan masyarakat. Pemerintah menganggap para ulama berusaha melindungi DI/TII, begitu pula ada saling tuduh di antara ulama sendiri.

Untuk mengurangi rasa saling curiga itu, akhirnya dibentuklah gagasan Badan Musyawarah Alim Ulama yang kelak menjadi majelis ulama sekaligus menjadi cikal bakal Majelis Ulama Indonesia. Tujuan dari Badan Musyawarah Alim Ulama ini adalah untuk memonitor gerak DI/TII sekaligus membantu pemerintah dalam menumpas DI/TII.

Aksi untuk menumpas DI/TII semakin gencar dilakukan. Melalui konsep Pagar Betis yang diusulkan oleh Danrem Bogor, akhirnya DI/TII pun dapat dikalahkan, dan pada 4 Juni 1962 akhirnya Aang Panglima Tertinggi akhirnya tertangkap.

Pada 16 Agustus 1962, Pengadilan Mahkamah Darurat Perang (Mahadper) yang mengadili Kartosoewirjo mengatakan bahwa gerakannya selama 13 tahun dalam menegakkan Negara Islam Indonesia itu adalah pemberontakan dan hukuman mati pun dijatuhkan kepada Kartosuwiryo.

Pada 4 September 1962, Kartosoewirjo meminta bertemu dengan keluarganya, dan kemudian dibawa ke regu tembak keesokan harinya. Ia dibawa dengan sebuah kapal pendarat milik Angkatan Laut dari pelabuhan Tanjung Priok ke sebuah pulau sekitar Teluk Jakarta. Pada pukul 5.50 WIB, hukuman mati dilaksanakan. Setelah meninggalnya KARTOSUWIRYO, juga sepeninggal pemimpin DI/TII Kahar Muzakkar di Sulawesi, semangat sebagian pengikut NII bisa jadi patah.

Di dalam menggapai hal tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Berbagai upaya, baik itu secara damai maupun militer dilakukan oleh pemerintah. Antara lain

  1. Penumpasan DI/TII Jabar. Pada awal pemerintah RI berupaya menyelesaikan pemberontakan dengan cara damai dengan membentuk komite yang dipimpin oleh Moh. Natsir, namun gagal. Maka ditempuh operasi militer yang dinamakan Operasi Bharatayudha. Kartosuwiryo akhirnya tertangkap di Gunung Salak Majalaya pada tanggal 4 Juni 1962 melalui operasi Bharatayudha dengan taktik Pagar Betis yang dilakukan oleh TNI dengan rakyat. Kartosuwiryo kemudian dijatuhi hukuman mati.
  2. Penumpasan DI/TII Jateng. Penyelesaian pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah dilakukan dengan membentuk pasukan khusus yang diberi nama Banteng Raiders. Operasi penumpasannya diberi nama Operasi Gerakan Benteng Negaradi bawah pimpinan Letkol Sarbini, kemudian dipimpin oleh Letkol M. Bachrun dan selanjutnya dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani.
  3. Penumpasan DI/TII Sulsel. Untuk mengataasi pemberontakan Kahar Muzakar, pemerintah melancarkan operasi militer dengan mengirimkan pasukan dari Devisi Siliwangi. Pemberontakan Kahar Muzakar cukup sulit untuk ditumpas, mengingat pasukan Kahar Muzakar sangat mengenal medan pertempuran. Akhirnya pada bulan februari 1965 Kahar Muzakar tewas dalam sebuah pertempuran. Pembrontakan benar-benar dapat ditumpas pada Juli 1965.
  4. Penumpusan DI/TII Aceh. Pemerintah pusat berusaha untuk mengatasi pemberontakan Daud Beureuh dengan memberikan status daerah istimewa bagi Aceh dengan hak-hak otonomi yang luas. Atas inisiatif Kolonel yasin, diadakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang berlangsung pada tanggal 17-21 Desember 1962. Akhirnya pemberontakan DI/TII di Aceh dapat diselesaikan dengan damai.
  5. Penumpasan DI/TII Kalsel. Penyelesaian pemberontakan Ibnu Hajar dilakukan dengan jalan damai dan operasi militer. Pada tahun 1963, pasukan Ibnu Hajar dapat ditumpas dan Ibnu hajar dijatuhi hukuman mati.

Berbagai pemberontakan di atas, sulit untuk ditumpas, hal ini dasarkan pada semangat jihad yang dimiliki oleh para pemberontak. Selain itu medan pertempuran juga menjadi penghalang bagi penumpasan. Pada akhirnya atas perjuangan tentara Indonesia dengan bantuan rakyat satu demi satu pemberontakan bisa ditumpas. Tugas bagi kita selanjutnya adalah tetap menjadi persatuan dan kesatuan negara republic Indonesia.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here