Sistem Politik Belanda Ketika Menjajah Nusantara

    987
    0
    Para Pembesar VOC

    SEJARAHONE.ID – Raja pertama Belanda berasal dari Prancis, Louis Napoleon Bonaparte, adik Napoleon Bonaparte. Sejarah mencatat, setelah diangkat jadi raja, Louis Napoleon kemudian datang ke Amsterdam.

    Louis menjalankan tugasnya sebagai pemimpin untuk rakyat Belanda.

    Kaisar Napoleon Bonaparte memberinya sedikit kebebasan selama masa pemerintahannya. Namun, Louis tak mau jadi sekadar boneka. Menentang kakak kandungnya sendiri, ia membela kepentingan perdagangan Belanda dan memotong pengeluaran militer, baik angkatan darat maupun laut. Louis menyebut dirinya sebagai orang Belanda, bukan Prancis.

    Sejumlah menteri dan pejabat penting yang ‘diimpor’ dari Prancis diperintahkan untuk mengganti kewarganegaraannya.Louis Bonaparte juga dicintai rakyatnya karena sikap welas asih yang ia tunjukkan saat mengunjungi Leiden pada 1807. Kala itu, sebuah kapal kargo yang memuat bubuk mesiu seberat 18.230 kilogram meledak. Sebanyak 154 orang tewas, 2.000 lainnya terluka. Pusat kota pun rusak parah.

    Dan, pada 1809, ia secara pribadi mengawasi upaya pemulihan wilayah Betuwe yang menderita akibat banjir parah. Karena itulah rakyat menjulukinya sebagai ‘Lodewijk de Goede’ — Raja Lodewijk yang Baik. Louis Bonaparte kemudian mengubah balai kota menjadi istana yang bergaya. Dalam beberapa bulan, hamparan karpet tebal menutupi lantai, pelapis dinding warna-warni pun dipasang. Invasi Belnda ke Indonesia diduga berlangsung saat kepemimpinan Louis Napoleon. Berikut adalah beberapa strategi politik dan ekonomi Belanda di negeri jajahan.

    Mendirikan VOC

    VOC adalah singkatan dari Verenigde Oost Indische Compagnie. Sejarah
    lahirnya VOC dilatarbelakangi oleh datangnya bangsa Belanda di Nusantara.

    Mereka datang bukan mewakili kerajaan, tetapi merupakan kelompok-kelompok
    dagang. Kemudian kelompok-kelompok dagang itu berhimpun dalam suatu kongsi dagang bernama VOC. Ide untuk membentuk VOC ini dicetuskan oleh Jacob van Oldebarnevelt, seorang pemuka masyarakat Belanda yang sangat dihormati, pada tanggal 20 Maret 1602.

    Tujuan pembentukan VOC tidak lain adalah menghindarkan persaingan antar perusahaan Belanda (intern) serta mampu menghadapi persaingan  dengan bangsa lain, terutama Spanyol dan Portugis sebagai musuhnya (ekstern). Awalnya VOC dibentuk sebagai kepentingan perdagangan, kemudian mulai melakukan monopoli perdagangan hingga pada akhirnya mulai menanamkan kekuasaannya di beberapa wilayah di Nusantara. VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799.

    Politik Ekonomi Masa Peralihan

    Setelah VOC jatuh bangkrut kemudian kekuasaan VOC di Nusantara
    diambil alih oleh pemerintah Belanda.

    Sejak 1 Januari 1800 secara resmi Nusantara berstatus sebagai wilayah kekuasaan pemerintah Kerajaan Belanda dan disebut sebagai Hindia-Belanda (Nederlands-Indie). Politik kolonial antara 1800-1870 bergerak dari sistem dagang menuju sistem pajak, sistem sewa tanah (landelijk stelsel).

    Daendels (1807-1811) dan Raffles (1811-1816) dengan didorong oleh idealisme mereka pada dasarnya mendukung cita-cita liberalisme untuk memberikan kebebasan perseorangan, milik tanah, kebebasan bercocok tanam, berdagang, kepastian hokum dan peradilan yang baik. Namun karena desakan negeri induk mereka tidak konsisten dan jatuh kembali kepada sistem yang konservatif dan feodalistis yang didukung dengan administrasi pemerintahan yang sentralistis dan feodalistis.

    Sistem Tanam Paksa (1830-1870)

    Motif utama pelaksanaan sistem tanam paksa (cultuur stelsel) oleh van den
    Bosch sejak 1830 adalah karena kesulitan finansial yang dihadapi pemerintah
    Belanda sebagai akibat Perang Jawa: 1825-1830 di Indonesia dan Perang Belgia:
    1830-1831 di Negeri Belanda.

    Ketika itu, budget negeri Belanda sendiri yang dibebani oleh bunga yang berat, dan dengan harapan untuk memperoleh keuntungankeuntungan besar dari koloni-koloninya, terutama dengan pulau jawa dengan jalan apapun.

    Ciri utama sistem tanam paksa yang diintroduksi oleh van den Bosch adalah keharusan bagi rakyat Jawa untuk membayar pajak in natura, yakni dalam bentuk hasil-hasil pertanian mereka. Dengan pajak in natura tersebut diharapkan oleh Van den Bosch dapat terkumpul hasil-hasil tanaman perdagangan (ekspor) dalam jumlah yang besar, yang dapat dijual dan dikirim ke Eropa dan Amerika dengan memberikan keuntungan yang besar bagi pemerintah dan pengusaha-pengusaha Belanda.

    Ketentuan-ketentuan tersebut di atas kertas memang nampaknya tidak terlalu membebani rakyat, sekalipun secara prinsip juga berkeberatan. Namun dalam praktik ternyata pelaksanaan sistem tanam paksa sering menyimpang jauh dari ketentuan, sehingga bukan saja merugikan penduduk, namun juga sangat memberatkan beban penduduk.

     Sistem Kolonial Liberal (1870-1900)

    Politik kolonial liberal (1870-1900) 11 yang menjanjikan perbaikan kesejahteraan bagi rakyat Hindia-Belanda dengan diberikannya kesempatan bagi kaum modal swasta untuk membuka industri-industri perkebunan swasta juga tidak menjadi kenyataan.

    Bahkan sebaliknya, pada akhir abad XIX tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia nampak semakin merosot. Sebabnya adalah jelas, ialah karena pemerintah Belanda tak mau melepaskan politik batig saldo-nya, bahkan ditingkatkan sebagai politik drainage. Keuntungan-keuntungan yang besar dari perkebunan-perkebunan tetap dialirkan ke Negeri Belanda dan tak sepeserpun yang ditinggalkan di Indonesia untuk memperbaiki nasib rakyat.

    Merkantilisme Negara digantikan dengan merkantilisme perusahaan besar yang kapitalistis, sehingga kehidupan ekonomi Hindia-Belanda tetap dikendalikan oleh kepentingankepentingan Negeri Belanda, hanya sekarang bukan lagi oleh pemerintah Belanda, namun batig slod-nya juga tetap mengalir ke Negeri Belanda sistem dualisme di bidang ekonomi tetap dibiarkan, bahkan didukung pula dualism dalam adminiatrasi pemerintah yang didasarkan pada sistem diskriminasi rasialisme.

    Sistem Politik Kolonial Etis (1900-1922)

    Politik kolonial etis 12 sebagai politik kesejahteraan tetap tak membawa
    perbaikan bagi nasib rakyat Indonesia Politik balas budi dengan triloginya: irigasi,emigrasi (transmigrasi) dan edukasi ini lebih sebagai slogan daripada kenyataan. Kalau secara formal, pemerintah Hindia-Belanda terpaksa melaksanakannya, namun bukan untuk mensejahterakan rakyat, melainkan dalam rangka melaksanakan kepentingan kolonialnya.

    Pembangunan sarana produktif seperti irigasi dan transportasi (jalan kereta api) bukan untuk kepentingan industri perkebunan, emigrasi (transmigrasi) ke luar jawa lebih dimaksudkan untuk memenuhi permintaan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan tembakau di Deli, SumateraUtara, dan pendidikan diprogramkan bukan untuk mencerdaskan kehidupan rakyat, melainkan sekedar untuk memenuhi kebutuhan akan pegawai-pegawai rendahan saja.

    Sekolah dan sistem kepegawaian pun bersikap diskriminatif. Sifat-sifat demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang ada dalam politik etis hanya sekedar legitimasi formal, yang substansinya tak punya makna implikatif yang nyata bagi perkembangan kehidupan rakyat Indonesia.

    Devide et Impera

    Devide et Impera adalah suatu upaya dari Belanda yang digunakan untuk
    menguasai sebuah wilayah dengan menggunakan adu domba dalam sebuah sistem kerajaan. Belanda menggunakan sistem ini sejak awal memasuki Indonesia, dari zaman VOC hingga Hindia Belanda.

    Berbeda jauh dari dulu, negara Belanda sekarang adalah negara yang sangat menjunjung tinggi adanya HAM. Politik adu domba pada abad 17 sangat digemari VOC untuk menguasai suatu daerah, dengan cara inilah Belanda yang bahkan jumlahnya jauh lebih sedikit dari pribumi bisa mengalahkannya.

    Politik pecah belah ini selalu menjadi langkah strategis Belanda untuk menghilangkan pemberontakan di berbagai daerah di bumi Nusantara. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: Perlawanan Pattimura (1817), Perang Padri (1821-1837), Perang Diponegoro (1925-1830), Perang Banjarmasin (1859-1863), Perang Bali (1846-1868), Perang Sisingamangaraja XII (1870-1907), Perang Aceh (1873-1906).

    Memang tidak semua taktik Belanda menggunakan cara Devide et Impera ini namun hampir seratus persen politik ini mampu menghancurkan atau setidaknya meredam pemberontakan untuk kemerdekaan daerah Nusantara yang dilakukan tokoh-tokoh yang kini kita kenal sebagai Pahlawan Nasional.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here