Siklus Sejarah Tragedi 1965 dan Peristiwa 1998

    167
    0

    SEJARAHONE.ID –  Oleh. Aris Santoso

    Ibarat ungkapan lama, tidak ada yang baru di bawah matahari. Demikian juga dengan peristiwa-peristiwa besar di Tanah Air, yang pada umumnya selalu melibatkan kelompok militer. Peran politik militer sudah berlangsung sejak republik lahir, dan masih berlangsung sampai hari ini.

    Dua peristiwa skala nasional seperti Tragedi 1965 dan Peristiwa 1998, juga tak lepas dari keterlibatan (baca: konflik internal) militer. Seperti peristiwa besar pada umumnya, selalu muncul tafsir-tafsir baru pada dua peristiwa tersebut, namun soal keterlibatan militer sudah tidak terbantahkan lagi.

        

    Indonesien Studentenproteste 1998 Internationale Reaktionen

    Membahas keterlibatan militer dalam politik selalu aktual, seperti terlihat pada rezim Jokowi sekarang. Secara sepintas rezim ini terlihat sebagai rezim sipil, hanya karena presidennya berasal dari sipil. Tetapi kalau kita tengok begitu besarnya peran figur militer seperti Letjen (Purn) Luhut Panjaitan, yang sangat dipercaya oleh Jokowi, bahkan melebihi kepercayaannya pada Jusuf Kalla. Luhut bisa disebut sebagai “presiden bayangan” hari ini.

    Bagaimana tidak, anggota para komando dilatih tetap mampu menghadapi pasukan lawan bersenjata lengkap,  ketika dirinya tak lagi memegang senjata organik. Sementara operasi yang dipimpin Kolonel Sarwo Edhi saat itu adalah melawan rakyat yang tidak bersenjata. Ini bukan soal ideologis, namun kesalahan (fatal) dalam memanfaatkan sebuah pasukan terlatih.

    Hal sebaliknya terjadi pada Prabowo, pasca-Mei 1998 justru Prabowo yang ditinggalkan teman-temanya, yang sebelumnya banyak dibantu dalam meniti kariernya, salah satu yang bisa disebut adalah Letjen (Purn) Sjafrie Syamsuddin (Akmil 1974). Hanya karena nasehat Pak Cum (panggilan akrab ayah Prabowo) saja, yang tetap menguatkan morilnya.

    Sementara Soeharto melakukan reproduksi penistaan tiada henti terhadap kelompok yang dianggap “kiri”. Di masa Orde Baru, bila seseorang memperoleh stigma PKI, hidupnya akan selesai, yang nilainya tak lebih baik dari seonggok sampah. Rezim Soeharto bisa bertahan selama tiga dekade, sebagian juga ditopang oleh penistaan semacam itu, terhadap berbagai kelompok masyarakat, seperti pernah terjadi terhadap korban pembangunan Waduk Kedungombo (Boyolali), tahun 1989.

    Duplikasi atau reproduksi seperti itu masih dilakukan Soeharto pada penggal terakhir kekuasaannya, yakni dalam Peristiwa 27 Juli (1996), dengan menuduh anak-anak muda yang tergabung dalam PRD (Partai Rakyat Demokratik) sebagai dalangnya. Padahal semua orang juga tahu, peristiwa tersebut merupakan bagian dari konflik berlarut antara Soeharto dengan Benny Moerdani.

    Tulisan menjadi tanggung jawab penulis.

    TULISKAN PENDAPAT KAMU?

    Please enter your comment!
    Please enter your name here