Home Pahlawan Kontroversi Sikap Politik Sultan Hamid dan Perannya Merancang Lambang Negara

Kontroversi Sikap Politik Sultan Hamid dan Perannya Merancang Lambang Negara

111
0
Sultan Hamid II dalam Perundingan Meja bundar

SEJARAHONE.ID – Sultan Hamid memiliki sikap tidak setuju pada perubahan bentuk negara dari federal (Republik Indonesia Serikat) menjadi kesatuan.  Seperti tercatat dalam sejarah, perubahan bentuk negara dari federal ke kesatuan, diawali peristiwa Mosi Integral Natsir – Mohammad Natsir adalah ketua umum Partai Masyumi – di parlemen sementara RIS, 3 April 1950, yang diawali tuntutan di sejumlah daerah untuk kembali kepada negara kesatuan.

Puncaknya, Presiden Sukarno pada 17 Agustus 1950 membubarkan Negara RIS dan kembali kepada Negara Kesatuan.

Ketua Yayasan Sultan Hamid II menilai Sultan Hamid memiliki Jasa Besar Bagi Indonesia. Namun, sejarawan Anhar Gonggong, Wakil Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (TP2GP), mempertanyakan apa yang disebutnya sebagai “patriotisme” Sultan Hamid II. Dia merujuk pada dokumen yang menyebutkan bahwa Sultan Hamid II, menandatangi sebagai mayor jenderal dan ajudan istimewa Ratu Belanda Wilhelmina pada 1946. “Kita sedang dikejar-kejar Belanda mau dibunuh Belanda, Sultan Hamid menerima jabatan itu. Di mana patrotismenya?” ujar Anhar dalam diskusi daring, pertengahan Juli 2020.

Setelah upaya kudeta kelompok Westerling digagalkan, temuan pemerintah RIS menyimpulkan Sultan Hamid II telah mendalangi seluruh kejadian tersebut, dengan Westerling bertindak sebagai senjata militernya. Tuduhan ini dibantah Sultan Hamid II.

Peneliti dan sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, tidak terlalu yakin pemerintah akan menyetujui pencalonan Sultan Hamid II sebagai pahlawan nasional. Selama ini, menurutnya, pemerintah atau presiden “menghindari kontroversi” saat memberikan gelar pahlawan. “Dia tidak mempunyai riwayat hidupnya yang kontroversi, seperti di dalam kasus Sultan Hamid II,” kata Asvi kepada BBC News Indonesia, Selasa (04/08).

Kontroversi itu, misalnya saja, seputar hukuman pidana penjara atas dirinya serta polemik tentang peranannya sebagai perancang tunggal lambang negara Burung Garuda Pancasila. “Saya sendiri beranggapan, bahwa dia bukan satu-satunya yang berjasa untuk membuat lambang negara itu,” ujarnya.

Penilaian seperti ini dipertanyakan Anshari Dimyati, ketua Yayasan Sultan Hamid II. Menurutnya, “faktanya yang merancang adalah Sultan Hamid II.” “Entah kemudian ada saran atau masukan antara lain oleh Ki Hadjar Dewantara, Sukarno, dan dilukis ulang oleh Dullah, itu masukan saja.”

Dalam wawancara dengan BBC Indonesia, 5 Juni 2015 lalu, peneliti sejarah politik kontemporer Indonesia, Rusdi Hoesin, mengatakan, “Sultan Hamid sudah resmi diakui dalam jasanya membuat lambang burung Garuda,” katanya.

Sketsa awal rancangan lambang negara yang dibuat oleh Sultan Hamid II.() Sebagai Menteri negara, Syarif Abdul Hamid Alkadrie ditugasi oleh Presiden Sukarno untuk merancang gambar lambang negara. Ini ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia yang diketuainya dalam pembentukan gambar burung garuda.

Namun fakta ini, menurutnya, tidak banyak diungkap setelah sang pencipta lambang negara itu menjadi pesakitan. Perihal tudingan Hendropriyono bahwa Sultan Hamid “anti-negara kesatuan”. Anshari mengutip isi pledoi Hamid pada 1953.

Pledoi Sultan Hamid II pada 1953: “Saya bukan menolak negara kesatuan, akan tetapi cara atau proses-proses perubahan di dalam parlemen RIS.” “Bagaimana saya merestui bentuk negara ini [kesatuan] dengan cara-cara inkonstitusionil. Kalau melalui referendum, saya orang pertama yang mendukung negara kesatuan,” kata Anshari, mengutip Sultan Hamid.

Dalam diskusi daring bertajuk Menguak Jejak Sultan Hamid II dalam perjalanan sejarah bangsa, 5 Juli 2020 lalu. Baik Anshari atau Turiman kemudian menganggap tidak ada yang salah dengan pilihan Sultan Hamid atau pemimpin lainnya yang menyokong konsep federal. Mereka juga mempertanyakan narasi sejarah resmi yang selama ini menganggap Majelis Permusyawaratan Federal alias atau Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) – didirikan Juli 1948 – sebagai “boneka ciptaan Belanda”. Buku Sejarah yang Hilang (2015), karya Mahendra Petrus, mengutip buku Kekuatan Ketiga dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (2006) karya sejarawan Leirissa RZ, gagasan awal BFO berasal dari inisiatif Anak Agung Gde Agung yang ingin menghilangkan kesan keberadaan negara-negara bagian semata merupakan ide Belanda.

Perundingan antara perwakilan BFO dan Republik Indonesia yang digelar menjelang Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949, dalam KMB, Sultan Hamid berperan besar sebagai delegasi Indonesia. Selain itu, menurut Hamid, pembentukan wadah bernama BFO juga berangkat dari keprihatinan atas konflik RI-Belanda yang tidak segera terlihat ada titik temu, tulis Mahendra Petrus. “Akan tetapi ini [BFO] – yang dipimpin Sultan Hamid II – untuk menjembatani kepentingan antara Indonesia, yaitu kaum Republiken, kemudian kaum federasi, dengan Belanda, agar ditemukan solusi bersama untuk mendapatkan kedaulatan penuh,” kata Anshari.

Mohammad Iskandar, sejarawan Universitas Indonesia, dalam diskusi daring bertajuk Menguak Jejak Sultan Hamid II dalam perjalanan sejarah bangsa, 5 Juli 2020, mengatakan sumber-sumber primer terkait BFO sangat sedikit. “Sehingga perannya kurang mendapatkan tempat dalam sejarah nasional Indonesia, terutama dalam buku pelajaran sangat sedikit,” katanya.

Menurut peneliti sejarah politik kontemporer Indonesia, Rusdi Hoesin, mengutip buku Kekuatan Ketiga dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (2006) karya sejarawan Leirissa RZ, “betapa penting sekali” peranan BFO sebagai kekuatan ketiga di samping RI dan Belanda. Dalam Konferensi Inter-Indonesia di Yogyakarta (Juli 1949) dan Jakarta (Agustus 1949), ungkap Rusdi, perwakilan RI dan BFO menjadi “bersatu” sebelum menuju Konferensi Meja Bundar (KMB) di Belanda.

Sejumlah tokoh nasional yang dulunya pernah dipenjara karena dituduh memberontak, namun kemudian diangkat sebagai pahlawan karena jasa-jasanya.

Meutia Farida Hatta mengatakan, dirinya belum mendengar bahwa ayahnya – Mohammad Hatta – pernah menyebut Sultan Hamid sebagai “pengkhianat”. “Saya belum pernah mendengar [Hatta menyebut Sultan Hamid II sebagai pengkhianat] sampai beliau wafat,” ujarnya.

Namun demikian, Meutia meminta sejarah seputar hal itu harus betul-betul diteliti. “Sejarah memang bisa diinterpretasi macam-macam, tapi saya berharap bahwa sejarawan yang muda-muda harus meneliti, jangan membiarkan kekosongan ini terjadi,” katanya. Namun dia mengingatkan “peristiwa sejarah jangan dibelokkan, jangan ditambah-tambah”.

Apakah seseorang itu diusulkan mendapat gelar pahlawan atau tidak, harus diperhatikan bahwa pahlawan itu berkaitan dengan faktor yang bersifat relatif, yaitu penguasa. Jadi, seperti halnya buku ajar, hal itu menjadi hak prerogatif penguasa juga. Tidak bisa berlawanan dengan pihak yang berkuasa. Itulah yang kita tunjukkan adalah sisi positifnya. Kalau unsur polemiknya, bakal banyak tafsiran.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here