Home Merdeka Sejarah Tentara Nasional Indonesia, dari BKR hingga TNI

Sejarah Tentara Nasional Indonesia, dari BKR hingga TNI

142
0

SEJARAHONE.ID – Akar sejarah Tentara Nasional Indonesia tak lepas dari organisasi militer Indonesia bentukan Jepang, yakni Pembela Tanah Air (PETA). Selain itu, sejarah awal TNI juga turut diperkaya dengan adanya tentara bentukan Belanda yakni het Koninklijke Nederlands(ch)-Indische Leger (KNIL) atau: Tentara Kerajaan Hindia Belanda.

TNI sendiri disahkan secara resmi oleh Presiden Soekarno pada 3 Juni 1947. TNI merupakan penyatuan Tentara Republik Indonesia (TRI) dengan laskar-laskar perjuangan.

Di masa setelah proklamasi, prajurit-prajurit militer dari PETA dan beberapa tentara pribumi KNIL meleburkan diri ke dalam organisasi bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Setelahnya, BKR berubah lagi menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan Panglimanya Jenderal Soedirman, dan TKR inilah cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia. Berikut ulasan sejarah lengkapnya:

Badan Keamanan Rakyat (BKR)

Awalnya TNI bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR dibentuk Pemerintah Indonesia pada 23 Agustus 1945. BKR bukan suatu badan tentara resmi Indonesia. BKR dibentuk untuk menjaga keamanan daerah dan membantu korban-korban seusai perang kemerdekaan.

BKR berada di bawah Komite Nasional Indonesia (KNI) yang ada di tiap daerah. Mereka bertugas untuk memberikan rasa aman dan mengembalikan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena pada masa kemerdekaan, kondisi negara belum stabil.

Diberitakan Kompas.com (5/10/2018), anggota BKR berasal dari mantan anggota PETA, Heiho, dan KNIL (Koninklijke Nederlands (ch)-Indische Leger atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda.

Mereka bergabung ke BKR untuk memperdalam tugas dan fungsi menjadi organisasi ketentaraan.

Tentara Keamanan/Keselamatan Rakyat (TKR)

Pada 5 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Tentara Keamanan Indonesia (TKR). Pembentukan TKR tidak lepas dengan kedatangan tentara Inggris ke Indonesia dan membuat situasi Indonesia menjadi tidak aman. Karena Belanda ingin menguasai lagi bangsa Indonesia.

Untuk memperluas fungsi ketentaraan, pada 7 Januari 1946 Pemerintah mengganti Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat.

Tentara Republik Indonesia (TRI)

Dalam buku Sejarah TNI Jilid I (1945-1949), disebutkan, untuk menyempurnakan organisasi tentara menurut standar militer internasional, pada tanggal 26 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan maklumat tentang penggantian nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia.

Maklumat ini dikeluarkan melalui Penetapan Pemerintah No.4/SD Tahun 1946.

Untuk mewujudkan tentara yang sempurna, pemerintah membentuk suatu panita yang disebut dengan Panitia Besar Penyelenggaraan Organisasi Tentara. Beberapa panitia tersebut adalah Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo dan Komodor Suryadarma.

Di tanggal 17 Mei 1946 panitia mengumumkan hasil kerjanya, berupa rancangan dan bentuk Kementerian Pertahanan dan Ketentaraan, kekuatan dan organisasi, peralihan dari TKR ke TRI dan kedudukan laskar-laskar dan barisan-barisan serta badan perjuangan rakyat.

Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1946 akhirnya melantik para pejabat Markas Besar Umum dan Kementerian Pertahanan. Pada upacara pelantikan tersebut Panglima Besar Jenderal Soedirman mengucapkan sumpah anggota pimpinan tentara mewakili semua yang dilantik.

Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Di masa perang mempertahankan kemerdekaan sering terjadi gesekan dan kesalah pahaman antara TRI dan laskar-laskar perjuangan lainnya yang tidak tergabung di TRI. Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman tersebut pemerintah berusaha untuk menyatukan TRI dengan badan perjuangan yang lain.

Dan di tanggal 15 Mei 1947 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan penetapan tentang penyatuan TRI dengan badan dan laskar perjuangan menjadi satu organisasi tentara.

Tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno meresmikan penyatuan TRI dengan laskar-laskar perjuangan menjadi satu wadah tentara nasional dengan nama Tentara Nasional Indonesia.

Presiden juga menetapkan susunan tertinggi TNI. Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Soerdiman diangkat sebagai Kepala Pucuk Pimpinan TNI dengan anggotanya adalah Letnan Jenderal Oerip Sumohardjo, Laksamana Muda Nazir, Komodor Suryadarma, Jenderal Mayor Sutomo, Jenderal Mayor Ir. Sakirman, dan Jenderal Mayor Jokosuyono.

Dalam ketetapan itu juga menyatakan bahwa semua satuan Angkatan Perang dan satuan laskar yang menjelma menjadi TNI, diwajibkan untuk taat dan tunduk kepada segala perintah dari instruksi yang dikeluarkan oleh Pucuk Pimpinan TNI.

Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS)

Sesuai dengan keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), pada akhir tahun 1949 dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejalan dengan itu, dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan TNI dan KNIL dengan TNI sebagai intinya (dikutip dari laman https://tni.mil.id)

Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI)

Pada bulan Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk Negara kesatuan. APRIS pun berganti nama menjadi Angkatan Perang RI (APRI).

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)

Pada tahun 1962, dilakukan upaya penyatuan antara angkatan perang dengan kepolisian negara menjadi sebuah organisasi yang bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Penyatuan satu komando ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya dan menjauhkan pengaruh dari kelompok politik tertentu.

Kembali ke TNI

Pada tahun 1998 terjadi perubahan situasi politik di Indonesia. Perubahan tersebut berpengaruh juga terhadap keberadaan ABRI. Pada tanggal 1 April 1999 TNI dan Polri secara resmi dipisah menjadi institusi yang berdiri sendiri. Sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI, sehingga Panglima ABRI menjadi Panglima TNI.

Tugas dan Fungsi TNI

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Sebagai alat pertahanan negara, TNI berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar maupun dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

Kemudian menindak terhadap setiap bentuk ancaman tersebut. Selain itu pemulihan terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Tugas-tugas pokok TNI, yakni:

1. Menegakkan kedaulatan negara
2. Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
3. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan
4. Dalam tugas pokok TNI dibagi menjadi dua, yakni Operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

Pada operasi militer selain perang meliputi:

1. Operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata
2. Mengatasi pemberontakan bersenjata
3. Mengatasi aksi terorisme
4. Mengamankan wilayah perbatasan
5. Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
7. Memperdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
8. Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya
9. Sebagai alat pertahanan negara, TNI berkomitmen untuk terus melanjutkan reformasi internal TNI seriring dengan tuntutan reformasi dan keputusan politik negara.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here