Home Ekonomi Sejarah Liberalisme dalam Ekonomi Politik

Sejarah Liberalisme dalam Ekonomi Politik

45
0

SEJARAHONE.ID – Liberalisme dalam konteks ekonomi politik, baik secara lokal maupun global telah muncul sejak masa kemunculannya di era Renaissance. Liberalisme telah mengambil tempat spesial dalam berbagai kajian para pemikir.

Ide –ide dalam liberalisme pun terus menyubur dan mendapatkan banyak pendukung. Hingga 2021,  liberalisme masih dianggap sebagai paham yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi politik global.

Lantas, seperti apa pengertian liberalisme, bentuk liberalisme, ide pokok liberalisme, dan bagaimana pula praktek serta imbas liberalisme terhadap ekonomi dan politik terhadap negara –negara di dunia ini? Berikut kita akan menyajikan ulasannya.

Sejarah Liberalisme

Jaman Renaissance yang berlangsung sekitar abad ke 16 sampai awal abad 19, menjadi jaman pencerahan yang menandai kehadiran ide –ide liberalisme yang dikenal saat ini.

Renaissance sendiri merupakan momentum awal dari lunturnya kekuasaan gereja yang begitu mendominasi keseluruhan aspek kehidupan manusia kala itu.

Renaissance sekaligus menjadi penanda dari berakhirnya abad pertengahan. Gereja memiliki otonomi yang dianggap terlalu besar. Individu –individu benar –benar berada dalam batasan –batasan yang begitu mengikat sehingga tidak ada kebebasan untuk bertindak. Tidak ada yang namanya otonomi individu.

Pada akhirnya, muncul reaksi pertentangan terhadap skema ortodoksi religius ini. Berbagai kalangan mulai mengajukan kritiknya. Mereka ingin agar individu memiliki otonomi dalam setiap tindakan dan pilihan hidupnya sendiri.

Otonomi individu yang dimaksud adalah keterbebasan dari determinasi dan intervensi eksternal, termasuk pembatasan, pemaksaan, dan berbagai bentuk ancaman serta manipulasi dalam melakukan tindakan.

Selain itu, sejarah kemunculan paham liberal ini juga banyak didorong oleh ketidakpuasan terhadap merkantilisme. Kaum merkantilis yang mematok kesejahteraan dengan standar logam mulia dianggap tidak relevan, sehingga dibutuhkan konsep yang lebih baik dalam mengejawantahkan kesejahteraan ini.

Kaum liberal muncul sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kaum merkantilis. Peran pemerintah dalam merkantilisme dianggap terlalu mengikat kebebasan individu. Dalam merkantilisme, pemerintah memiliki tugas penting untuk memastikan kesejahteraan negara dengan memupuk logam mulia.

Pemerintah mengatur berbagai regulasi demi memastikan praktek merkantilisme ini berjalan sebagaimana mestinya. Namun, hal ini dianggap hanya menguntungkan segelintir orang saja, sementara banyak individu lain, justru dibatasi pergerakannya, terutama dalam hal usaha meraih kesejahteraan individu.

Tokoh –Tokoh Liberalisme

Kajian ekonomi politik mengenai liberalisme sendiri banyak yang mengacu pada buku –buku tulisan Adam Smith. Salah satu bukunya yang paling banyak dirujuk adalah Buku berjudul “An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations” atau yang juga sering disebut “The Wealth of Nations” terbitan tahun 1776.

Dalam buku ini, dijelaskan secara detail mengenai hukum –hukum sebab akibat yang menjelaskan mengenai cara mencapai kesejahteraan. Dijelaskan pula tentang aktor –aktor ekonomi dan implikasi hukum-hukum ekonomi bagi masyarakat dan negara.

Di dalamnya, terdapat pula perspektif ekonomi politik yang menjelaskan tentang konsep kekayaan (wealth), pembagian kerja (division of labor), khuluk manusia (nature of men), mekanisme pasar (market mechanism), dan juga paham liberalisme (liberalism) itu sendiri  (Deliarnov; 2006; 24).

Buku Adam Smith tersebut sering dianggap sebagai buku ekonomi politik paling fenomenal dan banyak dirujuk dalam sejarah pemikiran ekonomi politik dunia. Padahal, buku Adam Smitih ini sebetulnya bukan buku ekonomi politik klasik yang muncul pertama kali.

Sebelumnya, sudah ada buku tulisan James Stuart tahun 1767, yang berjudul “An Inquiry into the Principles of Political Economy”. Buku yang sudah terbit sembilan tahun sebelum buku Adam Smitih inilah yang dketahui sebagai buku pertama yang membahas tentang kajian ekonomi politik.

Selain dua tokoh ini, ekonomi politik sendiri banyak memunculkan tokoh –tokoh lain, seperti Robert Malthus, David Ricardo, John Stuart Mill, yang banyak menyumbangkan ide dan pemikirannya mengenai liberalisme pada akhir abad ke-18.

Robert Malthus menuliskan buknya berujudul “Principles of Political Economy” yang terbit pertama kali tahun 1920. Lalu disusul dengan buku berjudul “Definisions of Political Economy” tahun 1927.

Adapun James Mill dan John Stuart Mill yang merupakan ayah dan anak, juga mencetuskan buku mereka berjudul “The Elemen of Political Economy”. Kabarnya, buku ini ditulis oleh sang ayah dan diedit oleh anaknya saat berusia 13 tahun. Kemudian, J.S. Mill sendiri juga banyak menulis buknya sendiri.

Perkembangan Liberalisme

Sejarah paling awal mengenai konsep kebebasan individu ini sebetulnya pernah hadir ketika masa Yunani Kuno, dan menjadi salah satu elemen terpenting peradaban Barat. Namun, catatan awal perkembangan liberalisme sendiri terjadi sekitar tahun 1215, di saat  Raja John di Inggris mengeluarkan Magna Charta.

Dokumen Magna Charta berisikan hak-hak yang diberikan oleh raja kepada para bangsawan bawahannya. Dengan adanya Charta ini, maka kekuasaan Raja John sendiri secara otomatis menjadi terbatas. Piagam inilah yang kemudian dianggap sebagai bentuk liberalisme awal (early liberalism).

Namun, perkembangan liberalisme yang paling banyak terjadi adalah pada masa renaissance. Momentumnya adalah pada The Glorious Revolution of 1688. Dalam revolusi tersebut, terjadi penurunan kekuasaan dari Raja James II dari England dan Ireland (James VII) dari Scotland), dan digantikan dengan pengangkatan William II dan Mary II sebagai raja.

Kemudian, satu tahun setelah revolusi tersebut, parlemen Inggris menyetujui undang-undang hak rakyat atau yang dinamai “Bill of Right”. Dengan adanya Bill of Right ini, maka beberapa kekuasaan raja pun dihapuskan, dan mulai diberlakukan pula jaminan terhadap hak-hak dasar dan kebebasan masyarakat Inggris.

Pandangan tentang kebebasan ini kemudian menjadi semakin ramai karena secara bersamaan, seorang filosof Inggris, John Locke, mulai mempromosikan tentang ajarannya bahwa setiap orang terlahir dengan hak-hak dasar (natural right), yang tidak boleh dirampas. Adapun hak-hak dasar yang dimaksud oleh John Locke adalah hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu, kebebasan membuat opini, beragama, dan berbicara.

Ide –ide ini ia tuliskan di dalam bukunya, Two Treatises of Government (1690). John Locke menyatakan bahwa tugas utama pemerintah sebetulnya adalah untuk menjamin hak-hak dasar individu, dan jika ia tidak menjaga hak-hak dasar itu, maka rakyat memiliki hak untuk melakukan revolusi.

Sejak dikumandangkan, John Locke memiliki banyak pendukung. Ajaran liberalisme pun terus mengalami perkembangan. Hingga di abad ke-20, setelah berakhirnya perang dunia pertama tahun 1918, ide –ide kebebasan ini mulai diadaptasi dalam prinsip pemerintahan demokrasi.

Beberapa negara Eropa menerapkannya dalam skema prinsip pemerintahan demokrasi di negaranya. Dalam prinsip demokrasi tersebut, kaum perempuan memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya dalam pemerintahan.

Liberalisme kemudian terus menunjukkan perkembangannya secara santer. Hingga di tahun 1930-an, ide liberalisme tidak hanya diaplikasikan dalam kebebasan berpolitik saja, melainkan juga diterapkan dalam berbagai bidang lain, seperti : ekonomi, sosial, dan lain sebagainya.

Presiden Franklin D. Roosevelt juga merupakan salah satu tokoh yang mendukung paham liberalisme. Ia mengamalkannya dalam sebuah deklarasi empat kebebasan di tahun 1941, yakni meliputi :

  1. kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of speech),
  2. kebebasan beragama (freedom of religion),
  3. kebebasan dari kemelaratan (freedom from want), dan
  4. kebebasan dari ketakutan (freedom from fear).

Pada tahun 1948, PBB mengeluarkan “Universal Declaration of Human Rights”. Dalam Deklarasi HAM PBB tersebut, disebutkan adanya sejumlah hak politik, yang ditambah dengan hak ekonomi dan sosial.

Pengertian Liberalisme

Dari segi etimologi, liberalisme berasal dari bahasa Latin, “liber” yang berarti “bebas” dan “bukan budak” atau keadaan seseorang yang bebas dari kepemilikan orang lain. Kata “-isme” sendiri berarti paham. Sehingga liberalisme bisa diartikan sebagai suatu paham yang didasari dengan konsep kebebasan.

Secara harfiah, makna liberal ini berarti “bebas dari batasan” (free from restraint). Sebab, jika menilik pada kemunculan liberalisme pasca abad pertengahan, maka liberalisme ini menawarkan adanya konsep kehidupan yang bebas dari pengawasan gereja dan raja, yang sebelumnya mendominasi seluruh segi kehidupan manusia (Adams, 2004: 20).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here