Home Uncategorized Sejarah Lengkap Otonomi Daerah di Indonesia

Sejarah Lengkap Otonomi Daerah di Indonesia

122
0

SEJARAHONE.ID – Otonomi daerah (otda) secara resmi Kembali diterapkan di NKRI sejak dikeluarkan UU No. 22 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah. Sebenarnya otda telah berlangsung sejak jaman penjajahan Belanda. Namun, seiring terjadinya revolusi dan perubahan sistem pemerintahan, Indonesia menerapkan negara kesatuan dengan sistem pengelolaan pemerintah secara terpusat, dan otda dihapuskan ketika itu.

Tidak sedikit orang yang mengira bahwa otonomi daerah baru mulai ada di Indonesia setelah UU No. 22 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan. Padahal tidak demikian.

 

Otonomi daerah telah ada sejak masa penjajahan Belanda. Dari beberapa sumber, antara lain hasil penelitian The Liang Gie tahun 1962-1965 tentang desentralisasi dalam bidang pemerintahan, diperoleh pengetahuan mengenai riwayat otonomi daerah di Indonesia. Secara garis besar, sejarah otda dibagi menjadi masa penjajahan Belanda, Masa Penjajahan Jepang dan masa setelah NKRI.

Masa Penjajahan Belanda

 

Kantor Pemerintahan Masa Penjajahan Belanda

Otonomi daerah telah ada sejak masa penjajahan Belanda. Dari beberapa sumber, antara lain hasil penelitian The Liang Gie tahun 1962-1965 tentang desentralisasi dalam bidang pemerintahan, diperoleh pengetahuan mengenai riwayat otonomi daerah di Indonesia. Secara garis besar, sejarah otda dibagi menjadi masa penjajahan Belanda, Masa Penjajahan Jepang dan masa setelah NKRI.

Pada  Masa Penjajahan Belanda, perundang-undangan yang terkait dengan riwayat otonomi daerah di Indonesia (waktu itu, Hindia Belanda) antara lain sebagai berikut:

  1. Decentralisatiewet S 1903/329 (ketentuan tentang desentralisasi) yang ditindak-lanjuti dengan Decentralisatiebesluit S 1905/137 (keputusan Gubernur Jendral) tentang desentralisasi dan Locale RadenordonantieS 1905/181 (undang-undang tentang Dewan Lokal). Dengan peraturan perundang-undangan tersebut, di wilayah Hindia Belanda dibentuk daerah-daerah otonom setingkat keresidenan dan kota di Jawa dan Madura. Misalnya pembentukan Gemeente Batavia (S 1905/204).
  2. Bestuurshervormingwet S1922/216 (ketentuan tentang penyusunan kembali pemerintahan) yang ditindaklanjuti dengan Provincieordonantie S 1924/78, Regentschapordonantie S 1924/79 dan Stadsgemeenteordonantie S 1924/365 untuk pembentukan pemerintahan setingkat provinsi, kabupaten dan kotaparaja di Jawa dan Madura. Provinsi Jawa Barat misalnya dibentuk pada tahun 1925 dengan S 1925/378. Sedangkan di luar Jawa dan Madura, pembentukan daerah masih berdasarkan S 1903, misalnya pembentukan keresidenan Palembang dan Sumatra Barat serta kotapraja Medan dan Makasar pada tahun 1938.

Pada masa ini, pemberian otonomi daerah selain didorong oleh gerakan Ethische Politiek (Politik Etik) untuk meningkatkan kecerdasan dan peran politik bangsa pribumi. Selain itu, bagian terpenting adalah untuk meringankan beban keuangan pemerintah pusat dan untuk mengimbangi gerakan-gerakan kebangsaan dalam rangka mempertahankan kolonialisme di Indonesia. Jenis-jenis urusan berikut wewenang yang diserahkan untuk mengurus rumah tangga daerah pada waktu itu, belum secara rinci disebutkan. Yang diserahkan kepada daerah baru mengenai pengurusan keuangan dan peluang untuk penentuan para pejabat pemerintahan daerah dari kalangan pribumi.

Masa Penjajahan Jepang

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan riwayat otonomi daerah di Indonesia antara lain sebagai berikut:

  1. Undang-undang No. 1 tahun 1942 tentang Menjalankan Pemerintahan Balatentara. Menurut undang-undang ini, wilayah bekas jajahan Belanda dibagi menjadi 3 (tiga) daerah pemerintahan yaitu 1) daerah pemerintahan militer Jawa dan Madura yang dijalankan oleh angkatan darat dan berkedudukan di Jakarta, 2) daerah pemerintahan militer Sumatra yang dijalankan oleh angkatan darat dan berkedudukan di Bukittinggi, dan 3) daerah pemerintahan militer Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat yang dijalankan oleh angkatan laut dan berkedudukan di Makasar.
  2. Undang-undang No. 27 tahun 1942 tentang Perubahan Tata Pemerintahan Daerah. Menurut undang-undang ini, Jawa dibagi ke dalam beberapa Syuu (keresidenan), Ken (kabupaten) dan Si (kotapraja).
  3. Undang-undang No. 28 tahun 1942 tentang pembentukan beberapa keresidenan dan kotapraja luar biasa Jakarta (sebagai tindak lanjut dari no.2 di atas). Jakarta secara khusus dijadikan Tokubetu Si (kotapraja luar biasa setingkat keresidenan) yang diperintah langsung oleh Gunseikan (Pembesar Pemerintah Balatentara Jepang).
  4. Osamu Seirei (peraturan yang dikeluarkan Gunseikan) No.12 tahun 1943 tentang pembentukan beberapa Ken (kabupaten) dan Si (kotaparja). 277 Jurnal Academia Praja Volume 3 Nomor 2 – Agustus 2020 5. Osamu Seirei No. 37 tahun 1943 tentang pembentukan dewan-dewan perwakilan rakyat di tingkat keresidenan dan di Jakarta. Pada masa ini, daerah-daerah provinsi ditiadakan.

Otonomi daerah pada masa ini hampir sama dengan masa sebelumnya, karena Jepang, sepanjang tidak bertentangan dengan strategi militer dalam mengahadapi perang, masih tetap menggunakan prinsip-prinsip desentralisasi peninggalan Belanda sampai dengan tahun 1945. Daerah didorong untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan mampu memenuhi permintaan Jepang untuk keperluan perang (harta benda dan manusianya).

Masa NKRI

Masa Negara Kesatuan Republik Indonesia Setelah masa penjajahan Jepang berakhir dan NKRI berdiri pada tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan riwayat otonomi daerah di Indonesia antara lain sebagai berikut :

  1. Undang-undang No.1 tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah. Undang-undang ini ditetapkan berdasarkan UUD 1945 yang pada intinya mengatur antara lain tentang pembentukan daerah otonom keresidenan, kota dan kabupaten. Pada masa pemberlakuan undang-undang ini, otonomi yang diberikan kepada daerah disebut ‘otonomi Indonesia’ yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan karenanya lebih luas dari otonomi daerah jaman Belanda. Jenis urusan dan wewenang yang dijadikan urusan rumah tangga daerah belum ditetapkan secara rinci. Pembatasannya, apapun dapat diputuskan dan dilakukan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pusat dan daerah yang lebih tinggi. Untuk membiayai urusan rumah tangga daerah, hampir 100 % ditanggung oleh daerah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pada masa ini, kebijakan otonomi daerah dan implementasinya lebih ditujukan pada upaya mempertahankan kemerdekaan.
  2. Undang-undang No. 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Undang-undang ini ditetapkan berdasarkan UUD 1945. Menurut undang-undang ini, terdapat 278 Jurnal Academia Praja Volume 3 Nomor 2 – Agustus 2020 3 (tiga) tingkatan daerah yaitu provinsi, kabupaten/kota besar, dan desa/kota kecil. Selain daerah otonom (biasa) terdapat pula daerah istimewa yang setingkat provinsi dan kabupaten. Pada periode ini dibentuk daerah-daerah sekaligus dengan penyerahan otonominya (urusan pangkal). Prinsip pemberian otonomi kepada daerah tidak diegaskan. Urusan yang diserahkan kepada provinsi untuk dijadikan urusan rumah tangganya pada umumnya meliputi 15 urusan yaitu urusan-urusan 1) umum, 2) pemerintahan umum, 3) agraria, 4) pekerjaan umum (pengairan, jalan, dan gedung), 5) pertanian, perikanan, dan koperasi, 6) kehewanan, 7) kerajinan, perdagangan dalam negeri, dan perindustrian, 8) perburuhan, 9) sosial, 10) distribusi, 11) penerangan, 12) pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, 13) kesehatan, 14) perusahaan, dan 15) urusan lalu lintas dan angkutan bermotor. Sedangkan kepada daerah-daerah kabupaten yang sudah terbentuk diserahkan 14 urusan (hampir sama dengan urusan provinsi kecuali urusan lalu lintas dan angkutan bermotor). Walaupun isi undang-undang ini dirasakan lebih lengkap dari UU No.1 tahun 1945, dalam praktiknya tidak sempat dilaksanakan sepenuhnya karena kesibukan menghadapi pemberontakan Madiun dan agresi Belanda ke berbagai daerah. Pelaksanaan undang-undang ini sempat terkendala pula oleh pembentukan RIS (Republik Indonesia Serikat) yang salah satu negara bagiannya adalah NKRI. Setelah NKRI utuh kembali, dari sejumlah urusan-urusan tadi, hanya setengahnya yang dapat diserahkan kepada daerah dengan peraturan-peraturan khusus

TULISKAN PENDAPAT KAMU?

Please enter your comment!
Please enter your name here