Home Merdeka Sejarah Kelam Tanam Paksa di Indonesia (bagian 1)

Sejarah Kelam Tanam Paksa di Indonesia (bagian 1)

149
0

Oleh Hana Wulansari

SejarahOne.id – Indonesia telah menjadi tanah jajahan negara Kolonial Belanda selama kurang lebih tiga ratus lima puluh tahun.

Indonesia menjadi daerah yang dieksploitasi kekayaan alamnya dan rakyatnya mengalami penindasan serta kesengsaraan yang sangat luat biasa.

Dalam buku “Api Sejarah” menyebut masyarakat Indonesia pada masa penjajahan atau kolonialisme dengan sebutan masyarakat kolonial, yakni masyarakat yang serba eksploitatif dan serba diskriminatif, yang dilakukan oleh pihak penjajah terhadap bangsa yang dijajah.

Sistem kolonialisasi inilah yang pernah terpentaskan dalam arena sejarah bangsa Indonesia. Eksploitasi kekayaan tanah jajahan Hindia Belanda ini dilakukan sejak jaman Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC), dengan sistem monopoli dan proteksi, untuk mengisi perbendaharaan Negeri Belanda.

Akan tetapi sistem tersebut berdasarkan praktek dan pripsipnya antar satu sama lain masih bertentangan, hingga kemudian politik Kolonial Belanda memperoleh suatu sistem yang pasti dan konsekuen, yaitu sejak diundangkannya Cultuurstelsel (tanam paksa) pada tahun 1830-1870 sebagai perbudakan yang teratur.

Sistem-sistem Penindasan Belanda

Sistem tanam paksa tersebut diberlakukan setelah VOC gulung tikar pada tahun 1799, semua kegiatannya terutama kegiatan perdagangan, diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda dan sejak itu usahanya ditekankan pada eksploitasi ekonomi yang dibarengi penetrasi politik. Adapun faktor penyebab kebangkrutan VOC antara lain ialah: kecurangan pembukuan, korupsi, pegawai yang lemah, sistem monopoli, sistem serah wajib dan kerja paksa yang membawa kemerosotan moral para penguasa dan penderitaan penduduk.

Akibat hal tersebut diperkenalkanlah sistem pajak tanah oleh Raffles. Menurutnya sistem penyerahan wajib dan kerja paksa akan memberikan peluang penindasan, dan penduduk petani tidak akan didorong semangatnya untuk bekerja. Maka sistem penyerahan wajib dan kerja paksa harus diganti dengan sistem pemungutan pajak tanah, yang dianggap akan menguntungkan pihak Negaramaupun penduduk.

Penetapan pajak tanah ini dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dilakukan penetapan pajak per distrik, lalu tahun berikutnya per desa, kemudian penetapan secara perorangan. Penerapan pajak tanah tersebut diklasifikasikan atas kesuburan tanah masing-masing yaitu terbaik, sedang dan kurang.

Adapun rinciannya ialah 1/2 hasil panen untuk yang terbaik, 1/5 hasil panen untuk yang sedang dan 1/3 hasil panen bagi yang kurang. Pajak dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk padi dan beras, yang ditarik secara perseorangan dari petani penduduk tanah jajahan. Penarikan pajak ini dilakukanoleh petugas pemungut pajak.

Adapun dalam pelaksanaannya, sistem pajak tanah ini tidak mudah untukdilaksanakan, bahkan terjadi banyak penyelewengan dan kekacauan yang terjadi di daerah tanah jajahan hingga melahirkan kericuhan. Maka selanjutnya, di operasikan pula sistem lain pada masa itu, yakni sistem sewa tanah.

Sistem ini didasarkan pada anggapan bahwa pemerintah kolonial Belanda adalah pemilik tanah, karena dianggap sebagai pengganti raja-raja Indonesia, maka para petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa tanah milik pemerintah. Karena itu, petani harus membayar sewa tanah atau pajak tanah yang digarapnya.

Pemerintah juga menyewakan tanah-tanah yang diawasi pemerintah secara langsung dalam jumlah luas tanah yang besar atau kecil, menurut kondisi setempat, berdasarkan kontrak untuk waktu yang terbatas. Di satu pihak, sistem sewa tanah ini dilancarkan dengan harapan akan dapat memberikan kebebasan dan kepastian hukum serta merangsang untuk menanam tanaman dagang kepada para petani, dan di lain pihak, menjaga kelestarian pendapatan negara kolonial yang mantap.

Tapi dilihat dari hasilnya, sistem sewa tanah ini mengalami kegagalan. Tujuannya untuk menimbulkan kemakmuran rakyat dan memajukan ekspor tidak terwujud. Bukan hanya penguasaan landasan strukturalnya yang gagal, tetapi juga perang-perang yang terjadi pada masa itu.

Hingga sampai tahun 1830 pemerintah masih mencoba-coba jenis eksploitasi mana yang sesuai dan banyak menghasilkan keuntungan. Diperkenalkan pula sistem administrasi dan birokrasi guna menunjang pemasukan uang melalui sistem sewa tanah tersebut di atas, akan tetapi usaha ini mengalami kegagalan dan keuangan pemerintah habis digunakan untuk membiayai Perang Diponegoro (1825-1830).

Maka diperkenalkanlah sistem tanam paksa pada tahun 1830 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan mengintensifkan sistem tradisional yang terdapat dalam ikatan feudal. Baca: Sejarah Kelam Sistem Tanam Paksa (Bagian 2)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here