Home Merdeka Sejarah Kelam Sistem Tanam Paksa (Bagian 2)

Sejarah Kelam Sistem Tanam Paksa (Bagian 2)

128
0

Oleh. Hana Wulansari

SejarahOne.id – Pemerintah Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa pada 1830. Dengan sistem tanam paksa, pemerintah mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa harus mengeluarkan modal yang berarti. Baca: Sejarah Kelam Sistem Tanam Paksa (Bagian 1)

Sistem tersebut diberlakukan karena situasi Pemerintah Kolonial Belanda pada waktu itu mengalami kerugian akibat berkhirnya Perang Diponegoro dan perang Padri, sehingga dalam mengatasi kerugian dan untuk memperkokoh Kolonialisasi Belanda di Indonesia diberlakukanlah sistem tanam paksa.

Ketika Van Den Bosch diangkat menjadi Gubernur Jendral di Hindia Belanda, situasi pada saat itu sedang dalam keadaan kesulitan keuangan.

Kesulitan keuangan terjadi, baik karena peperangan dalam rangka meluaskan jajahannya di Indonesia maupun peperangan dengan Belgia di Eropa. Selain itu juga karena industrialisasi sedang digalakkan di Negeri Belanda sendiri. Oleh karena itu, untuk memecahkan masalah keuangan ini, Van Den Bosch mengusulkan diberlakukannya sistem tanam paksa atau Cultuurstelsel di Indonesia. Perang kemerdekaan Belgia dan Perang Diponegoro banyak memakanbiaya dan keadaan ini mengundang kembalinya sistem konservatif. Konsekuensi dari konservatisme itu ialah dilakukannya tanam paksa. Cara ini dimaksudkan agar dalam waktu singkat kas negeri induk terisi, sedangkan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan keadaan setempat.

Menurut Van Den Bosch pelaksanaannya cenderung menolak gagasan kebebasan ekonomi dan kekuasaan Barat karena perdagangan di Indonesia akan dimonopili Inggris dan pajak tanah yang diterapkan akan menggelisahkan rakyat. Oleh karena itu ia lebih suka menyesuaikan dan mengintensifkan sistem tradisional yang sudah berlaku.

Tanam paksa menuntut penduduk untuk menyerahkan hasil bumi yang nilainya sama dengan pajak tanah jika pajak itu dibayar dengan uang. Jadi diperkirakan penduduk menyerahkan 2/5 hasil buminya atau dapat diganti dengan 1/5 waktunya dalam setahun untuk kerja wajib (heerendienstens). Pada waktu itu produksi perkebunan Indonesia sangat laku di pasar Eropa sehingga diperolehkeuntungan yang tinggi.

Keuntungan tanam paksa itu akan meningkat jika proses produksinya dilakukan dengan cara tradisional, yang hampir tidak mengeluarkan biaya. Pelaksanaannya diserahkan kepada pihak penguasa pribumi untuk mengkoordinasikan, sehingga kebutuhan tanah dan tenaga kerja yang diperlukan pemerintah terpenuhi. Adapun penguasa pribumi itu tetap dibawah pengawasan pemerintah kolonial, meskipun ia sebenarnya pemilik tanah dan tenaga kerja.

Sistem tanam paksa yang diterapkan itu pada dasarnya adalah suatu penghidupan kembali sistem eksploitasi dari zaman VOC yang berupa sistem penyerahan wajib. Dalam perumusannya, sistem tanam paksa pada dasarnya merupakan penyatuan antara sistem penyerahan wajib dan sistem pajak tanah.

ciri pokok sistem tanam paksa ini terletak pada keharusan rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk barang, yaitu berupa hasil pertanian mereka, bukan dalam bentuk uang.

Sistem tanam paksa ini telah berhasil meningkatkan produksi tanaman ekspor dan mengirimkannya ke negara Belanda dan kemudian dijual ke pasardunia, yang mendatangkan keuntungan besar. Dari sini utang negeri Belanda dapat dilunasi dan kemajuan ini telah membuat Amsterdam ibu kota Belanda, menjadi pusat perdagangan dunia untuk komoditi tropis.

Namun, sistem tanam paksa ini telah menimbulkan berbagai akibat pada kehidupan masyarakat pedesaan di Pulau Jawa, yaitu menyangkut tanam dan tenaga kerja. Sistem tanam paksa pertama-tama telah mencampuri sistem pemilikan tanah di pedesaan, karena para petani diharuskan menyerahkan tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor. Perubahan ini telah menyebabkan pergeseran sistem penguasaan dan pemilikan tanah untuk penataan pembagian kewajiban penyediaan tanah dan kerja kepada pemerintah.

Ada kecenderungan tanah petani yang tadinya luas menjadi terpilah-pilah semakin kecil dankecenderungan tanah perseorangan menjadi tanah komunal. Sistem tanam paksa juga membutuhkan tenaga kerja rakyat secara besar-besaran untuk penggarapan lahan, penanaman, pemanenan dan lain-lain. Ini dalam prakteknya, dilakukandengan sistem kerja paksa. Kerja paksa ini sangat memberatkan penduduk, selain karena tidak diberi upah, juga karena tugas pekerjaan yang harus dikerjakan secara fisik cukup berat.

Oleh karena hal tersebut, rakyat mengalami kesengsaran dan penindasan yang sangat luar biasa oleh pihak Kolonial Belanda, mereka diharuskan menanam lahan mereka dengan modal sendiri, dan hasil panennya kemudian diserahkan kepada pihak pemerintah kolonial sebagai pajak tanah dan lahan yang mereka tempati. Sistem tanam paksa tersebut terus berlangsung selama empat puluh tahun, yakni sampai tahun 1870.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here