Home Opini  Sejarah Hubungan Diplomatik Indonesia-China, Tak Lekang Dimakan Zaman

 Sejarah Hubungan Diplomatik Indonesia-China, Tak Lekang Dimakan Zaman

49
0

Oleh: Dewi Fortuna Anwar (ISEAS – Yusof Ishak Institute)

SejarahOne.id – Hubungan Indonesia-China yang sudah berlangsung sejak Republik Rakyat China pertama kali mengumumkan terbentuknya di tahun 1949, selalu rumit dan tidak bisa dilepaskan dari politik dalam negeri. Terlepas dari hubungan bilateral yang semakin dekat antara Jakarta dan Beijing, namun Indonesia terus memiliki sikap ambiguitas terhadap China dan telah menghindari terlihat terlalu dekat dengan Beijing.

Hubungan ekonomi yang semakin erat antara Indonesia dan China—khususnya di bawah Presiden Joko Widodo—telah mendapat kecaman dari dalam negeri, dan menjelang Pilpres 2019, isu ini juga semakin dipolitisasi.

Hubungan Jakarta-Beijing selalu rumit sejak hubungan diplomatik keduanya pertama kali didirikan pada tahun 1950, dan lebih daripada dengan negara lain, hubungan dengan China pada tingkat yang lebih rendah atau lebih besar terus mempengaruhi urusan dalam negeri, karena salah satu alasannya adalah pengaruh signifikan dari warga China-Indonesia.

Dinamika dalam negeri cenderung menjadi pendorong utama kebijakan luar negeri Indonesia, dan saat ini, baik pendapat elit maupun publik terpecah atas kebangkitan China, yang dipandang sebagai ancaman sekaligus peluang.

MENARIK PELAJARAN DARI MASA SOEKARNO

Indonesia adalah salah satu negara pertama yang memberikan pengakuan kepada Republik Rakyat China (RRC), sesaat setelah pembentukannya pada tanggal 1 Oktober 1949. Jakarta dan Beijing menjalin hubungan diplomatik pada 13 April 1950, sementara semua negara maju barat dan sekutu mereka—di bawah pengawasan Amerika Serikat (AS)—terus mengakui Republik China dengan ibu kotanya di Taipei hingga tahun 1970-an.

Sejak awal, Indonesia telah berpegang pada kebijakan “Satu-China” dengan ibu kotanya di Beijing—kebijakan yang dipertahankan bahkan ketika Indonesia kemudian membekukan hubungan diplomatik dengan China.

Kebijakan luar negeri Presiden Soekarno dibentuk oleh oposisi kuatnya terhadap neokolonialisme dan imperialisme yang dianggapnya mengancam Indonesia secara langsung. Dukungan terselubung yang diberikan oleh Inggris dan Amerika Serikat kepada pemberontakan regional PRRI/Permesta pada tahun 1958, hanya memperkuat persepsi ancaman bagi Soekarno.

Pembentukan Federasi Malaysia—yang meliputi wilayah British North Borneo dan Singapura—dianggap oleh Soekarno sebagai bagian dari taktik Inggris untuk mempertahankan pengaruh dan untuk mengepung Indonesia. RRC adalah salah satu dari sedikit negara yang mendukung konfrontasi Indonesia dalam melawan Federasi Malaysia yang baru dibentuk dari tahun 1963 hingga jatuhnya Soekarno pada

Tentara Indonesia—yang semakin terlibat dalam politik di bawah “Demokrasi Terpimpin” Soekarno (1959-1965)—sebagian besar berserah kepada Soekarno mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri. Namun, konfrontasi melawan Malaysia—yang menguntungkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan membawa Jakarta semakin dekat dengan Beijing—sangat mengkhawatirkan kepemimpinan militer.

Persaingan yang meningkat antara Angkatan Darat dan PKI untuk menggantikan Presiden Soekarno yang sakit, mulai memuncak dengan pembunuhan beberapa jenderal senior pada tanggal 30 September 1965. Peristiwa tersebut—yang kemudian dikenal sebagai Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu)—dituduh telah dilakukan oleh PKI dengan dukungan China dalam upaya untuk mengambil inisiatif tersebut.

Dalam kudeta balasan yang terjadi selanjutnya, Presiden Soekarno dipaksa keluar dari kekuasaan oleh Angkatan Darat di bawah Jenderal Soeharto, sementara PKI dilarang dan para pengikutnya dibunuh atau dipenjara.

RRC—yang diduga oleh Angkatan Darat memasok senjata ke PKI—dianggap sebagai ancaman utama bagi keamanan dan stabilitas politik Indonesia. Pemerintah Orde Baru yang didominasi militer membekukan hubungan diplomatik Indonesia-China pada 30 Oktober 1967, dan mempertahankan pembekuan itu selama lebih dari dua dekade.

Posisi dan peran PKI bukan satu-satunya masalah pelik yang merusak hubungan awal antara Jakarta dan Beijing. Kehadiran orang Tionghoa Rantau di Indonesia yang cukup besar—yang telah memainkan peran penting dalam perekonomian sejak masa kolonial—sering menarik ketidakpercayaan dan kecemburuan dari masyarakat Indonesia asli.

Upaya oleh pemerintah berturut-turut di Beijing untuk memobilisasi dukungan dari Tionghoa Rantau, membuat kesetiaan mereka kepada negara tuan rumah mereka masing-masing semakin dicurigai, termasuk di Indonesia.

Sentimen anti-China tetap tinggi di antara sebagian besar penduduk asli, bahkan ketika hubungan Indonesia-China semakin dekat selama era Demokrasi Terpimpin. Pada tahun 1959, pemerintah Indonesia memperkenalkan Peraturan Pemerintah No. 10 (PP 10) yang melarang orang asing terlibat dalam perdagangan eceran di daerah pedesaan, yang berlaku sejak 1 Januari 1960—suatu langkah yang jelas bertujuan untuk membatasi kegiatan etnis Tionghoa di Indonesia.

Lebih drastis lagi, pada tahun 1960, komandan militer Jawa Barat melarang orang asing Tionghoa tinggal di daerah itu. Beijing mengirim kapal untuk memulangkan sekitar 102.000 etnis Tionghoa yang memutuskan untuk meninggalkan Indonesia sebagai akibat dari peraturan ini.

Masa Orde Baru

Selama masa Orde Baru, orang-orang keturunan Tionghoa dipaksa untuk berasimilasi sepenuhnya ke dalam budaya lokal, dan dilarang untuk secara terbuka mengekspresikan warisan China mereka. Pada saat yang sama, pemerintah Orde Baru memberikan hak ekonomi khusus kepada beberapa konglomerat etnis Tionghoa. Dengan demikian, praktik monopolistik dan kapitalisme kroni di bawah rezim Orde Baru yang semakin korup dan represif kembali memunculkan sentimen anti-China. Demonstrasi anti-Soeharto di tengah-tengah krisis keuangan Asia pada tahun 1998 ditandai oleh kerusuhan rasial anti-China di banyak wilayah Indonesia.

Indonesia baru melanjutkan kembali hubungan diplomatik penuh dengan RRC pada 8 Agustus 1990, lebih dari satu dekade setelah Amerika Serikat dan China menjalin hubungan pada 1 Januari 1979. Akhir dari Perang Dingin dan berkurangnya ancaman komunisme—ditambah dengan kebijakan modernisasi China yang telah mempercepat kemajuan ekonominya—merayu pemerintah Soeharto untuk kembali terlibat dengan Beijing.

Pertimbangan strategis juga memainkan peran penting dalam upaya Jakarta untuk melanjutkan hubungan diplomatik dengan Beijing, karena tidak dapat terus mengabaikan kekuatan besar seperti China dengan pengaruhnya yang semakin besar dalam urusan regional.

Namun, rangkulan pemerintah Orde Baru terhadap China tetap sangat berhati-hati. Walau para pendukung komunis di Indonesia telah dihancurkan dan komunisme telah dilarang, namun paranoia tentang kemungkinan munculnya komunisme belum sepenuhnya hilang. Ini terutama benar di kalangan komunitas intelijen dan kelompok-kelompok Islam yang terus memiliki keraguan tentang melanjutkan kembali hubungan langsung dengan China. Kelompok bisnis pribumi yang lebih kecil dan menengah, juga khawatir bahwa hubungan ekonomi yang lebih dekat dengan China sebagian besar akan menguntungkan bisnis etnis Tionghoa setempat.

HUBUNGAN JAKARTA-BEIJING SEJAK 1998

Upaya yang lebih serius untuk mendorong kerja sama yang lebih erat dengan China, mulai terjadi pada periode pasca-Soeharto, yang juga sejalan dengan kebijakan dalam negeri untuk mengakhiri praktik diskriminatif terhadap komunitas Tionghoa, yang dipandang sebagai bagian dari demokratisasi Indonesia dan komitmen baru untuk melindungi hak-hak sipil dan politik semua warga negaranya.

Kebijakan persahabatan China terhadap ASEAN secara umum—termasuk terhadap Indonesia—sepanjang krisis keuangan Asia 1997-1998, membuat China mendapatkan niat baik dari para pembuat kebijakan di Jakarta. Fakta bahwa reaksi resmi Beijing terhadap kerusuhan anti-Tionghoa 1998 di Indonesia relatif diredam dan menganggapnya sebagai urusan domestik murni Indonesia, juga menambah sikap Jakarta yang semakin hangat terhadap China. Dukungan cepat Beijing untuk Indonesia setelah tsunami pada 26 Desember 2004 di Aceh, semakin meningkatkan sentimen positif terhadap China secara keseluruhan.

Hubungan Indonesia-China mulai tumbuh lebih dekat di bawah Presiden Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999-23 Juli 2001). Begitu juga putri Soekarno, Presiden Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001-20 Oktober 2014) yang juga dapat menambahkan kehangatan hubungan Indonesia-China.

Hubungan bilateral bertambah ke tingkat yang lebih tinggi lagi selama masa jabatan dua periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004-20 Oktober 2014). Kedua negara menandatangani Kemitraan Strategis pada bulan April 2005 selama kunjungan kenegaraan Presiden China Hu Jintao ke Indonesia untuk menghadiri peringatan 50 tahun Konferensi Bandung 1955. Dalam sebuah pertemuan di Jakarta pada Oktober 2013, Presiden SBY dan Presiden Xi Jinping meningkatkan hubungan Indonesia-China ke tingkat Kemitraan Strategis Komprehensif.

Hubungan Indonesia-China telah berkembang baik di tingkat pemerintah-ke-pemerintah dan orang-ke-orang dengan peningkatan perdagangan dan pariwisata dua arah yang signifikan. Perdagangan dua arah meningkat dari total USD8,705 miliar pada tahun 2005—yang sedikit menguntungkan Indonesia—menjadi USD48,229 miliar pada tahun 2015, di mana Indonesia mengalami defisit yang semakin besar, yang pada tahun 2015 berjumlah sekitar USD14,1 miliar.

China kini telah menggantikan Jepang sebagai mitra dagang terbesar di Indonesia. Indonesia juga mulai mengarah ke China untuk investasi dalam proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan pembangkit listrik. China sekarang adalah investor asing terbesar ketiga di Indonesia setelah Singapura dan Jepang.

 

Terlepas dari hubungan bilateral yang semakin dekat antara Jakarta dan Beijing, namun Indonesia terus ambiguitas sikap terhadap China dan telah menghindari terlihat terlalu dekat dengan China.

Kebijakan China yang semakin tegas di Laut China Selatan sejak tahun 2009, telah memperkuat kekhawatiran tentang apakah kebangkitan China akan terus berlangsung damai, terutama mengingat peran Beijing yang dianggap merusak persatuan ASEAN. Kegagalan ASEAN untuk mengeluarkan komunike bersama pada pertemuan puncaknya di Phnom Penh pada tahun 2012 untuk pertama kalinya dalam sejarah—karena ketidaksepakatan tentang pernyataan mengenai Laut China Selatan—secara luas diketahui disebabkan oleh pengaruh Beijing terhadap Kamboja.

Walau pemerintah lebih khawatir tentang implikasi kebangkitan China pada keamanan regional, namun populasi yang lebih luas cenderung lebih khawatir tentang dampak masuknya ekonomi China terhadap mata pencaharian mereka. Mereka merasa semakin terancam oleh membanjirnya barang-barang murah seringkali ilegal—dari China.

Sebelum implementasi penuh ASEAN-China Free Trade Area Agreement (ACFTA) pada Januari 2010, ada tekanan pada pemerintah Indonesia dari komunitas bisnis dan masyarakat sipil untuk menarik diri dari perjanjian tersebut atau menegosiasikan kembali persyaratannya dengan Beijing. Defisit perdagangan Indonesia dengan China yang secara konsisten melebar—serta kekhawatiran tentang de-industrialisasi dan hilangnya pekerjaan—memperkuat skeptisisme umum tentang manfaat ACFTA bagi perekonomian Indonesia.

Meskipun publik Indonesia menyalahkan pemerintah karena tidak memberi informasi yang cukup kepada mereka tentang ACFTA—dan karena tidak melindungi produsen Indonesia dari masuknya produk-produk murah China—namun sepanjang periode SBY, hubungan ekonomi Indonesia dengan China tidak menjadi masalah politik yang memecah belah. Tidak juga SBY, yang lebih dikenal karena kebijakan luar negerinya “sejuta teman dan nol musuh” (million friends, zero enemies), yang dianggap terlalu pro-China.

Perubahan nyata tampaknya telah terjadi dalam sikap publik terhadap hubungan ekonomi Indonesia yang semakin dekat dengan China, sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai menjabat pada Oktober 2014. Tumbuhnya kritik tentang berbagai dampak negatif dari peran ekonomi China di Indonesia sekarang sering muncul, disertai dengan tuduhan terhadap Jokowi sendiri.

Walau sebagian besar kritik dari para pengamat kebijakan luar negeri berfokus pada dampak keamanan yang lebih luas dari meningkatnya ketergantungan Indonesia pada investasi China—khususnya tekanan pada Indonesia untuk merespons lebih tegas terhadap perkembangan di Laut China Selatan—masyarakat umum telah menyuarakan kekhawatiran tentang tingkat dan sifat penetrasi China terhadap ekonomi Indonesia.

Jokowi telah menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritasnya selama kampanye presidennya. Infrastruktur yang tidak memadai telah lama menjadi masalah di Indonesia, mengurangi daya saing ekonomi Indonesia, dan memperluas kesenjangan sosial ekonomi antara bagian barat Indonesia yang lebih maju dengan bagian timur Indonesia.

China telah menjadi sumber pendanaan yang disukai untuk pembangunan infrastruktur ambisius pemerintah Jokowi. Indonesia telah bergabung dengan Bank Infrastruktur Investasi Asia (AIIB) yang dipimpin China, dan menetapkan sejumlah daerah sebagai bagian dari BRI (Inisiatif Sabuk dan Jalan).

 

Proyek-proyek yang didanai oleh pinjaman China biasanya dibangun oleh perusahaan-perusahaan China yang mempekerjakan banyak pekerja yang dibawa dari China. Ini telah mendorong kampanye negatif terhadap pemerintah pada umumnya dan terhadap Jokowi pada khususnya.

Pada 15 November 2017, The Jakarta Post menerbitkan serangkaian laporan tentang pengembangan kawasan industri di Morowali, Sulawesi Tengah, yang dikelola oleh perusahaan patungan China, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Judul-judul artikel tersebut, misalnya, “Morowali: kisah cengkeraman China di wilayah kaya” dan “Hantu anti-China terlihat di Sulawesi”, menjadi salah satu bukti. Laporan media berkala tentang keberadaan pekerja legal dan ilegal dari China telah membuat masalah ini tetap hidup.

DIKEPUNG POLITIK IDENTITAS

Perubahan tajam dalam kebijakan Indonesia dari poros Jakarta-Beijing Soekarno ke pembekuan total hubungan dengan China Soeharto di sebagian besar periode Orde Baru, terutama disebabkan oleh perbedaan tajam dalam persepsi tentang ancaman dan prioritas antara kedua pemimpin ini dan kekuatan yang mendukung mereka.

Walau pemulihan hubungan penuh antara Jakarta dan Beijing pada periode pasca-Soeharto harus disambut dan harus dipelihara, namun harus dicatat bahwa hubungan ini menjadi semakin diperdebatkan. Presiden Joko Widodo mendapat kecaman yang meningkat karena tidak cukup melindungi kepentingan nasional Indonesia yang lebih luas, dalam upayanya untuk menarik investasi asing dari China.

Bangkitnya politik identitas—yang paling parah selama kampanye Pilgub Jakarta pada akhir tahun 2016 ketika petahana Basuki Tjahaja Purnama, seorang etnis Tionghoa dan seorang Kristen, menjadi sasaran demonstrasi besar-besaran oleh kelompok-kelompok Islam yang menuduhnya melakukan penistaan agama—sekali lagi sampai batas tertentu menyatukan hubungan Indonesia-China dengan kompetisi politik domestik untuk kekuasaan.

Meskipun sejauh ini popularitas Jokowi tidak terlalu terpengaruh oleh berbagai tuduhan yang dibuat terhadapnya—termasuk desas-desus yang keliru bahwa keluarganya adalah anggota PKI dan keturunan China—namun terdapat kekhawatiran nyata bahwa dalam iklim politik yang semakin panas, meningkatnya sentimen anti-China dapat dimanipulasi lagi untuk tujuan politik.

Karena itu, langkah yang sangat hati-hati harus diambil untuk mengatasi semua masalah yang telah timbul dalam hubungan bilateral Indonesia-China, karena jika dibiarkan tanpa pengawasan, itu dapat membahayakan semua pencapaian yang telah dibuat, termasuk kerukunan antar-ras di Indonesia yang sulit diraih dan yang yang sampai saat ini masih rapuh.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here