Home Merdeka Sejarah Berdirinya Organisasi Keagamaan Nahdhatul Ulama

Sejarah Berdirinya Organisasi Keagamaan Nahdhatul Ulama

274
0

Oleh Acep Sukmaprana

SejarahOne.id – Nahdhatul Ulama disingkat NU adalah organisasi keagamaan yang didirikan para ulama di kota Surabaya pada 31 Januari 1926 Masehi atau 16 Rajab 1344 Hijriyah. Kata Nahdhatul Ulama berarti “Kebangkitan Ulama”. Saat ini, Nahdhatul Ulama merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia.

Tokoh pendiri NU, beliau adalah Hadratussyaikh KH Muhammad Hasyim Asy’ari yang merupakan Rais Aam pertama NU. TIdak seperti organisasi lain yang memiliki satu ketua umum, NU memiliki duet antara Rais Aam dan Ketua Umum.

Kelahiran NU sebagai organisasi Islam tak lepas dari dua organisasi yang telah ada sebelumnya yaitu Nahdatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) tahun 1914, yaitu organisasi yang aktif dalam bidang pendidikan dan dakwah serta Taswirul Afkar (Kebangkitan Pemikiran) tahun 1918, yaitu organisasi dalam bidang sosial.

Kemudian dua organisasi ini mendirikan satu organisasi guna memperbaiki ekonomi rakyat, yaitu Nahdlatul at-Tujjar (Gerakan Kaum Saudagar). Karena muncul dengan berbagai organisasi yang bersifat embrional, maka diputuskan untuk membuat organisasi yang lebih mencakup semua bidang dan lebih sistematis.

Saat bersamaan, ada pertemuan Internasional yang membahas soal khilafah di Hijaz pada 1926. Saat itu, delegasi Indonesia tidak diwakili ulama beraliran tradisionalis. Delegasi Indonesia saat itu diwakili oleh H.O.S Tjokroaminoto (Serikat Islam) dan KH Mas Mansur (Muhammadiyah).

Akhirnya ulama tradisional membuat pertemuan sendiri guna menentukan delegasi yang akan dikirim ke Hijaz. Lalu dibentuk Komite Hijaz dengan atas nama Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926, yang diketuai KH Hasyim Asy’ari dan wakilnya adalah KH Dahlan Ahyad. Sementara satu tokoh lain yang cukup berperan adalah KH Wahab Chasbullah sebagai sekretaris.

Tujuan didirikannya Nahdhatul Ulama untuk melestarikan serta mengamalkan ajaran Ahlussunah Waljamaah yang menganut salah satu dari empat Imam Besar (Hambali, Syafi’i, Maliki dan Hanafi). Pada dasarnya, Ahlusssunah Wal Jamaah merupakan sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara rasionalis dan skripturalis. Karena itu, sumber hukum bagi warga NU tidak hanya Al-Qur’an dan As Sunnah, tetapi juga kemampuan akal dan realitas empiric.

Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi NU, KH Hasyim Asy’ari merumuskan kitab Qanun Asasi dan kitab I’tiqad Ahlussunah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut menjadi kitab pedoman dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, poltik dan agama.

Pada awal berdiri, NU terus berupaya melakukan usaha-usaha memajukan masyarakat Indonesia. Saat itu Indonesia masih dalam penjajahan Belanda, NU telah mendirikan banyak madrasah dan pesantren. Selain itu, beberapa kegiatan yang menonjol antara lain mendirikan lembaga Ma’arif (1938) untuk koordinasi kegiatan pendidikan, mendirikan koperasi di Surabaya (1929) dan mendirikan Syirkah Mu’awanah (1937) yang merupakan kelanjutan dari lembaga Ma’arif.

Hingga pada 1942, NU sudah tersebar sebanyak 120 cabang di Pulau Jawa. Nahdhatul Ulama menitikberatkan pada perlunya pendidikan yang mendalami ilmu agama karena NU berangkat dari pesantren. Karena itu, maka keilmuan yang diutamakan adalah keagamaan.

Pada Maret 1942, kekuasaan Belanda resmi berakhir dan digantikan oleh Jepang. Awalnya, Jepang dianggap baik karena mengaku sebagai saudara tua, namun lama-kelamaan sikapnya tidak lebih baik dari Belanda. Jepang akhirnya mengeluarkan aturan untuk membekukan segala aktivitas organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. NU menjadi salah satu organisasi yang terkena imbasnya. Bahkan KH Hasyim Asy’ari sempat ditahan oleh Jepang karena menolak untuk melakukan Seikerei (ritual penghormatan kepada dewa Matahari).

Dengan dibekukannya NU, maka aktivitas perjuangan NU teralih ke jalur diplomasi, Adalah sang putra dari KH Hasyim Asy’ari, KH Abdul Wahid Hasyim yang masuk anggota parlemen buatan Jepang (Chuo Sangi-In). Wahid Hasyim mendesak Jepang agar NU diaktifkan kembali. Pada Oktober 1943, akhirnya NU aktif kembali.

Perjuangan umat Islam dilanjutkan dengan wadah baru bernama Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) diketuai KH Hasyim Asy’ari dan KH Wahid Hasyim sebagai wakil. Wahid Hasyim meminta secara khusus kepada Jepang untuk melatih kemiliteran para santri melalui Masyumi ini. Permintaan tersebut dikabulkan dan akhirnya dibentuk Hizbullah dan Sabilillah. Pada akhirnya, pasukan militer santri ini memberikan perlawanan terhadap Jepang.

Selain Masyumi, Wahid Hasyim juga aktif di Shumubu (Kantor Urusan Agama buatan Jepang). Ia menjadi pimpinan tertinggi Shumubu menggantikan sang ayah KH Hasyim Asy’ari yang lebih dulu jadi ketua. Aktivitas NU pada masa pendudukan Jepang lebih berfokus kepada perjuangan membela tanah air, baik fisik maupaun politik. NU juga tak lagi membatasi diri sebagai organisasi kemasyarakatan, tetapi juga masuk ke ranah politik.

NU memegang peran penting dalam perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Hal ini terlihat dari perlawanan warga NU terhadap pasukan sekutu yang datang lagi ke Indonesia, sebulan setelah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Saat Inggris yang tergabung dengan NICA (Netherland Indies Civil Administration) akan menyerang Surabaya pada Oktober 1945, warga NU melakukan perlawanan dengan berkumpul dan menyerukan Resolusi Jihad.

Resolusi Jihad merupakan pernyataan bahwa perjuangan merdeka adalah Perang Suci (jihad). Resolusi ini sekaligus menolak kembalinya kekuatan kolonial yang mengakui kekuatan suatu pemerintah republik baru. Resolusi Jihad ini benar-benar menginspirasi bagi berkobarnya peristiwa 10 November 1945 di Surabaya yang dikenal sebagai Hari Pahlawan. Beberapa aksi Resolusi Jihad NU juga menentang perjanjian yang diadakan pemerintah seperti Perjanjian Renville (1946), Perjanjian Liggarjati (1948) dan Konferensi Meja Bundar (1949).

Muktamar NU ke-16 pada 1946 di Puwokerto merupakan titik balik langkah NU terjun ke ranah politik. Adanya maklumat pemerintah No.X yang berisi anjuran soal berdirinya partai-partai politik menyebabkan NU memutuskan bergabung dengan partai politik Masyumi. NU pun dapat memperluas peran ulama melalui politik.

Beberapa tokoh NU menduduki jabatan di Masyumi antara lain KH Hasyim Asy’ari sebagai Ketua Majelis Syuro (Dewan Penasehat Keagamaan), Wahid Hasyim (Wakil Menteri Masyumi), Masjkur (Wakil Menteri Masyumi), KH Fathurrahman Kafrawi (Wakil Menteri) dan Wahab Chasbullah (Dewan Pertimbangan Agung).

Majelis Syuro yang dipegang jabatannya oleh tokoh NU ini punya peran penting dalam Masyumi, di antaranya:

1. Berhak mengusulkan hal-hal yang berkaitan dengan politik kepada pimpinan partai.
2. Sebagai sumber hukum jika pimpinan partai meminta fatwa soal politik yang berkaitan dengan agama.
3. Keputusan Majleis Syuro mengenai hukum agama bersifat mengikat partai.
4. Pimpinan partai dapat mengirim utusan untuk berdiskusi dengan Majelis Syuro jika partai punya pendapat lain selain keputusan Majelis Syuro.

Pada tahun 1952, NU memutuskan keluar dari Masyumi dan mendirikan partai politik sendiri. Keputusan ini dipilih untuk mencapai tujuan yakni membentuk dewan pimpinan umat Islam yang nilainya lebih tinggi, dimana partai Islam dan organisasi Islam yang tergabung dengan Masyumi dapat berjuang bersama-sama. NU merekrut tokoh-tokoh baru seperti Jamaluddin Malik dan KH Idham Chalid.

NU juga membentuk Liga Muslimin Indonesia pada 30 Agustus 1952. Dengan menjalin persatuan dengan PSSI, Perti dan Darud Da’wah Wal-Irsyad, NU berusaha untuk mencapai masyarakat islamiyah yang sesuai dengan hukum Allah SWT dan sunnah rasul. Sebagai partai politik baru, NU cukup sukses dalam pemilihan umum 1955. NU mendapat total 6,9 juta suara dan mendapatkan 45 kursi di parlemen.

Kesuksesan ini tidak lain karena basis NU yang sangat banyak di pedesaan. Keberhasilan ini juga sebagai bukti kaum tradisional bisa menyatakan aspirasinya sehingga mampu mendapat temoat dalam kehidupan berbangsa. Sebagai partai, NU juga berhasil melembagakan peran ulama dalam parlemen, seperti menguasai departemen Agama yang terjadi hingga kini.

Periode tahun 1959 hingga 1966, NU secara terbuka menerima konsep Demokrasi Terpimpin yang diusung oleh Soekarno. NU masih mempertimbangkan “fiqhiyah” yang artinya jika terjadi benturan antara dua hal yang sama buruk dipertimbangkan yang lebih besar bahayanya dan melaksanakan yang paling kecil akibat buruknya.

NU juga tampil menjadi kekuatan yang memerangi keras komunisme. Beberapa organisasi dibentuk antara lain Barisan Ansor Serba Guna (Banser), Lembaga Seni Budaya Muslim (Lesbumi) dan Persatuan Petani NU (Pertanu).

Puncaknya adalah peristiwa G30S PKI. NU menjadi partai politik pertama yang mendesak Presiden Soekarno membubarkan PKI (Partai Komunis Indonesia). Sikap tegas ini dikeluarkan pada 5 Oktober 1965 saat sebagian besar masyarakat Indonesia masih ragu-ragu siapa yang menjadi dalang di balik peristiwa G30S PKI.

NU secara terang-terangan menyatakan akan kembali ke khittahnya sebagai jam’iyah pada periode ini, Pada Muktamar NU 1979, NU Menyatakan kembali menjadi organisasi keagamaan seperti saat awal berdiri pada 1926. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari proses bergabungnya partai NU ke PPP. Selain itu, juga banyaknya kekecewaan yang muncul yang menyertai perjalanan politik NU semakin mendorong NU kembali khittahnya. Meski demikian, anggota NU tetap bisa ikut serta dalam ranah politik secara perseorangan.

Proses penggabungan partai politik awalnya terjadi pada 1973. Semua parpol tergabung dalam dua kutub besar, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). NU bersama partai-partai Islam disatukan dalam PPP bersama Parmusi, PSII dan Perti. Sedangkan PDI diisi oleh PNI, IPKI, Parkindo, Partai Katolik dan Partai Murba.

Layaknya di Masyumi pada masa pasca-kemerdekaan, hubungan PPP dan NU sangat kuat. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan tersebut memburuk. Salah satu tokoh NU yang bisa mengatasi kisruh di dalam PPP adalah KH Bisri Sansuri. Seperti sebagai contoh, saat adanya oegajuan RUU Perkawinan, K.H Bisri menolak adanya RUU tersebut lantaran berisi pasal-pasal yang bertentangan dengan hukum perkawinan dalam Islam.

Namun karena wibawa yang dimiliki KH Bisri maka masalah tersebut bisa terselesaikan. Banyak yang menilai setelah KH Bisri tak ada lagi sosok yang bisa menyelesaikan konflik di PPP. Khittah ke NU 1926 otomastis membuat NU keluar dari PPP. Walau tetap membebaskan anggotanya terjun ke dunia politik, NU melarang anggotanya untuk rangkap jabatan dengan organisasi lain.

Dalam Musyawarah Nasional 1983, NU mengeluarkan larangan perangkapan jabatan pengurus NU dengan jabatan pengurus organisasi politik. Dasar pertimbangan larangan tersebut salah satunya adalah bahwa perangkapan jabatan berkaitan dengan terbaginya perhatian dan kesungguhan melaksanakan tugas keagamaan sosial yang menjadi khittah NU.

Saat Orde Baru memberlakukan asas tunggal, yaitu Pancasila, NU memberi dukungan penuh. Hal ini terbukti pada Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo, keputusannya berbunyi “Nahdlatul Ulama berasaskan Pancasila. Nahdlatul Ulama sebagai Jam’iyah Diniyah Islamiyah beraqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah mengikuti salah satu dari empat mahzab, Hanafi, Syafi’i, Maliki dan Hambali”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here