Home Opini RUU HIP, Aneh Tapi Nyata

RUU HIP, Aneh Tapi Nyata

79
0

Oleh Candra Saputra

SejarahOne.id – Publik kembali digemparkan dengan kabar yang saat ini viral di media sosial. Pasalnya Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melaksanakan pembahasan Rencana Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Draft RUU HIP tersebut tersebar luas melalui pesan berantai di media sosial. Berbagai pihak baik ormas dan beberapa kelompok menyatakan sikap agar menunda bahkan membatalkan pembahasan lanjutan RUU HIP itu. Sebab beberapa poin di dalamnya dinilai kontroversial.

Adapun tujuannya sebagaimana tertera di Pasal 1, ketentuan umum RUU HIP yang berbunyi: “Haluan Ideologi Pancasila adalah pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warganegara dan penduduk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.”

Pada pasal ini jelas terlihat ada yang ganjal dan aneh. Sebab Indonesia sebagai negara yang telah berusia 75 tahun baru saat ini Pancasila yang notabenenya sebagai ideologi dan falsafah negara dicanangkan sebagai pedoman bagi penyelenggara negara dalam merumuskan dan mengevaluasi program pembangunan di Indonesia.

Kejanggalan dan keanehan ini akan mengundang pertanyaan apakah selama ini Pancasila tidak menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam merumuskan dan mengevaluasi program pembangunan di Indonesia. Begitu juga dengan warga negara Indonesia. Apakah selama ini warga Indonesia tidak berpedoman pada Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bukankah sejak awal Pancasila adalah konsensus bersama rakyat Indonesia untuk menjadi pedoman dalam hidup. Sejatinya Pasal 1 yang tertera pada tujuan RUU HIP ini tidak penting dan perlu untuk dikemukakan kembali, sebab sejatinya Pancasila telah menjadi pedoman dalam semua lini kehidupan di Indonesia.

Mengenai Pancasila sebagai Landasan Filosofis dan Ideologi Negara sudah jelas sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai Ideologi Negara juga dicantumkan dalam Empat Pilar MPR.

Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani Undang-Undang No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penandatanganan yang dilakukan pada 12 Agustus 2011 itu di Pasal 2 ditegaskan: “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum”.

Kalau kita kembali kepada sejarah. Pada Era Orde Baru yang dibuat bukan Haluan atau Pedoman Ideologi Pancasila atau pembinaan Ideologi Pancasila, melainkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang dikenal sebagai P–4. Sementara Badan yang dibentuk untuk melaksanakannya dinamakan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7).

Hal ini berarti bahwa Pancasila dari masa ke masa ditempatkan sebagai pedoman. Presiden kedua Soeharto menekankan pada pengamalan Pancasila itu sendiri. Jadi cukup aneh memang jika saat ini RUU HIP dengan bangga dibahas yang katanya untuk menjadi pedoman.

Keanehan yang kedua adalah tertera pada pasal 7 di 3 point RUU HIP tersebut. Pasal tersebut berbunyi:
1. Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.
2. Ciri Pokok Pancasila berupa Trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.
3. Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong-royong.

Pasal ini barangkali ingin menyederhanakan 5 poin Pancasila dengan sebutan Trisila dan Ekasila. Padahal sebenarnya upaya penyederhanaan tersebut telah mereduksi keutuhan Pancasila itu sendiri.

Meskipun alasan yang dikemukakan adalah historis pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, karena kita tahu rumusan Pancasila telah final pada 18 Agustus 1945 oleh para founding fothers negara ini. Pancasila menjadi konsensus bersama rakyat Indonesia dengan 5 butir utuhnya.

Penyederhanaan terhadap keutuhan lima butir Pancasila berarti mengabaikan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1955 sebagai satu kesatuan rangkaian proses kesejarahan.

Pancasila dengan sila-sila yang ada di dalamnya mengandung nilai-nilai fundamental yang tidak dapat dan tidak seharusnya diubah atau ditafsirkan ulang. Sebab hal itu berpotensi menyimpang dari maksud dan pengertian yang sebenarnya serta melemahkan kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Para pendiri negara dan bangsa Indonesia dalam menyusun Undang-Undang Dasar pada tahun 1945, sepakat menetapkan Pancasila sebagai Landasan Filosofis Negara. Lima butir Pancasila yang dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari batang tubuh Undang-Undang Dasar yang disahkan pada 18 Agustus 1945.

Keanehan yang ketiga adalah tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang larangan ajaran Komunisme/Marxisme. Banyak pihak menilai hal tersebut sebagai modus untuk membangkitkan Komunisme di Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi moderat adalah falsafah paling relevan di Indonesia. Pelarangan terhadap kebangkitan komunisme melalui TAP MPRS sudah barang tentu mestinya dijadikan rujukan dalam perumusan RUU yang katanya akan menggodok pedoman berbangsa dan bernegara. Bagaimana mungkin mengatasnamakan Pancasila sementara faktor pendukung utama seperti TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 justru tidak dicantumkan.

Pancasila Pemersatu Bangsa

Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup adalah pemersatu bangsa. Indonesia sebagai negara yang kaya akan keragaman telah bersatu padu secara kuat karena Pancasila.

Sementara Haluan Ideologi Pancasila pada tataran rancangan saja telah memicu kontroversi dan ketegangan di kalangan masyarakat. Hal tersebut sungguh tidak sejalan dengan substansi dari Pancasila itu sendiri. Sebab Pancasila itu mempersatukan bukan justru memecah belah bangsa.

Pancasila sudah bersifat final dan saatnya diamalkan dengan sebaik-baiknya. Upaya penafsiran ulang apalagi mereduksi Pancasila justru hanya akan mengarah pada klaim kebenaran (truth claim) dan berpotensi dijadikan sebagai legitimasi untuk menghakimi orang lain.

Karenanya sangat tidak penting jika Pancasila hanya dijadikan bahan teriakan belaka. Sebab Pancasila bukan untuk menjadi pemanis bibir belaka, tetapi direalisasikan dalam kehidupan nyata.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here