Home Pemberontakan Gerakan DI/TII dalam Kendali Kartosuwiryo

Gerakan DI/TII dalam Kendali Kartosuwiryo

162
0

Oleh Hana Wulansari

Pemberontakan DI/TII diawali dengan proklamasi Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agusutus 1949 diprakasai Kartosuwiryo sebagai kepala negaranya. Baca: Teks Proklamasi Negara Islam dan Peran Kartosuwiryo

Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo, begitu nama lengkap dari Kartosoewirjo adalah pelaku sejarah kontroversial. Menurut A. Ruhimat dalam Biografi S.M. Kartosoewirjo, dia lahir ketika masa penajajahan Belanda. Kemudian, pada 1919, Kartosoewirjo mengikuti orangtuanya ke Bojonegoro.

Saat perpindahan ke Bojonegoro inilah Kartosoewirjo bertemu dengan Notodiharjo, tokoh Muhammadiyah yang kemudian menanamkan banyak aspek kemodernan Islam ke dalam pola pikirnya. Berguru pada tokoh Muhammadiyah menjadi satu-satunya ajaran Islam yang diterima Kartosuwiryo, selebihnya ia mengenyam pendidikan Belanda yang sekuler.

Setelah menamatkan sekolah di ELS (Europeesche Lagere School) pada 1923, Kartosuwiryo pindah ke Surabaya melanjutkan studinya di sekolah kedokteran kolonial di Surabaya, Nederlandsch Indische Artsen School (NIAS). Di NIAS inilah Kartosuwiryo terjun ke dalam dunia pergerakan, yakni dengan bergabung dalam Jong Java pada 1923.

Namun, pada 1925 timbul gejolak dalam tubuh Jong Java yang mengakibatkan perpecahan yaitu antara anggota yang mengutamakan cita-cita keislaman dan anggota yang mengutamakan nasionalis sekuler. Mereka yang mengutamakan cita-cita keislaman kemudian keluar dari Jong Java. dan mendirikan organisasi baru, Jong Islamieten Bond (JIB), termasuk Kartosuwiryo yang kemudian menjadi ketua JIB cabang Surabaya.

Pada posisi itulah Kartosoewirjo berkenalan dengan ketua Partai Sjarikat Islam (PSI) yakni Hadji Oemar Said Tjokroaminoto dan kemudian pada September 1927 Kartosuwiryo ditawari menjadi sekretaris pribadinya. Semasa berguru pada Tjokroaminoto, dia banyak belajar tentang Islam, metode organisasi, berkomunikasi dengan massa, dan membangun kekuatan umat. Bahkan menurut Ruhimat, pada masa itu pulalah sosok “Islam ideologis” kartosuwiryo mulai terbentuk. Ia mulai mendambakan lahirnya negara Islam dan masyarakat Islam ideal di Indonesia.

Berkat pengaruh Tjokroaminoto, Kartosuwiryo menjadi kader Partai Serikat Islam (PSI) pada 1927, yang pada 1930 menjadi Partai Sjarikat Islam Indonesia (PSII). Karier politik Kartosuwiryo semakin jelas terlihat ketika kongres PSII 1936 saat ia terpilih sebagai Ketua Muda PSII.

Sikap politik Kartosuwiryo yang radikal dan tak kenal kompromi, membuatnya diminta menulis brosur tentang hijrah. Hijrah yang dimaksud oleh kongres saat itu tidak lebih dari istilah mengenai sikap partai terhadap pemerintah kolonial. Namun, seperti ditulis A. Ruhimat, Kartosuwiryo benar-benar menyamakan pengertiannya dengan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Menurut Kartosuwiryo, hijrah adalah hal positif dan jihad selalu ada dalam sebuah perjuangan. Ia membaginya dalam dua macam, yakni jihad kecil (asghar) untuk melindungi agama terhadap musuh-musuh luar, dan jihad besar (akbar) yang ditunjukan untuk memerangi musuh dalam diri manusia itu sendiri.

Penyebab dari pemberontakan DI/TII  ini adalah sebagai berikut:

  1. Kekecewaan Kartosuwiryo terhadap perjanjian Renville yang mengharuskan wilayah Jawa Barat dikosongkan oleh tentara RI
  2. Adanya kekosongan militer di Jawa Barat yang kemudian dimanfaatkan Kartosuwiryo untuk memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII).
  3. Langkah Kartosuwiryo ini kemudian diikuti oleh berbagai daerah yang menggabungkan diri dengan DI/TII Jawa Barat.

Pada tanggal 23 Agustus 1949 di desa Pangarasan, Tegal, Amir Fatah menyatakan diri bergabung dengan DI/TII Jawa Barat pimpinan Kartosuwiryo. Selain Amir Fatah, Kyai Somalangu pun menyatakan diri bergabung dengan perjuangan Kartosuwiryo. Ketidakpuasan Kahar Muzakar terhadap kebijakan pemerintah mengenai rasionalisasi militer membuatnya menggabungkan diri dengan DI/TII Kartosuwiryo. Kahar Muzakar menginginkan agar lascar-laskar Sulawesi Selatan tergabung dalam Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) tanpa melalui seleksi diangkat menjadi tentara Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Namun tuntutan tersebut tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah. Kekecewaan inilah yang membulatkan tekad Kahar Muzakar untuk menggabungkan diri dengan NII.

Selain daerah yang disebutkan di atas, berbagai daerah juga mendukung berdirinya NII. Aceh yang diturunkan statusnya menjadid daerah karisedanan kemudian Daud Beureh menyatakan bahwa Aceh bergabung dengan NII. Sedangkan di Kalimantan Selatana, gerakan Kesatuan Rakyat yang Tertindah (KRYT) yang dipimpin oleh Ibnu Hajar juga menyatakan bahwa kesatuannya bergabung dengan NII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo.

Negara Islam Indonesia yang dibentuk Kartosoewirjo dengan organisasinya Darul Islam (DI) dan Tentaranya yang dikenal dengan nama Tentara Islam Indonesia (TII) dituduh oleh pemerintah Indonesia melakukan gerakan separatisme dan pengrusakan.

Pemberontakan yang dilakukan DI/TII di pulau Jawa dan Sumatera menimbulkan saling curiga antara pemerintah, ulama, dan masyarakat. Pemerintah menganggap para ulama berusaha melindungi DI/TII, begitu pula ada saling tuduh di antara ulama sendiri.

Untuk mengurangi rasa saling curiga itu, akhirnya dibentuklah gagasan Badan Musyawarah Alim Ulama yang kelak menjadi majelis ulama sekaligus menjadi cikal bakal Majelis Ulama Indonesia. Tujuan dari Badan Musyawarah Alim Ulama ini adalah untuk memonitor gerak DI/TII sekaligus membantu pemerintah dalam menumpas DI/TII.

Pemerintahan Soekarno ketika itu mengkahwatirkan gerakan DI/TII akan kembali, maka hukuman eksekusi mati diberikan pada Kartosoewirjo. Sebuah media (Berita Buana) memuat wawancara dengan Bung Karno, yakni diwawancarai wartawan Solihin Salam: “Apakah Bapak pernah menjatuhi hukuman mati kepada seseorang?” tanya Solihin. Bung Karno menjawab, “Pernah, itu pun hanya sekali dan dengan hati yang berat.”

Seorang petugas istana di masa itu yang dekat dengan Bung Karno mengisahkan, betapa berat hati Bung Karno untuk menandatangani hukuman mati terhadap Kartosoewirjo. Pagi-pagi, Jenderal S Parman datang menghadap presiden sambil membawa berkas dan surat keputusan (SK) hukuman mati untuk ditandatangani. Bung Karno meminta kepada Jenderal S Parman untuk kembali setelah Maghrib. Sesudah Shalat Maghrib, barulah SK hukuman mati untuk Kartosoewirjo itu ditandatangani. Dia dieksekusi pada 12 September 1962. Namun, sumber lain menyatakan Kartosuwiryo dihukum mati setelah grasinya ditolak Presiden Sukarno.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here