Home Opini Prof Suteki Telah Menuliskan Sejarahnya Sendiri

Prof Suteki Telah Menuliskan Sejarahnya Sendiri

89
0

Oleh Nasrudin Joha

Sejarahone.id – Seorang pengajar UNDIP, Yudian Wahyudi mengeluarkan pernyataan kontrovesial, yakni berpendapat bahwa, “Agama menjadi musuh terbesar Pancasila”.  Pernyataan ini tentu mengundang pertentangan dari berbagai pihak. Termasuk beberapa pakar hukum. Pakar hukum yang menentang pernyataan tersebut adalah, Prof Suteki, dalam sebuah acara televisi telah menjadi bukti, bahwa dirinya sedang menulis sejarahnya sendiri. Bahkan, bukan hanya untuk pribadinya, tetapi juga untuk almamaternya, Universitas Diponegoro (Undip).

Tidak sekedar tampil, tetapi Prof Suteki juga secara lantang memberikan pembelaan kepada agama, satu nilai yang sakral dan diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia, dari fitnah dan penistaan, karena dituduh musuh terbesar Pancasila. Dengan tegas, Prof Suteki juga meminta agar aparat penegak hukum memproses hukum Yudian Wahyudi, dan tidak perlu memperhatikan klarifikasi yang diberikan, sebab Negara ini adalah negara Hukum bukan negara klarifikasi.

Prof Suteki secara progresif telah berani tampil melampaui tugas akademisi yang bertanggung jawab meruhanikan ilmu, tetapi juga tugas mengontrol proses hukum dan bernegara agar sejalan dengan dengan konstitusi. Resiko direpresi karena bersikap progresif, nampak tak membuat nyalinya ciut.

Undip begitu bangga, siapapun anda alumni atau masih menempuh pendidikan di Undip akan turut bangga dengan sosok beliau. Beliau, adalah segelintir dari banyaknya begawan hukum, yang mampu memberi kuliah kepada publik, bukan sekedar berbusa dikelas dihadapan mahasiswa.

Dorong Ungkap Kebenaran

Semoga, sikap dan keteguhan beliau mendorong para begawan hukum lainnya di republik ini untuk lantang menyuarakan kebenaran. Tak boleh, naluri intelektual kalah dan dikangkangi belenggu kekuasaan.

Sudah habis waktu untuk diam, sudah tiba saatnya memberikan pembelaan kepada rakyat. Tuntutan ilmu itu untuk diamalkan, bukan sekedar diajarkan dan acuh terhadap realitas sosial di tengah masyarakat.

Begawan hukum UI, UGM, UNPAD, USU, UNBRA, UNAIR, juga yang di UNISSULA, UAD, UMM, dan semua PTN dan PTS seluruh Indonesia wajib bangkit dan melawan. Semua, berlomba-lomba menorehkan sejarah, ikut terlibat memperbaiki hukum di negeri ini.

Semua harus saling sambung menyambung menyuarakan kebenaran, menyampaikan pendapat hukum berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan pesanan Penguasa. Jangan menjadi seperti Jimly, yang hanya karena duit 50 juta, tega membiarkan draf RUU Omnibus law menyengsarakan rakyat.

Semua juga harus ikut bersuara atas kasus korupsi Jiwasraya, komisioner KPU Wahyu Setiawan, korupsi Asabri, dan banyak kasus hukum lainnya. Negara tak boleh menjadi panggung badut Politik seperti Ngabalin dan Fajroel Rahman. Para begawan hukum wajib bangkit menyuarakan kebenaran.

Sekali lagi, kita hakekatnya tidak mewarisi bangsa ini dari kakek buyut kita. Tetapi, kita hakekatnya mendapatkan titipan amanah dari anak cucu kita.

Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita, menjaga bangsa ini agar mampu diserahterimakan kepada anak cucu kita kelak, dalam keadaan baik. Kita akan sangat berdosa, membiarkan negara ini dirusak, kemudian mewariskannya kepada anak cucu kita dalam keadaan rusak binasa. [].

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here