Home Merdeka Perjuangan Umat Islam di Era Orde Baru

Perjuangan Umat Islam di Era Orde Baru

261
0

Oleh Hamzah Afifi

SEJARAHONE.ID – Pada awal kebangkitan Orde Baru, Indonesia kembali kepada UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen, memperbaiki stuktur birokrasi dan demokrasi yang bersih dan sehat. Awalnya umat Islam memberikan dukungan, karena umat Islam merupakan eksponen perjuangan dan dijadikan tumpuan.

Namun, pada proses perjalanan sejarah selanjutnya, eksponen umat Islam ini mulai ditinggal dan bahkan gerakan umat Islam mulai dimandulkan dan berusaha untuk dibersihkan.

Gerakan politik Islam dilikuidasi sedikit demi sedikit posisinya bahkan dimandulkan, mulai Pemilu 1971 yang penuh rekayasa dan ”Bolduser”, menekan umat Islam dan politisi lain untuk memenangkan partai tertentu. Maka, berhasilah menguatkan posisi kekuasaan Presiden Soeharto, yang selanjutnya kembali menjadi penguasa tunggal sampai tahun 1998.

Pemerintahan Orde Baru kemudian banyak meninggalkan potensi umat Islam, justeru merangkul kekuatan minoritas di Indonesia. Sebagai puncaknya kebijakan terhadap umat Islam adalah dilarangnya partai dan organisasi massa memakai asas Islam.

Kebijakan ini sama dengan yang dilakukan pemerintah Kolonial Hindia Belanda atas nasehat Snouck Hurgronje untuk membatasi gerakan umat Islam di Indonesia. Kebijakan pemerintah orde baru terhadap politik Islam itu berdampak antara lain:

Pertama, peranan politik umat Islam yang mengusung cita-cita Islam tidak mendapat tempat yang layak, bahkan dikerdilkan dengan cara rekayasa politik. Menggunakan berbagai macam skenario politik guna menyudutkan dan memberi gambaran citra negatif bagi perjuangan umat Islam Indonesia.

Sebagai contoh, dimunculkan skenario Komando Jihad, Teror Warman dan sebagainya, yang kesemuanya itu memancing umat Islam untuk bertindak melalui kekerasan, kemudian dizholimi. Dimunculkan pula peristiwa-peristiwa penuh rekayasa seperti peristiwa Tanjung Priuk (600 umat Islam dibantai), Talangsari (pembantaian kyai dan sastri serta penduduk desa di Lampung), pembajakan pesawat Wayola dan masih banyak lagi peristiwa di daerah-daerah yang menjadi korbannya banyak umat Islam.

Dalam bidang politik formal kekuatan realitas umat Islam terus ditekan dan dengan penuh rekayasa dikerdilkan, sehingga partai politik di DPR dan MPR tidak dapat berkutik (dibikin kecil).

Kedua, di kalangan umat Islam mencari jalan lain (tidak melalui politik praktis) yaitu lebih menggiatkan gerakan Dakwah, Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan. Munculah gerakan dakwah di berbagai lapisan masyarakat dan pelatihan-pelatihan secara intens dalam memahami Islam Penanaman Nilai dasar Islam (PNDI), lahirnya Lembaga Dakwah Kampus (LDK) seperti Jamaah Salman (ITB), Jamaah Shalahuddin (UGM), dan sebagainya.

Gerakan sosial meningkatkan kepedulian pada kaum fakir miskin, yatim piatu dan kaum mustadhafin, munculnya lembaga-lembaga sosial dan pendidikan baru di kalangan umat Islam. Dalam bidang pendidikan berkembang dengan lahirnya lembaga-lembaga pendidikan baru termasuk maraknya pertumbuhan perguruan tinggi Islam di Indonesia, dan adanya peningkatan penerbitan buku-buku dan media Islam lainnya.

Lahirnya lembaga-lembaga Seni Budaya Islam dengan karya-karyanya, lebih maraknya pemakaian busana muslim dan muslimah (pemakian jilbab diterima oleh masyarakat dan banyak diikuti).

Pemerintah orde baru yang selalu phobi pada gerakan Islam, kemudian membuat kebijakan antara lain pembatasan gerakan dakwah, dengan mewajibkan izin dan mubaligh/da’i nya diseleksi oleh pemerintah dengan wajib menggunakan SIM (semacam kartu Surat Ijin sebagi Mubaligh) dan pengawasan ketat, serta melarang kegiatan dakwah di kampus-kampus.

Pemerintah Orde baru juga melarang pemekaian jilbab di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, di lembaga pemerintahan dan mencitrakan bahwa pemakaian jilbab itu adalah kaum Islam radikal. Meskipun peraturan ini dilakukan dengan pengawasan ketat dan represif, namun arus deras dari masyarakat Islam yang mendukung lebih kuat, sehingga pemerintah orde baru tidak mampu mengatasinya.

Untuk membendung arus kesadaran berislam yang lebih intens ini, pemerintah orde baru menggunakan berbagai macam skenario politik untuk menjebak aktivis-aktivis umat Islam agar berbuat radikal, sehingga citra Islam terus negatif di Indonesia. Meski demikian hanya sebagian kecil yang dapat terjebak, bagi yang sadar akan adanya skenario ini lebih baik diam dan menekuni gerakan dakwah, sosial, pendidikan dan kebudayaan.

Adanya pembukaan hubungan dengan luar negeri (khususnya Amerika Eropa dan Jepang) orde baru banyak menerima ”Bantuan” alias Hutang. Selain itu pemerintah juga mengontrakkan sumber minyak dan tambang lainnya termasuk Freeport, sehingga pemerintah orde baru banyak mengantongi hasilnya. Kelihatannya dapat meningkatkan kemakmuran dan penghasilan negara, namun ternyata hanya semu.

Pemerintah orde baru yang merasa tertolong dengan modal asing itu, kemudian banyak meninggalkan umat Islam (sebagai ekonomi golongan menengah kebawah yang realistis penyangga perekonomian Indonesia). Umat Islam dalam bidang ekonomi menduduki golongan pengusaha menengah ke bawah.

Sentra-sentra perekonomian umat Islam memiliki jaringan sampai pada ekonomi kerakyatan di lapisan bawah (seperti ekonomi pertanian, tekstil, batik, garmen sampai ke industri kerajinan rakyat/rumah tangga). Pada zaman orde baru banyak bergantung pada modal asing, lebih berpihak pada golongan ekonomi konglomerat, sehingga sebagian pinjaman modal asing itu dialirkan pada konglomerat.

Akibatnya, pertama golongan konglomerat ini tangan-tangan guritanya sampai pada lapisan ekonomi menengah kebawah, sehingga sistem kapitalistik-monopoli berakibat mematikan golongan ekonomi menengah ke bawah yang sebagian besar adalah umat Islam.

(Menurut Richard Rabison, The Rise Capitalism in Indonesia) bahwa Golongan Ekonomi Menengah ke Bawah bagi Indonesia adalah pilar ekonomi yang nyata dan perlu diperkuat, sedangkan Golongan Ekonomi Konglomerat yang mengandalkan Modal Asing pinjaman itu merupakan tiang penyangga yang semu, suatu saat gampang melarikan modalnya ke luar negri, sehingga akan menggoyahkan perekonomian Indonesia .

Pada akhir hayat pemerintahan orde baru, ditengarai setelah pihak asing kepercayaannya mulai pudar, kemudian pembatasan kucuran dana pinjaman asing, dan masyarakat mulai tidak respek dan mengecam terhadap permainan politik pemerintah orde baru, maka kekdudukannya menjadi lemah. Pada kondisi lemah ini, pemerintah orde baru kelihatannya mulai mendekati umat Islam melalui tokoh-tokohnya.

Namun, cara-cara pendekatan itu sudah tidak populer lagi, akhirnya terjadi arus deras untuk diadakan Reformasi. Arus deras Reformasi sebagai lokomotif dan pendukung terbesarnya adalah umat Islam, berhasil memberhentikan pemerintahan orde baru. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden, dan masa transisi untuk sementara digantikan Wakil Presiden BJ Habibie sampai dengan pemilihan umum Era Reformasi.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here