Home Merdeka Peristiwa Mangkok Merah: Upaya TNI Berantas Komunis di Kalimantan

Peristiwa Mangkok Merah: Upaya TNI Berantas Komunis di Kalimantan

23
0

Oleh Hana Wulansari

SejarahOne.id – Terjadinya peristiwa Mangkok Merah adalah wujud komitmen Orde Baru  yang anti komunis. TNI berupaya keras untuk memberantas paham komunis di seluruh nusantara. Termasuk paham komunis yang merasuk dalam tubuh Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku) dan Pasukan Gerakan Rakyat Sarawak (PGRS). Penumpasan Paraku-PGRS ini merupakan bagian dari upaya menumpas seluruh kekuatan politik kiri/komunis pasca tragedi 1965.

Terbentuknya Paraku-PGRS ini sendiri sangat terkait dengan persitiwa konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dari tahun 1963 hingga 1966. Konfrontasi yang didasari oleh penolakan pemerintah Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia ini melibatkan warga Tionghoa Kalimantan Utara, yang memiliki sikap sama dengan Indonesia, yakni menentang pendirian Federasi Malaysia yang didukung  Inggris.

Penolakan warga Tionghoa terhadap Malaysia ini didasari oleh kecemasan akan adanya dominasi warga Melayu Semenanjung Malaya terhadap rakyat Kalimantan Utara, khususnya warga Tionghoa.

Wilayah Kalimantan Utara yang juga merupakan koloni Inggris, seperti halnya Semenanjung Malaya, memang dimasukkan kedalam teritori Federasi Malaysia oleh para penggagasnya, tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan seluruh rakyat Kalimantan Utara. Bung Karno selaku Presiden Indonesia kala itu, yang memang  anti terhadap imperialisme, menganggap Federasi Malaysia tak lebih sebagai produk imperialis Inggris guna mempertahankan eksistensinya di Asia Tenggara serta mengganggu jalannya revolusi Indonesia.

Bung Karno menyerukan penghancuran negara ‘boneka’ Malaysia tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah ‘Ganyang Malaysia’. Dan dalam upayanya ‘mengganyang’ Malaysia, pemerintahan Bung Karno pun mengikutsertakan sebagian rakyat Kalimantan Utara yang juga menolak pembentukan Federasi buatan Inggris itu. Bung Karno lalu menugaskan salah satu menterinya, Oei Tjoe Tat, untuk menggalang kekuatan warga Tionghoa Kalimantan Utara yang anti-Malaysia guna mendukung konfrontasi melawan Malaysia dan Inggris. Hasilnya, hampir 900 orang Tionghoa Kalimantan Utara berkenan pindah ke daerah Kalimantan Barat untuk kemudian diberikan pelatihan kemiliteran dan dipersenjatai oleh pemerintah Indonesia.

Ratusan orang Tionghoa inilah yang kemudian membentuk Paraku-PGRS dan berada dibawah komando seorang perwira Angkatan Darat (AD) yang dekat dengan kelompok kiri, yakni Brigadir Jenderal Supardjo, yang ketika itu menjabat sebagai Panglima Komando Tempur IV Mandau. Buku Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jilid IV (1966-1983) mengakui bahwasanya Paraku-PGRS adalah pasukan yang dilatih dan dipersenjatai oleh TNI.

Buku itu juga menyebutkan para anggota kedua pasukan itu adalah orang-orang Tionghoa pro-komunis yang diandalkan oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi Malaysia-Inggris.

Paraku-PGRS bersama TNI dan sukarelawan Indonesia menghadapi pasukan Malaysia yang dibantu balatentara Gurkha, Inggris, dan Australia sepanjang masa konfrontasi. Pasukan tersebut hampir berhasil menghancurkan garnisun 1/2 British Gurkha Rifles dalam sebuah serangan terhadap distrik Long Jawi tanggal 28 September 1963.

Paraku-PGRS Komunis

Pembersihan besar-besaran simpatisan kiri di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh pihak TNI-AD, kelompok agamis serta nasionalis kanan telah berdampak besar bagi eksistensi Paraku-PGRS yang didominasi oleh orang Tionghoa berideologi kiri.

Eksistensi Paraku-PGRS semakin terganggu ketika pemerintah Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto yang menggantikan Bung Karno tidak berniat untuk melanjutkan konfrontasi terhadap Malaysia dan Inggris.

Politik anti-komunis Orde Baru, telah mengidentifikasi bahwa Paraku-PGRS berpaham komunis dan bisa menjadi musuh NKRI. Maka, penumpasan terhadap mereka pun dilakukan, sebagaimana yang juga telah dilakukan kepada seluruh golongan kiri atau komunis. TNI terus berusaha keras menumpas Paraku-PGRS yang pro komunis.

TNI juga memiliki ‘julukan’ baru bagi Paraku-PGRS, yakni Gerombolan Tjina Komunis (GTK). Perang antara TNI dengan gerilyawan Paraku-PGRS meletus, salah satunya yang terjadi di Pangkalan Udara Sanggau Ledo, Kalimantan Barat. Memasuki tahun 1967, operasi penumpasan diintensifkan oleh pemerintah Orde Baru melalui Operasi Sapu Bersih (Saber) I, II, dan III yang digelar sejak April 1967 hingga Desember 1969 dibawah komando Brigadir Jenderal AJ Witono.

Temenggung Dayak Tewas

Dalam Operasi Saber inilah peristiwa “Mangkok Merah” terjadi pada bulan Oktober-November 1967. Peristiwa Mangkok Merah sendiri dipicu oleh terjadinya penculikan dan kekerasan yang dialami Temenggung Dayak di Sanggau Ledo. Kekerasan itu dilakukan oleh GTK alias Paraku-PGRS. Bukti kekerasan diperkuat lagi dengan penemuan sembilan mayat oleh Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), yang kemudian mereka sebut sebagai mayat tokoh-tokoh Dayak.

Temuan sembilan mayat ini membuat marah banyak warga Dayak. Maka orang-orang Dayak berniat membalas kematian para pemuka adat mereka.

Kekerasan horizontal pun dimulai. Warga Dayak bersama TNI melakukan perburuan terhadap anggota Paraku-PGRS. Namun, gerakan penumpasan oleh orang Dayak menyasar anggota Paraku-PGRS dan para oknum komunis.

Gerakan Warga Dayak disokong TNI sebagai upaya menumpas paham komunis di nusantara. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai peristiwa Mangkok Merah.

Istilah Mangkok Merah diambil dari terminologi adat suku Dayak, dimana terjadi mobilisasi besar-besaran warga suatu klan untuk membalas rasa malu atau penderitaan dari anggota klannya yang disebabkan oleh ulah warga dari klan lain.

Mobilisasi ini menggunakan alat peraga sebuah mangkuk yang bagian dalamnya diolesi getah jaranang berwarna merah sebagai simbolisasi dari “ pertumpahan darah “ yang akan dilakukan sebagai bentuk balas dendam tersebut.

Peperangan adat istiadat suku Dayak dibantu TNI sekaligus menumpas paham komunis di Kalimantan.

Hasil dari peristiwa ‘Mangkuk Merah’ ini adalah terbunuhnya beberapa orang Tionghoa Kalimantan Barat. Far Eastern Economic Review (FEER) terbitan bulan Juni 1978 menyatakan peristiwa tersebut menelan korban jiwa ribuan orang Tionghoa, terutama mereka yang tinggal di pedalaman Kalimantan Barat. Akibatnya, banyak warga Tionghoa pedalaman pindah ke daerah perkotaan seperti Pontianak dan Singkawang. Bahkan, adapula warga Tionghoa yang lari ke Kalimantan Utara. .

Sejarah telah menunjukkan, bahwasanya NKRI menolak paham komunis dan terus berupaya menumpas komunis hingga akarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here