Home Merdeka Peran Umat Islam dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan

Peran Umat Islam dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan

157
0

Oleh Hamzah Afifi

SejarahOne.id – Dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), umat Islam punya peranan penting, yaitu; Pertama, secara fisik Umat Islam dengan Lasykar Hisbullah Sabilillah, kemudian diteruskan Asykar Perang Sabil (APS) dan lasykar Islam lainnya di daerah, gigih berjuang membantu TKR (TNI) untuk mempertahankan NKRI dengan perang gerilyanya melawan Sekutu-NICA (Netherland Indie Civil Administration, Belanda) yang akan kembali berkuasa di Indonesia.

Secara fisik pula Lasykar Hisbullah-Sabilillah yang kemudian diteruskan oleh Markas Ulama Asykar Perang Sabil (APS) bersama pasukan TNI dari Siliwangi melawan Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) 18 September 1948 (dipimpin oleh Muso dan Amir Syarifuddin) yang akan menghancurkan NKRI dan akan membentuk Pemerintahan Komunis Indonesia, menjadi bagian atau satelit dari Commitern Komunis Internasional yang berpusat di Moskow, Rusia.

Pemberontakan PKI 1948 ini berjalan secara biadab, membantai para ulama dan santri, membantai kaum nasionalis, membantai pamongpraja. Dapat digambarkan ada suatu gedung untuk pembantaian yang darahnya menggenang sampai satu kilometer. Dengan adanya kerjasama antara kelasykaran umat Islam, kelasykaran kaum nasionalis dengan TNI berhasil menghancurkan kekejaman dan kebiadaban Pemberontakan PKI 1948.

Setelah kemerdekaan dan adanya maklumat Wakil Presiden X/1946, bangsa Indonesia dipersilahkan mendirikan partai politik. Dalam hal ini pada awalnya aspirasi politik umat Islam ditampung dalam satu wadah, meneruskan namanya yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dalam ikrar persatuan umat Islam ”Panca Cita”.

Kedua, dalam proses perjuangan diplomasi ada beberapa perundingan antara lain Linggajati, Renfille, Roem Royen dan Konferensi Meja Bundar (KMB). Pada perundingan Renfille wilayah NKRI menjadi sempit dan berdirilah negara-negara bagian lain sebagai negara boneka Belanda dan lebih parah lagi Yogyakarta sebagai Ibukota NKRI diduduki Belanda. Secara spontan dan bertanggung jawab Mr Syafruddin Prawiranegara (Masyumi) mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) 19 Desember 1948 di Sumatera Barat

Mulai tahun 2006 dijadikan hari peringatan Bela Negara. Adanya perlawanan gerilya bangsa Indonesia yang tiada hentinya (termasuk perebutan Jogjakarta dari tangan Belanda tanggal 1 Maret 1948) maka PBB meminta genjatan senjata dan diadakan perundingan lagi, yaitu Roem Royen.

Dalam perundingan itu diplomasi Mr Moh Roem berhasil menggiring pihak Belanda untuk antara lain: 1. Mengembalikan Ibukota RI Yogyakarta; 2. Pembebasan Soekarno-Hatta dan para menteri yang ditawan Belanda; 3. Menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) dan 4. Belanda mengakui keberadaan RI.

Pada KMB Belanda mengakui eksistensi Republik Indonesia Serikat, yang masih memiliki negara-negara bagian (boneka) dibawah pengaruh Belanda. Presiden Soekarno jadi Presiden RIS, sedangkan Mr Assa’at jadi Presiden Republik Indonesia (RI) kedua, bagian dari RIS. Untuk menyatukan Indonesia kembali, tokoh umat Islam Muhammad Natsir (Masyumi) mempelopori “Mosi Integral Natsir yang isinya untuk Kembali Ke Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Mosi integral Natsir ini mendapat dukungan sebagain besar anggota kabinet dan Presiden Soekarno, meskipun Anak Agung Gde Agung dan Sultan Hamid II tidak mau ikut tanda tangan mendukung, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno berdasarkan mosi itu memberanikan diri menyatakan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here