Home Opini Menyoal Urgensi RUU HIP

Menyoal Urgensi RUU HIP

74
0

Oleh: Biyanto (Guru besar filsafat UIN Sunan Ampel)

SejarahOne.id – Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) terus memicu kontroversi. Hal itu disebabkan Pancasila yang semestinya berkedudukan sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum telah direduksi menjadi rancangan sumber hukum (undang-undang).

Kehormatan (marwah) Pancasila sebagai norma yang fundamental (fundamental norm) sekaligus pandangan hidup bangsa (weltanschauung) terancam menjadi sekadar alat hukum (instrumental law).

Dari segi nama, RUU HIP juga mengandung masalah. Sebab, Pancasila sejatinya bermakna haluan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penggunaan kata Haluan Ideologi Pancasila dapat mengundang kesalahpahaman (misleading).

Jika RUU HIP yang diusulkan DPR terus berproses menjadi UU, berarti hal itu merupakan usaha sistematis untuk mendegradasi (downgrade) kehormatan Pancasila. Apalagi jika menelaah substansi materi RUU HIP, terasa sekali banyak mengandung persoalan.

Di antaranya adalah penyederhanaan Pancasila menjadi trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan (pasal 7, ayat 2). Selanjutnya, trisila diperas lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong (pasal 7, ayat 3). Padahal, lima sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pernyataan ’’ketuhanan yang berkebudayaan’’ dalam RUU HIP juga berpotensi memicu emosi keagamaan.

Memosisikan agama sejajar dengan rohani dan kebudayaan dalam bidang pembangunan nasional (pasal 22, poin a) juga dapat memantik perdebatan. Persoalan yang juga krusial adalah tidak dicantumkannya Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai konsideran perumusan RUU HIP.

Padahal, roh ketetapan MPRS itu sejalan dengan usaha menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dalam ketetapan MPRS tersebut ditegaskan bahwa PKI merupakan organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI. Juga ada larangan kegiatan untuk menyebarkan dan mengembangkan paham komunisme, marxisme, dan leninisme.

Jika dipaksakan menjadi undang-undang, UU HIP berpotensi digunakan sebagai tafsir tunggal pemerintah. Jika itu terjadi, penafsiran tunggal Pancasila sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) akan terulang.

Dampaknya, nilai-nilai demokrasi yang terus disemai pasti tidak bisa tumbuh subur. Karena itulah, tidak mengherankan jika sejumlah ormas keagamaan seperti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, PB NU, dan MUI se-Indonesia menolak RUU HIP. Penolakan juga disuarakan kelompok purnawirawan TNI dan Polri, forum kiai/ulama, organisasi pemuda, asosiasi ahli hukum, akademisi kampus, dan perkumpulan lain di tengah-tengah masyarakat.

Para penolak umumnya mempertanyakan urgensi penyusunan RUU HIP. Apalagi, usulan ini dilakukan di tengah suasana bangsa sedang mengalami bencana kemanusiaan pandemi Covid-19. Seharusnya seluruh elemen bangsa, termasuk anggota DPR yang terhormat, menyatupadukan langkah untuk membantu penanggulangan pandemi Covid-19.

Apalagi, rumusan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 sudah menjadi kesepakatan luhur (mitsaqan ghalidza) para pendiri bangsa yang bersifat final. Karena itulah, pada saat terjadi amandemen UUD 1945, yang mengalami perubahan hanya batang tubuhnya. Sementara Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila tidak berubah.

Sebagaimana tergambar dalam sejarah, perumusan Pancasila telah melewati perdebatan intelektual dan emosional yang mendebarkan, mulai 1 Juni, 22 Juni, hingga 18 Agustus 1945. Dengan demikian, sila-sila dalam Pancasila yang disepakati pada 18 Agustus 1945 merupakan rumusan final. Untuk sampai pada rumusan Pancasila yang disepakati jelas dibutuhkan pengorbanan.

Tengoklah penggalan peristiwa yang mengiringi kemerdekaan Republik Indonesia. Tatkala ada sebagian elemen bangsa yang berkeberatan dengan rumusan Pancasila yang termuat dalam Piagam Jakarta, Ki Bagus Hadikusumo yang saat itu menjadi anggota PPKI dan ketua Hoof Bestur Muhammadiyah tampil memberikan solusi.

Dalam rangkaian sidang PPKI, Ki Bagus mengusulkan perubahan rumusan sila pertama Pancasila menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Padahal, saat itu mayoritas anggota PPKI telah menyepakati pernyataan Piagam Jakarta yang di dalamnya memuat rumusan sila pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya.

Tetapi, kesepakatan itu ternyata masih menyisakan keberatan dari delegasi Indonesia Timur. Mereka berkeberatan dengan rumusan sila pertama Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Keberatan itu disertai ancaman keluar dari NKRI. Menghadapi kondisi itu, tokoh-tokoh Islam berlapang dada. Mereka bersedia mengubah rumusan sila pertama Pancasila.

Kerelaan tokoh-tokoh Islam di tengah tarik-menarik kepentingan kelompok agamais dan nasionalis merupakan pengorbanan yang luar biasa. Bahkan, Alamsyah Ratu Perwiranegara menyebut hal itu sebagai kado terbesar umat Islam pada negeri tercinta. Kesediaan tokoh-tokoh Islam menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta menunjukkan bahwa substansi rumusan sila pertama Pancasila sesuai dengan jiwa tauhid dalam Islam.

Perspektif sejarah ini penting untuk menunjukkan bahwa rumusan sila-sila dalam Pancasila penuh perjuangan dan pengorbanan. Karena itu, seharusnya tidak ada lagi tafsir terhadap Pancasila dalam bentuk apa pun. Persoalannya, bagaimana seluruh elemen bangsa menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh sendi kehidupan?

Pada konteks itulah kita harus jujur mengatakan bahwa untuk menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk tindakan nyata masih dibutuhkan perjuangan yang panjang. Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, problem utama implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari disebabkan elemen bangsa ini belum mampu merawat kata.

Belum ada satunya kata dengan perbuatan. Sebagai bangsa kita juga masih menghadapi persoalan seperti korupsi, terorisme, radikalisme, dan fenomena degradasi moral lainnya yang jauh dari nilai-nilai Pancasila. Sebagian elemen bangsa, terutama anak-anak muda, juga kurang mengenal Pancasila dengan baik.

Tantangan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut tidak harus diselesaikan dengan membuat RUU HIP. Pada konteks itulah lembaga seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memiliki fungsi yang strategis. Karena itulah, untuk menghindari kegaduhan yang meluas dan menguras energi sesama anak bangsa, DPR seharusnya membatalkan hak inisiatif pengusulan RUU HIP.

Akan sangat sulit menjelaskan secara nalar mengenai urgensi, faktor kegentingan, dan tujuan yang berdimensi teologis dari pengusulan RUU HIP. Apalagi tampak jelas ada semangat Sukarnoisme yang chauvinistic di balik RUU HIP. Terasa akan lebih empatik jika energi anggota DPR dimaksimalkan untuk membantu pemerintah menangani dampak sosial pandemi Covid-19. (*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here