Mengenang Sikap Soeharto Pada Reformasi

    137
    0

    SejarahOne.id РSejarah telah mencatat,  jatuhnya Soeharto menandakan akhir dari perjalanan panjang Orde Baru. Pada 1 Mei 1998,  gaung reformasi semakin deras menggema. Situasi politik negeri makin panas. Sadar posisinya makin terjepit dari segala penjuru, Presiden Soeharto mulai mengalah. Dia membuka peluang terjadinya reformasi di Indonesia. Namun ada syaratnya. Soeharto mengizinkan reformasi, namun meminta warga lebih dulu untuk bersabar menunggu dan menempuh melalui jalur konstitusional. Kita berpindah ke gedung parlemen di Senayan.

    Ketua DPP Golkar kala itu, Agung Laksono menyambut baik keinginan Soeharto. Agung Laksono memuji pernyataan Soeharto sangat tepat dan bijaksana untuk menanggapi keinginan masyarakat. Agung meminta agar semua elemen masyarakat bisa mempersiapkan diri dalam lima tahun ini.

    “Sikap Pak Harto itu mencerminkan sikap seorang negarawan yang berpikir ke depan,” kata Agung Laksono seperti dikutip dari Pikiran Rakyat, 2 Mei 1998.
    Golkar juga siap membuka diri untuk menampung aspirasi dari mahasiswa dan elemen masyarakat. Keinginan warga akan ditampung dan dibawa ke Fraksi Karya Pembangunan (FKP) DPR supaya diperjuangkan dalam bentuk peraturan perundangan-udangan yang baru.

    Kala itu, 1 Mei 1998, Menteri Dalam Negeri R Hartono berupaya meredam situasi panas. Dia menyampaikan sebuah pernyataan yang keluar dari mulut Presiden Soeharto.

    “Kalau ada keinginan reformasi di bidang politik, silakan mempersiapkan diri setelah tahun 2003. Bukan berarti tidak boleh berpikir dan menyiapkan reformasi, tetapi karena Sidang Umum MPR 1998 yang lalu rakyat sudah memiliki pedoman, silakan saja mempersiapkan untuk setelah 2003,” kata Hartono kala itu.

    Mantan Gubernur Lemhanas periode 1994-1995 ini menyadari situasi politik dalam negeri kian semrawut. Terlebih desakan bertubi-tubi memaksa Soeharto dan semua kroninya untuk lengser. Sekali lagi, Soeharto menilai reformasi harus tetap konstruktif dan tidak terjebak dalam pemikiran yang dapat ganggu stabilitas –sebuah frasa yang begitu terkenal di masa itu.

    Di waktu yang bersamaan, pernyataan Hartono disambut baik oleh Menteri Penerangan Muhammad Alwi Dahlan. Dia menyebut reformasi harus melalui jalur konstitusional.

    “Reformasi hanya bisa dilakukan melalui DPR/MPR sebagai jalur konstitusional. Tapi, kalau ada yang tidak mau mengerti mengenai konstitusi bahwa reformasi itu harus tahun 2003 ke atas dan harus melalui MPR, maka akan dihadapi dengan suatu tindakan”. Kata Alwi seperti dilansir dari Harian Kompas, 2 Mei 1998.

     

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here