Home Galeri Makna Perubahan Gelar Sultan Agung Bagi Gerakan Dakwah

Makna Perubahan Gelar Sultan Agung Bagi Gerakan Dakwah

439
0

SEJARAHONE.ID – Makna Perubahan Gelar Sultan Agung Bagi Gerakan Dakwah Dalam perkembangannya, Islam pedalaman tampak terdapat usaha untuk saling mengadopsi dan mengadaptasi antara dua wilayah kebudayaan yang berbeda, yaitu Jawa dan Islam. Istilah Islamisasi Jawa dan Jawanisasi Islam menjadi trend pembahasan para sejarawan. Hal demikian yang dilakukan pada zaman keemasan Mataram ketika Sultan Agung mengangkat dirinya sebagai raja dengan gelar yang mengkombinasikan antara Islam dan Jawa.

Sultan Agung, Penyatu Jawa Dengan Kalender | timurjawa.com

Sultan Agung lahir pada Tahun 1593 di Kota Gede, Kerajaan Mataram dan wafat pada Tahun 1645 di Karta (Plered, Bantul), kerajaan Mataram. Nama asli Sultan Agung yakni Raden Mas Jatmika atau yang dikenal dengan sebutan Raden Mas Rangsang putra dari 2Mataram terletak didaerah aliran sungai opak dan progo yang bermuara di laut selatan.

Nama mataram ada yang menghubungkan dengan bahasa sanskerta, matr, yang berarti ibu, sehingga mataram diberi arti sama dengan kata Inggris Motherland yang berarti tanah air atau ibu pertiwi. Sedangkan dalam kebiasaan di Jawa, memberikan sebuah nama-nama tempat berkaitan dengan nama pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan yang banyak didaerah tersebut, seperti melati, jatinom, poj-pitu, majapahit.

Menurut M. M sukarto K. Atmodjo nama Mataram berasal dari Jawa asli. Mataram adalah nama bunga sejenis bunga Dahlia yang berwarna merah menyala, (lihat buku A. Daliman, Islamisasi Dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012).

Pendiri Mataram tidak pernah memakai gelar yang lebih tinggi dari gelar Ki Ageng Mataram yang memberi petunjuk bahwa ia tidak pernah menganggap dirinya lebih dari seorang pendiri dinasti atau kerajaan. Namun setelah berdirinya kerajaan Mataram, para raja Mataram mempunyai gelar yang berbeda-beda.

Gelar bagi masyarakat Jawa memilki efek sosial yang kuat terhadap martabat seseorang. Penggunaan gelar bagi raja-raja Mataram merupakan salah satu upaya memperkokoh kekuasaan. Dalam masa kepemimpinan Sultan Agung, tercatat beliau melakukan perubahan gelar, mulai dari “Panembahan” menjadi “Susuhunan” atau “Sunan”, hingga “Sultan” atau lengkapnya “Sultan Agung Hanyakrakusumo Sayyidin Panatagama Senopati Ing Alaga Abdurrahman Khalifatullah” sebagai upaya memperteguh kedudukannya sebagai raja yang besar.

Menurut Turner yang dikutip Sindung Hariyanto dalam bukunya yang berjudul dunia simbol orang jawa, simbol mempunyai fungsi “menghasut” tindakan sosial, atau dengan kata lain simbol mempunyai fungsi transformatif perilaku sosial masyarakat pendukungnya. Perubahan gelar yang dipakai oleh Sultan Agung merupakan simbol yang memiliki makna. Kondisi dan situasi suhu politik pada saat itu sedang sangat tinggi.

Seorang pemimpin harus mampu memutar otak untuk mencari berbagai strategi yang jitu agar dapat mempertahankan serta memperluas daerah kekuasaannya. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya pada masa raja ketiga yang dipimpin oleh Sultan Agung. Kecerdasan Sultan Agung dalam menjalankan pemerintahannya tidak terlepas dari kecermatan dan kemampuan Sultan Agung dalam memahami situasi dan kondisi psikologis serta sosiologis rakyatnya.

Setiap raja yang naik tahta pada kerajaan Mataram selalu dihadapi tantangan masalah pemantasan diri. Pemantasan diri dilakukan raja disebabkan adanya tekanan dari masyarakat sekitar yang masih belum dapat menerima kehadiran kerajaan Mataram.

Hal tersebut dikarenakan kerajaan-kerajaan sebelumnya berasal dari keturunan para penguasa, sedangkan kerajaan Mataram hanya berasal dari keturunan petani (kalangan rendah) yang kala itu menjadi kasta terendah. Hal demikian menjadi tantangan dan tugas utama Sultan Agung untuk terlebih dahulu meyakinkan rakyat Mataram bahwa dirinya pantas menjadi Raja.

Seiring perpindahan pusat kekuasaan Islam dari pesisir ke pedalaman dan surutnya peran para wali, perkembangan dakwah Islam ke pedalaman ternyata tidak mengalami penurunan, melainkan terus berkembang pesat.

Dakwah Islam melalui jalur politik mencapai puncaknya pada masa Sultan Agung (1613-1645).

Masyarakat Jawa sangat tergantung pada tata cara beragama dan berbudaya para penguasa atau golongan diatasnya.

Rakyat Mataram yang masih dominan melaksanakan tradisi – tradisi mistis peninggalan kerajaan Majapahit dinilai Sultan Agung sebagai suatu tradisi yang tetap dijaga bukan harus di kubur dan digantikan dengan budaya Islam.

Hal demikian dilakukan Sultan Agung untuk menarik perhatian masyarakatnya yang kala itu belum mampu untuk meninggalkan ritual-ritual peninggalan kerajaan majapahit yang kuat dunia mistisnya.

Alhasil Sultan Agung lebih memilih jalan untuk mengkolaborasikan tradisi tersebut dengan budaya Islam sebagai upaya Islamisasi di Jawa.

Strategi politik gerakan dakwah Sultan Agung yang mencolok dan berbeda dari rajaraja mataram sebelumnya adalah penggunaan “gelar”. Adapun gelar-gelar yang dipakai Sultan Agung sebagai berikut.

Gelar Panembahan

Raden Mas Rangsang 9 bergelar “panembahan”. Panembahan berasal dari kata “sembah” yang berarti “yang disembah” atau “yang menerima sembah”. 10 Gelar “panembahan” telah dipakai raja-raja Mataram sebelumnya panembahan Senapati dan panembahan Krapyak, sehingga dapat dipahami bahwa gelar “panembahan” yang menjadi gelar awal Sultan Agung merupakan warisan dari para pendahulunya. Gelar “panembahan” dipakai Sultan Agung hingga tahun 1624 yang kemudian dirubah menjadi “susuhunan” atau “sunan” agung.

Gelar Susuhan

Gelar “Susuhunan” diproklamasikan pada acara garebek puasa pada 15 Agustus 1624. Pada acara ini, Raja mengundang semua Raja yang telah dikuasainya serta juga mengundang sekutunya yakni raja Cirebon. Pada saat acara ini pula salah seorang pembesar mengusulkan dihadapan Raja untuk mempersembahkan kepadanya gelar “Susuhunan Ingalaga Mataram” yang kemudian disetujui raja, sehingga raja pun mengaruniai pemberi gelar raja itu dengan gelar Raden Arya Wira Nata Pada, beserta daerah berikut penduduknya, sedangkan pangeran Cirebon diberikan gelar Panembahan.

Kepopuleran wali-wali besar Islam merupakan faktor politik yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh. Karena itu pada tahun 1624 Sultan Agung memakai gelar “Susuhunan Ngalaga Mataram”. Gelar baru “sunan”, telah menjadi gelar para wali atau pengganti mereka yang hanya berlaku untuk Giri selama tiga generasi dan rupanya juga untuk Kadilangu selama lima generasi. Gelar susuhunan mengandung derajat kehormatan yang tinggi. “Susuhunan” berasal dari kata “suhun” dalam bahasa Yogya “suwun” yang berarti “dipunji” (ditaruh diatas kepala). Sehingga secara makna bahasa dapat dipahami antara Nama asli Sultan Agung. “Panembahan” yang berarti yang “disembah” dan Sunan “yang dipuji” memilki persamaan yakni mengandung kehormatan.

Gelar Sunan

Gelar “Sunan” yang digunakan oleh raja Mataram ketiga yakni Sultan Agung sebelumnya telah dipakai oleh para wali sanga seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Boning, Sunan Giri, Sunan Boning, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Djati. Gelar “Sunan” yang dipakai raja menunjukan kedudukan raja sebagai pelindung agama, karena pada umumnya gelar sunan dalam masyarakat hanya diperuntukan bagi para wali penyebar Islam. Gelar itu dianggap sebagai strategi untuk menuntut kesetiaan rakyatnya. Gelar pangeran yang dipakai selama ini dianggap terlalu rendah karena sama seperti gelar yang dipakai bangsawan kerajaan yang menjadi bawahannya.

Disisi lain pengunaan gelar “sunan” juga berdampak pada sulitnya utusan belanda dibawah kepemimpinan kepala perdagangan Jan Vos untuk bertemu raja, sehingga Jan Vos melalui juru bahasa menyapa raja dengan “Kaisar ingalogo yang maha berkuasa”.4 Pada awal mula kerajaan Mataram, Masyarakat Mataram tidak sepenuhnya mengakui kerajaan Mataram sebagai penerus kerajaan Demak dan Panjang.

Hal itu dikarenakan isu yang berkembang di masyarakat Mataram, kerajaan Mataram bukan keturunan penguasa, melainkan kalangan rendah (petani). Permasalahan tersebut jika tidak segera disikapi, maka akan semakin berkembang dan dapat berdampak pada tidak patuhnya rakyat Mataram terhadap raja Mataram, bahkan dimungkinkan timbulnya perlawanan atau pemberontakan. Menurut G. Moedjanto dinasti Mataram adalah dinasti petani, maka pemakaian gelar merupakan hal yang sangat penting, karena dalam masyarakat Jawa, penggunaan gelar mempunyai efek sosial yang kuat.

Martabat seseorang dapat bisa naik karena gelar, sehingga pemakaian gelar dimanfaatkan dan disesuaikan dengan kondisi politik serta perkembangan pengertian gelar itu dalam masyarakat. Pemakain gelar–gelar berarti pembangunan kekuasaan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tujuan penggunaan gelar bagi raja adalah untuk membangun kekuasaan dinasti atau memperkuat kedudukan politik.

 

Tindakan penyamaan gelar raja dan wali bertujuan memberi kharisma (kewibawaan kesaktian) sejajar dengan para wali, yang dimata rakyat memiliki kedudukan lebih tinggi dari raja. Hal ini dapat dicermati dengan adanya pula Islamisasi di mataram melalui akulturasi budaya. Sebagaimana yang diketahui bahwa rakyat pada kala itu masih banyak yang beraga Hindu-Budha. Makna Gelar Sultan Gelar Sultan pertama kali di pergunakan di Indonesia oleh Sultan Malik Al-Saleh, raja Samudra Pasai, sebagaimana yang tertulis di batu nisannya yang didapatkan di kampung Samudra, bekas kerajaan Samudra Pasai, dekat Kabupaten Lhokseumawe sekarang.

Pada batu nisan tersebut tertulis bahwa Sultan Malik Al-Saleh meninggal pada Tahun 696 H atau 1297 M.17 Dengan adanya gelar sultan ini di Samudera pasai menandakan bahwa telah lebih dahulu menggunakan gelar “Sultan”. Pada Tahun 1636, dalam kerajaan Mataram diselenggarakan sidang raya kerajaan untuk membicarakan gelar baru yang akan dipakai Sunan Agung, pada saat yang bersamaan Sunan Agung mendapat kabar bahwa raja Banten menerima gelar “Sultan” oleh ulama besar Mekkah, sehingga Sunan Agung juga menginginkan gelar tersebut.

Pasca keberhasilan menguasai Jawa Timur, Sultan Agung melanjutkan ekspansi ke Jawa Barat khususnya Banten. Banten merupakan jalur pelayaran dan perdagangan antara kerajaan di Indonesia dan sekitarnya. Bahkan dengan bangsa-bangsa dengan berbagai negeri di Asia dan Eropa bahkan di Asia bagian Timur. 19 Hal ini menjadi daya tarik sendiri mengingat sebelumnya, Sultan Agung telah berhasil menguasai Jawa Timur (Surabaya), yang notabenya dijadikan sebagai jalur pelayaran Secara garis politik, seusai Sultan Agung menguasi Jawa Timur, maka gerakan dakwah (ekspansi wilayah) dilanjutkan kewilayah Jawa Barat, salah satunya Banten yang secara geografis juga sama dengan posisi Surabaya yang di pesisir. Banten menjadi kompetitor  Mataram, sehingga kerajaan Mataram juga menginginkan Banten untuk tunduk dengan Mataram.

Namun usaha mataram tidak membuahkan hasil, justru Raja Banten mendapat gelar “Sultan”. Pemberian gelar “Sultan” kepada Raja Banten semakin memanaskan suhu politik antara Mataram dan Banten.

 

Kerajaan Mataram menyerang Banten untuk menyatukan seluruh pulau jawa dibawah kekuasaanya dan mengusir komunitas orang asing yang besar dari pelabuhan-pelabuhan. Tahun 1629 dan 1630 Mataram melancarkan serangan ke Pesisir Utara bagian Barat Jawa, namun Banten berhasil menghentikannya.21 Pada tahun 1641, Sunan Agung berhasil mendapatkan gelar bernuansa Arab dari pemimpin ka’bah di mekkah yakni Sultan Abdullah Muhammad Maulana Mataram, sehingga Sultan Agung disebut sebagai Sultan Mataram. Gelar tersebut tidak dapat dimaknai sebatas sebutan semata, melainkan juga bagian dari legitimasi politik.

Menurut Sartono Kartodirdjo, hubungan yang tegang antara Mataram dan Pesisir memberi petunjuk kuat mengenai kedudukan kedua otoritas itu. Pengumpulan kekuasaan politik dan pengaruh religius di satu tangan akan memperbesar kewibawaan raja Mataram. Usaha raja Mataram untuk memperoleh gelar Sultan, memiliki kecenderungan kuat untuk mengembangkan semacam “Caesaropapisme”. Meski tindakan itu merupakan tantangan terhadapnya dikarenakan bertentangan dengan hirarki kekuasaan menurut de facto-nya.

Sultan menggambarkan ketaatan seseorang terhadap agama, sehingga dapat dipahami bahwa penggunaan gelar tersebut sebagai usaha Raja untuk meyakinkan kepada rakyat bahwa dirinya juga seorang yang religius. Masyarakat memandang raja sebagai contoh yang baik untuk diikuti segala tindak lakunya. Perubahan-perubahan gelar yang dipakai oleh raja Sultan Abdul Mufakhir Mahmud Abdulkadir (1596-1651). Sultan ini dikenal sebagai orang yang arif bijaksana dan banyak memperhatikan kepentingan rakyatnya. Ia berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, terutama negara Islam, ia menjadi penguasa Banten pertama yang mendapat gelar sultan dari penguasa arab di mekah pada tahun 1636, keteranga ini dapat dilihat pada karya Nina h. lubis, dkk, Sejarah banten, membangun tradisi dan peradaban, diterbitkan oleh badan perpustakaan dan arsip daerah provinsi banten, 2014.

Pada saat pemerintahan sultan agung, gelar merupakan strategi politik dalam usaha meyakinkan masyarakat atas kepemimpinanya. Menurut Sindung Haryanto, Sultan bukan hanya pemimpin secara politis administratif, melainkan juga merupakan seseorang pemuka agama (ulama). Kapasitas kepemimpinan Sultan tidak saja menyangkut pada aspek-aspek lahiriyah melainkan juga aspek batiniyah. Sultan merupakan pemimpin yang mempunyai kapabilitas intelektual sekaligus juga spiritual.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here