Home Merdeka Lahirnya Politik Liberal di Nusantara

Lahirnya Politik Liberal di Nusantara

103
0

Oleh. Hana Wulansari

Sejarahone.id – Politik liberal yang berlaku di Indonesia saat ini adalah warisan penjajah Belanda yang telah diterapkan Meski sebenarnya saat ini banyak pakar politik atau pun pakar ekonomi yang mengungkapkan bahwa politik liberal tidak tepat diterapkan di Indonesia.

Sebelum menerapkan politik liberal, yakni sekitar tahun 1830, penjajah Belanda menerapkan sistem tanam paksa terhadap pribumi. Selama empat puluh tahun pelaksanaan tanam paksa, Belanda menerima keuntungan sebesar 823 juta gulden.

Keuntungan tanam paksa digunakan untuk membangun perdagangan dan pelayaran yang lumpuh, membangun industri yang macet, dan memperkaya pemilik pabrik.

Slogan tanam paksa berbunyi “memajukan dan mendidik rakyat” tidak berlaku. Slogan tersebut sangat berbeda dengan kenyataan, karena rakyat semakin sengsara dan menderita. Kemerosotan sosial-ekonomi penduduk tidak dapat dibendung. Melihat keadaan ini golongan liberal menentang kebijaksanaan politik golongan konservatif, yang menerapkan tanam paksa. Baca: Sejarah Kelam Tanam Paksa di Indonesia

Pada tahun 1848 tanam paksa mendapat serangan hebat melalui perdebatan di parlemen Belanda dan tulisan-tulisan yang mengutuk praktek yang tidak manusiawi. Akhirnya golongan liberal menang dan berhasil “meluruskan” sistem pemerintahan di koloni. Dua orang pembela nasib penduduk koloni yaitu Douwes Dekker dengan bukunya berjudul Max Havelaar menentang kekejaman tanam paksa dan Baron Van Hoevell mengutuk penyelewengan tanam paksa.

Akan tetapi hasil perjuangan mereka masih memerlukan perdebatan panjang di parlemen dan hasilnya baru diketahui dua dasawarsa kemudian. Secara berangsur-angsur, terutama pada 1870, sistem tanam paksa dihapuskan. Ini disebabkan di Negeri Belanda telah terjadi pergeseran-pergeseran kekuasaan politik dari tangan kaum konservatif ke tangan kaum liberal, seperti telah disinggung di atas. Kaum liberal Belanda menentang sistem eksploitasi oleh negara atau pemerintah. Mereka mengganti sistem tanam paksa dengan sistem perusahaan swasta dan sistem kerja paksa dengan sistem kerja upah bebas. Jadi, dengan demikian, terjadi pembukaan tanah jajahan bagi penanaman modal swasta Belanda dan terjadi pembukaan tanah-tanah perkebunan swasta di Indonesia.

Politik Liberal Bergema

Politik pintu terbuka atau politik liberal yang digemakan kaum liberal Belanda akhirnya diterapkan. Konsekuensi logis dari politik Liberal adalah adanya persaingan bebas tanpa batas yang hanya mengejar keuntungan material semata dan tanpa peduli dengan aspek kemanusiaan yang terjadi dari akibat tersebut.

Sehingga rakyat menjadi semakin menderita, rakyat hanya dijadikan sebagai alat demi mencapai keuntungan material tersebut dengan menjadi budak upah murahan.

Sementara hasil dari pertanian dan perkebunan mereka dinikmati oleh pihak penanam modal dalam sistem ini, adapun upah dan bayaran dari sewa tanah yang diberikan tidak setara dengan kerja dan keuntungan yang didapat oleh pemerintah dan para pengusaha yang mengembangkan usahanya di tanah dan lahan-lahan milik rakyat.

Dalam lapangan ekonomi ini, khususnya dalam dunia perusahaan dan perdagangan, pemerintah kolonial memperalat Bangsa Timur Asing, yaitu orang Tionghoa dan Arab, tetapi sebagian besar diduduki oleh orang-orang Tionghoa. Mereka inilah yang mempengaruhi harga dan pemasaran pada tingkat bawah. Sementara pedagang dan pengusaha Belanda dan Eropa sebagai penguasa pemasaran tingkat tinggi, menyalurkan barang-barang dagangannya melalui kelas pemasaran tingkat menengah tersebut.

Oleh karena itu, potensi ekonomi rakyat benar-benar lumpuh, politik pintu terbuka ini telah benar-benar menyengsarakan rakyat Indonesia dan hanya menguntungkan penjajah dan perantaranya semata, dalam hal ini ialah orang-orang Bangsa Tionghoa atau Cina. Hal ini dapat dilihat pada produksi batik misalnya, kerajinan batik yang semula merupakan kerajinan rumah, para usahawan yang memberikan bahan baku kepada para produsen. Para pekerja menerima orderan di rumah masing-masing dengan pembayaran upah setiap potong batik.

Setelah digunakannya cetak (batik cetak),  barulah proses produksinya diubah. Semula tempat bekerjanya di rumah-rumah, kemudian beralih di dekat industri pengusaha. Semula para pekerjanya kebanyakan kaum wanita, kemudian digantikan oleh kaum laki-laki. Kaum wanita hanya mengerjakan jenis batik yang mahal-mahal, yang dikerjakan secara manual dilukis dengan tangan.

Bahan baku batik yang terdiri dari cat dan kain pun diimpor dari Eropa. Para pengusaha pribumi harus membeli bahan baku batik itu dari orang-orang Cina, tidak dapat langsung membeli kepada orang-orang Eropa. Dengan metode cetak baru, maka harga batik menjadi murah yang tidak dapat disaingi oleh hasil kerajinan tangan.

Selain hal tersebut, kondisi sosial politik pada saat itu diperparah lagi dengan adanya diskriminasi yang bersendikan warna kulit, adanya kelas-kelas sosial yang didiskreditkan terhadap rakyat pribumi semakin membuat rakyat terpuruk dan terbelakang.

Rakyat terus mendapatkan tekanan dan penindasan tanam paksa, pada tahun 1870 Belanda memberlakukan “Politik Pintu Terbuka”. Politik pintu terbuka ini berhubungan dengan bidang perekonomian, yaitu memasukan bantuan modal asing bagi kelancaran perekonomian pemerintah penjajah Belanda. Dengan masuknya bantuan modal asing ini potensi ekonomi rakyat jelas semakin lumpuh.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here