Home Pemberontakan Kronologi Operasi Penumpasan dan Pemberontakan PKI Madiun 1948 (Bagian 1)

Kronologi Operasi Penumpasan dan Pemberontakan PKI Madiun 1948 (Bagian 1)

617
0

SEJARAHONE.ID – Operasi penumpasan pemberontakan PKI Madiun secara militer dapat diselesaikan pada awal Desember 1948, tetapi secara politis mereka belum hancur. Hal ini disebabkan karena beberapa tokoh PKI yang berhasil ditangkap dalam rangka penumpasan pemberontakan PKI Madiun 1948 itu belum sempat diajukan ke pengadilan

Sebagian dari mereka dibebaskan atau melarikan diri karena adanya Agresi Militer II Belanda. Akibatnya mereka mempunyai kesempatan menyusun taktik dan upaya untuk bangkit kembali dengan cara membaur ke dalam masyarakat secara rahasia.

Setelah pengakuan kedaulatan sejak 1949, Pemerintah RIS dihadapkan dengan berbagai masalah politis dan masalah keamanan dalam negeri. Kekacauan-kekacauan yang ditimbulkan oleh aksi-aksi separatisme (peristiwa Andi Azis, Republik Maluku Selatan, Angkatan Perang Ratu Adil, DI/TIl), penghapusan negara¬-negara federal, pengembalian Irian Barat serta reorganisasi ABRI, mengakibatkan peristiwa pemberontakan PKI Madiun seolah-olah terlupakan.

Momentum ini oleh PKI digunakan untuk bangkit kembali dengan pelbagai aksi yang memutar balikkan fakta sejarah, sebagaimana yang dilakukan oleh Alimin, yang diteruskan oleh D.N. Aidit, pada tahun 1955. Tokoh PKI D.N. Aidit menyatakan bahwa pemberontakan PKI Madiun adalah provokasi Hatta.

Sebagai penutup, bahwa tragedi nasional yang terjadi pada tahun 1948 itu, merupakan pelajaran yang paling berharga dari sejarah, agar bangsa Indonesia tetap bersikap peka dan waspada terhadap setiap adanya gejala akan datangnya gerakan komunis.

17 Januari, Persetujuan Renville ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu pihak Indonesia dan Belanda di bawah kesaksian anggota-anggota Komisi Tiga Negara.

23 Januari, Kabinet Amir Sjarifuddin jatuh.

29 Januari, Kabinet Presidensial Hatta diumumkan tanpa mengikutsertakan Sayap Kiri. Tetapi ada 2 tokoh Sayap Kiri dari SOBSI yaitu Supeno dan Kusnan yang duduk dalam kabinet, sebagai pribadi

3 Februari, Kabinet Presidensial Hatta dilantik oleh Presiden. Dengan Programnya :
1. Menyelenggarakan persetujuan Renville
2. Mempercepat terbentuknya Negara Indonesia Serikat
3. Rasionalisasi; dan
4. Pembangunan.

16 Februari, Perdana Menteri Hatta dihadapan Sidang BP. KNIP menjelaskan kebijaksaan pemerintah dalam rangka pelaksanaan programnya.

27 Februari, Pemerintah melaksanakan Reorganisasi dan Rasionalisasi (Rera) tentara pada Kementerian Pertahanan dan Markas Besar Tertinggi Angkatan Perang sampai ke eselon terbawah. Hal ini dilakukan dengan Penetapan Presiden Nomor 9 tanggal 27 Februari 1948.

27 Februari, Dibentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) di Solo, yang merupakan suatu gabungan partai-partai dan organisasi-organisasi golongan kiri. Dengan demikian orang-orang komunis telah berhasil menyatukan diri dalam wadah FDR, di bawah pimpinan PKI.

8 Maret, Panglima Besar menghadap Presiden di Yogyakarta untuk mengajukan soal-soal ketentaraan dewasa itu dan beliau mendapat kesanggupan dari Panglima Tertinggi untuk membentuk sebuah panitia khusus yang di ketuai PBAP buat melaksanakan reorganisasi.

9 Maret, Dr. H.J. Van Mook melantik apa yang mereka namakan “Pemerintah Federal Peralihan” dengan Kolonel Surio Santoso sebagai Sekretaris Negara Drusan Keamanan Dalam Negeri : Djenderal CM. Spoor sebagai Panglima Angkatan Perang dan Laksamana Pinke sebagai Panglima Angkatan Laut.

25 Maret, Diumumkan “Instruksi Panglima Besar tentang Rekonstruksi Kesatuan-kesatuan Mobil dan Teritorial” (Perintah Harian No. 37).

4 Mei, Sebagai realisasi dari Rera dikeluarkan Penetapan Presiden No. 14 tanggal 4 Mei 1948, menegaskan tentang pelaksanaan teknis rasionalisasi.

15 Mei, TNI-Masyarakat dibubarkan secara resmi

20 Mei, Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, FDR, PNI dan Masyumi mengeluarkan pernyataan bersama. Mereka menyerukan adanya kesatuan sikap, program dan aksi agar pembinaan Indonesia yang merdeka dan berdaulat secara demokratis dapat dicapai.

29 Mei, Gubernur Militer Daerah Militer Surakarta di bawah pimpinan Wikana (Komunis) dibubarkan dan tugas-tugasnya diambil alih oleh Dewan Pertahanan Daerah Surakarta.

31 Mei, Diadakan kembali pertemuan antara PM. Hatta dengan Masyumi, PNI, Partai Sosialis, PSI, PKI, PBI, GPII, BKRI, Parkindo dan Partai Katolik untuk membicarakan tentang susunan kabinet dan situasi politik di dalam dan di luar negeri. Semua pihak sepakat untuk menyusun suatu program nasional.

6 Juni, Dibentuknya suatu Front baru, yaitu Gerakan Revolusi Rakyat (GRR) yang dipimpin oleh dr. Muwardi dan Maruto Nitimihardjo.

16 Juni, Hasil kerja Panitia Tambahan diumumkan yang isinya antara lain: Pemerintah seharusnya menerima pengakuan dari negara-negara lain terhadap RI tanpa memandang ideologi. Dalam soal pertahanan rakyat, tentara dan rakyat bersama-sama menyelenggarakan pertahanan rakyat.

2 Juli, Kolonel Soetarto Panglima Komando Pertempuran Panembahan Senopati, ditembak oleh orang yang tak di kenaI di depan rumahnya di Timuran, Solo. Pembunuhan didalangi oleh pihak FDR sendiri, karena pendirian Kolonel Soetarto dinilai ragu-ragu.

4 Juli, Kembai partai-partai mengadakan pertemuan dengan jumlah yang besar.Dua puluh partai politik mengeluarkan pernyataan bersama bahwa mereka menyetujui program nasional.

26 Juli, Pemerintah membicarakan dan menyetujui Program Nasional.

27 Juli, Perdana Menteri Hatta berbicara di hadapan wakil-wakil dua puluh partai mengenai keputusan pemerintah untuk menerima dan menyetujui Program Nasional.Ia menjelaskan, mengingat situasi, tidak semua isi program itu dapat dilaksanakan sekaligus.

10 Agustus, Musso seorang tokoh komunis Indonesia yang lama bermukim di Rusia kembali ke Indonesia. Musso membawa misi dari komunis internasional untuk melakukan koreksi terhadap komunis Indonesia.

24 Agustus, Polit Biro CC PKI mengumumkan bahwa perlu dibentuk satu partai kelas buruh. CC PKI mengusulkan agar ketiga partai anggota FOR yaitu PKI, Partai, Sosialis dan Partai Buruh Indonesia (PBI) mengadakan fusi sehingga menjadi satu partai kelas buruh yang memakai namaPKI.

26 Agustus, Musso mengajukan thesis yang berjudul “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”, pada konferensi PIG yang berlangsung tanggal 26-27 Agustus 1948. Pokok isi dari thesis tersebut adalah kritik Musso terhadap kebijakan politik yang dijalankan oleh pemimpin-pemimpin Komunis Indonesia sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dinilainya sangat salah besar.

1 September, Kepengurusan FDR sepenuhnya diambil oleh pimpinan PKI.Dengan demikian gerakan FDR sepenuhnya menjadi gerakan PKI.

1 September, Terjadi penculikan terhadap dua orang anggota pengurus FDR Solo, yaitu Slamet Widjaja dan Pardijo.Penculikan dilakukan atas petunjuk Alip Hartojo dan dilakukan oleh sekelompok tentara yang membawanya ke markas tentara di Tasikmadu, Solo.

11 September, Batalyon Suryosumpeno dari Resimen Sarbini yang berkedudukan di Magelang mendapat perintah langsung dari Panglima Besar Jenderal Soedirman untuk segera berangkat ke Solo, karena di kota ini sedang terjadi kekacauan. Tugas yang diberikan adalah pengamanan kota.

13 September, Komandan Komando Pertempuran Panembahan Senopati pengganti Soetarto, Letkol Suadi mengultimatum Siliwangi sebagai pihak yang dianggap bersalah, agar mengembalikan perwira yang hilang, selambat-Iambatnya tanggal 13 September 1948.

13 September, Terjadi pertempuran di Srambatan.Panglima Besar Soedirman sangat menyangsikan akibat penyerangan yang terjadi terhadap Srambatan ini. Beliau memerintahkan kepada Komandan CPM Jawa untuk mengamati dan menuntut pihak-pihak yang bersalah dalam penculikan opsir-opsir dan mengambil tindakan tegas terhadap.pasukan yang menyerang satuan Korps Reserve Umum pada tanggal13 September 1948 di Solo.

14 September, Berlangsung reuni perwira-perwira menengah di Magelang dipimpin Jenderal Soedirman.Bertepatan dengan itu, Kepala Staf Pertahanan Djawa Tengah melaporkan bahwa di Solo telah terjadi penyerangan terhadap suatu pasukan Siliwangi oleh pasukan-pasukan dari Komando Pertempuran Panembahan Senopati.

14 September, Pada saat terjadinya huru-hara/kekacauan di Solo di mana suasana saling curiga mencurigai di antara sesama, pasukan, dua orang tokoh PKI Slamet Wijaya dan Pardio, hilang tidak tentu rimbanya.

14 September, Selain itu terjadi juga penculikan terhadap Dr. Muwardi, ketua GRR bersama 3 orang pimpinan G RR lainnya, yang dilakukan oleh kesatuan Pesindo. Dr. Muwardi diculik ketika ia sedang dinas di Rumah Sakit Jebres.

15 September, Dikeluarkan Order Harian Panglima Besar Jenderal Soedirman, yang pada hakekatnya memerintahkan pasukan-pasukan TNI untuk membela kedaulatan RI, baik ke luar maupun ke dalam.

16 September, Menteri Luar Negeri H. Agus Salim menjelaskan tanggapannya di muka Sidang KNIP tentang masalah yang dilontarkan dalam resolusi FDR yang antara lain berisi bahwa Indonesia harus bergabung dengan Rusia jika terjadi perang. Hal ini ditanggapi oleh Menlu bahwa pengakuan unilateral dari negara manapun akan disambut oleh RI dengan gembira. Indonesia tidak akan membatalkan persetujuan dengan pihak luar negeri yang telah di adakan pada waktu-waktu lampau.

16 September, Markas Pesindo di Jawa Timur diserang oleh anggota laskar pengikut GRR.

16 September, Di Yogyakarta Panglima Besar Jenderal Soedirman mengadakan rapat dengan wakil Panglima Besar/Kastaf operasi, Kol. AH. Nasution dan Komandan CPM Kolonel Gatot Soebroto.Dalam rapat itu diputuskan bahwa satu-satunya jalan untuk menyelesaikan pertikaian di Solo adalah menempatkan pimpinan yang tegas.

Malam itu juga mereka menghadap Presiden untuk mengajukan usul agar Kol. Gatot Soebroto diangkat menjadi Gubernur Militer Surakarta yang memiliki wewenang atas semua alat negara serta berhak sepenuhnya untuk menjalankan tugas-tugas Dewan Pertahanan Negara.

16 September, Kolonel Gatot Soebroto sejak 16 September 1948 diangkat menjadi Gubernur Militer II untuk daerah Madiun, Surakarta, Semarang, Pati, mendapat perintah melaksanakan operasi Militer menumpas pemberontakan di Madiun.

17 September, Guna menekan pertikaian bersenjata antar satuan, pada tanggal17 September 1948 daerah Surakarta dinyatakan dalam keadaan bahaya.

17 September, Pasukan Panembahan Senopati yang berada di luar kota mencoba menduduki kota Solo dengan melancarkan serangan frontal.

17 September, Beberapa anggota pimpinan CC PKI mengadakan rapat di Yogyakarta.

18 September, Di kompleks pabrik gula Rejoagung, dinihari terdengar beberapa kali letusan pistol. Dari sumber letusan itu disusul dengan bunyi letusan di tempat lain. Bagi pengikut PKI bunyi letusan tersebut merupakan pertanda awal dari perubahan untuk memulai gerakan.

18 September, Bersamaan dengan dimulainya gerakan pemberontakan Sumarsono, Supardi dan kawan¬kawannya “memproklamasikan” berdirinya “Soviet Republik Indonesia”, dan pembentukan Pemerintahan Front Nasional. Proklamasi diucapkan Supardi, tokoh Pesindo di halaman Karesidenan Madiun dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera Merah. Madiun dinyatakan sebagai daerah yang dibebaskan. Abdul Muntalib yang diangkat sebagai Residen Madiun semula berkantor di kantor Karesidenan.

18 September Pagi hari, melalui Radio Republik Indonesia, (selanjutnya disebut Radio “Gelora Pemuda” oleh kaum FDR) Musso memproklamirkan pengalihan kekuasaan negara secara sepihak dan menyatakan berlakunya “Pemerintahan Front Nasional Daerah Madiun”.

18 September Sore hari, ibukota Yogyakarta baru menerima berita-berita tentang pemberontakPKIitu. Pada waktu itu Panglima Besar Soedirman sedang berada di luar kota.

18 September, Presiden Soekarno menyampaikan pidato radio dari Yogya sehubungan dengan ditunjuknya Kolonel Gatot Soebroto sebagai Gubernur Militer di Solo.

18 September, Kolonel Gatot Soebroto tiba di Solo, berbarengan dengan mulai meletusnya pemberontakan PKI di Madiun.Pemberontakan ini lebih memperjelas bagi Gatot Soebroto bahwa insiden-insiden yang terjadi di Solo didalangi oleh PKI.

18 September, Batalyon Nasuhi bergerak dari markasnya di Magelang menuju Sukoharjo. Daerah ini dipakai oleh Batalyon Digdo sebagai daerah pengunduran pasukannya dari selatan kota Solo.

19 September, Di Yogyakarta CC PKI mengadakan rapat untuk membahas masalah penerapan rencana koreksi Musso.

19 September, Kolonel Soengkono diangkat sebagai Gubernur Militer Jawa Timur serta ketetapan Jawa Timur sebagai daerah Militer I diumumkan melalui radio.Pengangkatan Soengkono ini merupakan upaya pemerintah guna mengatasi kemelut dan kekosongan kepemimpinan TNI Jawa Timur, dalam rangka menumpas pemberontakan PKI di Madiun.

19 September, Pada pukul 04.30 dinihari, Moh.Yasin memerintahkan anak buahnya dari Mobiele Brigade Besar (MBB) Jawa Timur untuk melucuti pasukan Brigade XXIX yang berada di Hotel Lestari, dilanjutkan dengan penangkapan Oknum PKI Blitar.

19 September, Untuk menggerakkan rakyat agar membantu Pemerintah RI dalam membasmi pemberontakan PKI, maka berturut-turut berpidato Presiden Soekarno, Sultan Hamengku Buwono IX, Menteri Sukiman danJenderal Soedirman.

19 September, Pemerintah RI mengeluarkan pengumuman tentang perebutan kekuasaan oleh PKI di Madiun yang dilakukan dengan menggunakan kesatuan-kesatuan TNI. Alat-alat pemerintahan di dalam kota telah mereka rebut dengan kekuatan senjata dan dengan cara yang tidak sah.

19 September, Kolonel Nasution sebagai Kepala Staf Operasi MBAP, disertai tugas pembersihan di Yogyakarta oleh Panglima Besar.Malam itu juga Kol. Nasution mengadakan pertemuan dengan Komandan¬komandan yang berada di Yogyakarta antara lain: Komandan CPM dan Komandan KMK (Komando Militer Kota) tentang operasi dan tindakan yang perlu segera diambil untuk daerah Yogyakarta.

Letkol Latief Hendraningrat, selaku Komandan KMK dengan cepat menangkap tokoh-tokoh PKI/FDR yang berada di Yogyakarta seperti: Tan Ling Djie, Abdul Madjit, Djokosujono, Maruto Darusman, Ir. Sakirman, dan Ngadiman serta yang lainnya.

19 September, Pukul 00.01 TNI di Yogyakarta bertindak cepat dan berhasil melucuti Brigade Martono (PKI) sebelum mereka beraksi.

20 September, Panglima Besar Soedirman memerintahkan kepada Angkatan Perang Republik Indonesia untuk menumpas pemberontak PKI di Madiun.

20 September, Kolonel Soengkono Gubernur Militer Jawa Timur mengumpulkan para pembantu terdekatnya guna membicarakan tindakan yang akan dilaksanakan dalam rangka menumpas pemberontakan PKI di Madiun.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here