Home Ekonomi Kondisi Ekonomi Pasca Proklamasi

Kondisi Ekonomi Pasca Proklamasi

287
0

Sejarahone.id – Setelah berhasil memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintahan Indonesia belum sepenuhnya terbentuk. Bahk, kondisi politik dan ekonomi dapat dibilang carut marut.

Belanda Kembali Menjajah

Berdasarkan situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Sekutu yang menang di Perang Dunia II merasa berhak atas nasib bangsa Indonesia. Belanda mencoba masuk kembali ke Indonesia untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan keanggotaan sempurna berhasil mengadakan sidang untuk mengesahkan UUD dan memilih Presiden-Wakil Presiden. Untuk menjaga keamanan negara juga telah dibentuk Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Tetapi, Indonesia merdeka dalam kondisi sosial ekonomi yang masih sangat memprihatinkan. Masalah politik Secara politik, keadaan Indonesia di awal kemerdekaan belum mapan, terjadi ketegangan, kekacauan dan berbagai insiden. Sebab ada pihak asing yang tidak ingin Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia masih bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang yang beralasan diminta Sekutu tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Indonesia juga menghadapi tentara Inggris atas nama Sekutu dan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) atas nama Belanda yang datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Sekutu.

Kondisi Keuangan RI

Uang ORI 100 Rupiah Soekarno di lapak Energy of Asia | Bukalapak

Keadaan ekonomi (keuangan) Indonesia pada masa awal kemerdekaan amat buruk. Penyebabnya beragam, diantaranya adalah faktor inflasi.

 Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.

Inflasi yang cukup berat terjadi dipicu karena peredaran mata uang rupiah Jepang yang tak terkendali sedangkan nilai tukarnya sangat rendah. Pemerintah Indonesia tidak bisa melarang peredaran mata uang asing karena Indonesia belum memiliki mata uang sendiri.

Mata uang asing yang beredar adalah De Javasche Bank, uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang rupiah Jepang. Bahkan setelah NICA datang ke Indonesia, juga berlaku mata uang NICA. Kondisi perekonomian makin parah karena NICA melakukan blokade.

Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Pada saat kesulitan ekonomi menghimpit bangsa Indonesia, Panglima AFNEI yang baru, Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang diduduki Sekutu. Uang NICA ini dimaksudkan sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun.

Pemerintah melalui Perdana Menteri Syahrir memproses tindakan tersebut. Karena hal itu berarti pihak Sekutu telah melanggar persetujuan yang telah disepakati, yakni selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, tidak akan ada mata uang baru. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu
ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. (Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.)

Kemudian terdapat blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945, untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI. Ketiak itu kas negara kosong. Dan terjadi eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Kondisi Politik

Pemerintahan negara Indonesia memang sudah terbentuk beserta alat kelengkapan negara tetapi masih banyak kekurangan di awal kemerdekaan. Baca juga: Kembali ke Negara Kesatuan Masalah ekonomi Kondisi perekonomian negara masih sangat memprihatinkan karena inflasi, belum punya mata uang Republik Indonesia, peredaran mata uang asing, dan kas negara kosong.

 Upaya pemerintah pada awal kemerdekaan Terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kekacauan di awal Indonesia merdeka, yaitu: Pemindahan ibu kota Kondisi Jakarta yang kacau pada masa awal Indonesia merdeka membuat pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946.

Mengeluarkan mata uang RI Untuk mengatasi masalah keuangan, pemerintah Indonesia mengeluarkan uang RI yang disebut ORI (Oeang Republik Indonesia) pada 30 Oktober 1946. Serta menyatakan uang NICA sebagai alat tukar tidak sah. Pemenuhan hak dan kewajiban warga yang sama Struktur kehidupan masyarakat mulai mengalami perubahan dan tidak ada lagi diskriminasi. Semua warga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam hal pendidikan, pemerintah mulai menyelenggarakan pendidikan yang diselaraskan dengan alam kemerdekaan. Kemudian mengangkat Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang pertama di Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here