Kisah Pembredelan Media di Jaman Kolonial

    82
    0

    Oleh: Priyantono Oemar (Wartawan Republika)

    SEJARAHONE.ID – Sayuti Melik pernah disidang. Ia ditanya arti kata dan kalimat di tulisan yang diturunkan di majalah Pesat, Semarang. Sayuti saat itu menjadi pemimpin redaksi Pesat, menurunkan tulisan Di Bawah Tapak Kaki Iboe, karya Sribiantara, nama samaran, pada 13 Januari 1940.

    Tg. 26 Februari 1940: Hoofdred. Pesat, rekan M.I. Sajoeti, dibawa ke kantoor P.I.D. dan teroes ditahan. MI di depan nama Sayuti adalah Mohammad Ibnoe. 

    Pesat 13 Jan. 1940 dibeslag semoea. Demikian bunyi berita di Pemandangan edisi 17 Juni 1940.

    Rancangan peraturan pers dari pemerintah disetujui Volksraad (pengadilan) pada awal September 1931 lewat pemungutan suara dengan 32 suara mendukung dan 23 suara menolak. Gubernur Jenderal Hindia Belanda menandatanganinya pada 7 September 1931. Ini menjadi kado 25 tahun kebebasan pers di Hindia Belanda, peraturan yang baru dibatalkan oleh Presiden Sukarno atas persetujuan DPR melalui UU No 23 Tahun 1954.

    Selama 25 tahun itu, pemberedelan pers dilakukan lewat pengadilan. Pada 1913, misalnya, De Expres menurunkan tulisan Soewardi Soerjaningrat yang sebelumnya telah diterbitkan dalam bentuk brosur oleh Komite Boemi Poetera. Douwes Dekker selaku pemimpin redaksi ditangkap dan dibuang ke Belanda, tetapi De Expres tak diberedel.

    Namun, pemerintah menganggap hakim tidak kompeten untuk memutus perkara delik pers sehingga penanganannya diambil alih pemerintah per 1931.

    Pemandangan menjadi salah satu contoh koran yang langsung diberedel tanpa lewat pengadilan, pada 27 Mei 1940, ketika Sayuti Melik masih dalam pemeriksaan kasus Pesat. Tanpa diberedel, begitu Sayuti Melik ditahan, otomatis Pesat juga tidak bisa terbit karena keredaksian dan pendistribusian Pesat ditangani sendiri oleh Sayuti dan istrinya, SK Trimurti.

    Ditangkap 26 Februari 1940, sidang Sayuti baru dimulai 11 Juni 1940. Pemerintah kolonial tak terima dengan isi tulisan Di bawah Tapak Kaki Ibu yang dimuat di rubrik Mimbar Filsafat. Di persidangan, Sayuti ditanya apa makna setiap kata yang ada di tulisan itu. Apa makna ibu, anak, orang, dan harta pusaka?

    Tentang hal yang dimaksudkan di tulisan, pertanyaan yang diajukan kepada Sayuti adalah:

    Apakah kamoe ta’ berpendapatan, bahasa karangan itu poenja maksud (strekking) menganjoerkan, merobohkan kekoeasaan didalam negeri ini? Sayuti dituduh melanggar pasal 153bis dan 153ter KHUP (Strafwetboek). Pasal itu berkaitan dengan kegiatan merusak ketertiban umum dan kekuasaan pemerintah melalui kata-kata, tulisan, atau gambar, baik dilakukan secara terang-terangan maupun terselubung.

    Sidang dipimpin oleh Mr Cohen dengan jaksa RM Soeprapto:

    Pres.: Menoeroet pikiran kamoe siapakah iboe itoe, dan apakah artinja anak dalam artikel terseboet?

    Terd.: Itoe artikel adalah satoe stelling filsafat (Philosophie). Djadi ta’boleh ditoedjoekan pada satoe badan atau orang, bahkan pada oemoem.

    Tak mendapatkan jawaban memuaskan, ketua sidang mencoba mengarahkan jawaban pada pertanyaan berikutnya:

    Pres.: Kamoe toch djadi Hoofdred.Djadi tahoe poela maksoed isi karangan yang kau soeroeh pasang. Apa iboetak berarti Hindia Belanda dan anak orang-orang Boemipoetera?

    Terd.: Boleh diartikan begitoe. Tapi menoeroet penjelidikan saja, ta’begitoe. Iboe disini boekan tanah Indonesia, sebab: keadaan pada ini waktoe ta’ tjotjok dengan isi toelisan tadi. Boleh dibelakang nanti saja djelaskan lagi, bila perloe.

    Penggunaan bahasa campuran pada masa itu sudah biasa. Penulis Belanda pun ketika menulis dalam bahasa Belanda juga menggunakan bahasa campuran, bercampur dengan kata-kata bahasa Indonesia atau daerah. Di koran-koran berbahasa Indonesia, misalnya, pemimpin redaksi masih ditulis menggunakan bahasa Belanda: hoofdredacteur.

    Ada pembaca iseng yang menanyakan hal itu kepada Anwar Tjokroaminoto redaktur pelaksana (eerste redacteur) Pemandangandengan nada protes: Koran-koran menganjurkan masyarakat melakukan langkah pemerkayaan bahasa Indonesia, tapi koran-koran masih mempertahankan bahasa Belanda. Misalnya untuk pemakaian directeur, hoofdredacteur, directeur-hoofdre dacteur, plaatsverv angend hoofdredacteur, eerste redacteur.

    Di kolom Isi Podjok 17 Juni 1940, Anwar yang menggunakan nama pena Bang Bedjat menjawab protes pembaca Pemandangan itu dengan nada bergurau. Hm, koq bang Bedjat jang disalahin. Bang Bedjat sendiri sebetoelnya soedah tjari2 tapi dasar boekan ahli bahasa, helaas kaga’ bisa dapat. Tapi karena ada permintaan soepaja adain, lantas bang Bedjat poeter kaki (poeter otak bang! Corr.)

    Dapatlah arti. Lalu ia menjawab: Directeur sama dengan ketoea oesaha. Hoofdredacteur sama dengan ketoea sidang pengarang. Tapi bisa disingkat. Nama ketoea sidang pengarang dirobah djadi ketoea warta. Djadi:direc teur-hoofdredacteur moesti bernama: Ketoea Oesaha Warta. Plaatsvervangend hoofdredacteur bisa dibikin Pemangkoe ketoea warta. Eh,…lantas dikira toekang mangkoe. Gagal lagi. Dus moesti: pengganti- ketoea-warta. Boeat nama eerste redacteur bisa dibikin wartawan I atau kepala-warta, sebab dia jang njoesoen2 di mana taroe matjam2 warta atau berita.

    Pada 1947, Suluh Ra’jat pernah menggunakan kata di-huisarrest-kan untuk menyebut dijadikan tahanan rumah. Koran De Nieuwsgier keberatan dengan penggunaan kata itu dengan alasan tak perlu ada kerja sama dengan bahasa Belanda untuk memperkaya bahasa Indonesia karena bahasa daerah akan memperkaya bahasa Indonesia. Namun, Suluh Ra’jat mempunyai alasan: bukan karena bahasa Indonesia sulit, melainkan karena lebih ringkas menggunakan bahasa Belanda di-huisarrest-kan daripada ditahan di rumah sendiri./hana

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here