Home Galeri Kisah Harmoko Dengan kalimat, “Menurut Petunjuk Bapak Presiden….”

Kisah Harmoko Dengan kalimat, “Menurut Petunjuk Bapak Presiden….”

84
0

SEJARAHONE.ID – Suara Harmoko kecil melantun keras, membacakan berita dari suratkabar yang dibawa para Tentara Pelajar di pengungsian. Ia memang diminta melakukan hal tersebut. “Coba baca ini, apa isinya?” pinta seorang tentara republik. Kala itu adalah masa revolusi fisik. Tentara dan rakyat bahu-membahu menangkal serangan Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Koran yang dibacakannya tersebut, seingat Harmoko yang waktu itu masih duduk di kelas dua Sekolah Rakyat, adalah suratkabar terbitan Surabaya yang diterbitkan Dr Soetomo.

Sedari belia, Harmoko bercita-cita membuat koran, bukannya menjadi tentara seperti kebanyakan anak-anak lain. “Mungkin karena melihat orang-orang mendengar berita yang saya baca semuanya manthuk-manthuk (mengangguk-angguk). Saya lantas berpikir, wah barang ini fungsinya besar sekali. Hebat benar, dari selembar kertas saja orang jadi tahu,” kenang Harmoko.

 

Di sebuah desa kecil di daerah Kertosono Jawa Timur, Harmoko dilahirkan pada 7 Februari 1939. Ia menempuh studi dari Sekolah Rakyat, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Semasa muda, pernah terlibat aktif dalam Himpunan Budaya Surakarta dan mengikuti pendidikan jurnalistik serta sempat menjajal Kursus Reguler Angkatan VII pada Lembaga Ketahanan Nasional.

Impian jurnalistik Harmoko mulai diretas ketika bekerja di harian Merdeka pada 1960 sebagai jurnalis dan kartunis. Sempat menjadi wartawan Badan Pendukung Soekarno (BPS), dibentuk pada 1 September 1964 sebagai wadah perlawanan terhadap pers komunis, Harmoko dikeluarkan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pasca BPS bubar. Tak lama, Harmoko justru bergabung ke suratkabar Angkatan Bersendjata dan harian API pada 1965. Setahun kemudian, Harmoko kembali ke Merdeka sebagai penanggungjawab redaksi sekaligus memimpin redaksi Merdiko, harian berbahasa jawa, sekurun 1966-1968. Selanjutnya, pada 1968, Harmoko menjabat pemimpin dan penanggungjawab harian Mimbar Kita.

Pada 15 Februari 1970, bersama Yachya Suryawinata dan kawan-kawan, Harmoko mendirikan Yayasan Antarkota yang bertujuan untuk mengembangkan usaha penerbitan yang dapat diterima rakyat. Hasilnya, lahirlah suratkabar Pos Kota pada 16 April 1970, Harmoko sebagai pemimpin redaksi. Segmen pembaca Pos Kota adalah kalangan menengah ke bawah dan tampil dengan gaya bahasa yang merakyat.  Pada 1973, Harmoko menerbitkan Pos Sore serta Pos Film dan Pos Mudi. Pada perkembangannya, Pos Sore kemudian berganti nama menjadi Terbit, sedangkan Pos Mudi berubah menjadi Warnasari pada 1979. Harmoko juga dipercaya sebagai pembantu ahli di majalah Ketahanan Rakyat sejak 1976.

Sebagai pemimpin redaksi, Harmoko adalah ujung tombak pengembangan sumber daya manusia di Pos Kota. Ia pernah mengikuti sebuah konferensi di Filipina bertajuk “One Asia Assembly”. Dalam laporannya yang berjudul Oleh-oleh dari Manila, Harmoko membandingkan peran pers di Filipina dengan di Indonesia. Ia memberi penekanan pada posisi pers dengan pemerintah, apakah akan menjadi “beo” ataukah mampu berperan atas dasar kebebasan pers.

Di Pos Kota, Harmoko mengampu rubrik kolom “Kopi Pagi” tentang analisisnya seputar peristiwa aktual di Indonesia. Di bawah Harmoko, Pos Kota, yang kemudian memosisikan berita-berita kriminalitas sebagai senjata utamanya, mewujud menjadi koran beroplah besar. Tiras Pos Kota pada 1983 bahkan mencapai angka 200.000 eksemplar. Pada kurun itu, Pos Kota adalah koran yang sangat populer di kalangan menengah ke bawah.

Harmoko merintis karir di PWI sebagai sekretaris PWI Jakarta Raya, Ketua PWI Jakarta Raya, dan kemudian didaulat sebagai Ketua Pelaksana PWI Pusat. Selain itu, ia juga memiliki saham di beberapa media lain. Menurut Mohammad Chudori, mantan Pemimpin Umum The Jakarta Post, Harmoko pernah memunyai saham di suratkabar The Jakarta Post dan Bisnis Indonesia.

Prestasi gemilang yang berhasil dicapai Harmoko membuat Presiden Soeharto kepincut dan merekrutnya sebagai Menteri Penerangan sejak 1982. Jabatan ini terus-menerus diembannya hingga 1997. Setelah rezim Orde Baru bubar, Departemen Penerangan dihapus. Lazimnya tradisi pemerintahan Orde Baru, Harmoko juga duduk di kursi anggota dewan, bahkan kemudian menjadi Ketua DPR/MPR RI, juga sebagai Ketua Umum Golkar.

Awal Januari 1984, Harmoko memimpin perhelatan besar, Indonesia menjadi tuan rumah Konperensi Menteri Penerangan Nonblok, atau Cominac, yang berlangsung di Balai Sidang Senayan, Jakarta. Menurut Menpen RI, arus informasi dan komunikasi sudah sepenuhnya dikuasai negara-negara maju. Bahkan, pers Barat seringkali mengusik negara-negara Dunia Ketiga dengan pemberitaan yang cenderung negatif sehingga membentuk citra buruk terhadap negara-negara berkembang, termasuk Indonesia beserta sistem persnya. Maka, diselenggarakanlah konperensi yang diikuti 101 negara berkembang itu. Tujuan utamanya adalah, “Untuk mengurangi ketergantungan negara-negara nonblok kepada negara maju akan informasi dan komunikasi,” kata Harmoko.

Sepanjang perjalanan karirnya di pers nasional, Harmoko terlibat dalam beberapa organisasi jurnalistik, di antaranya sebagai pengurus Serikat Grafika Pers (SGP), berdiri pada 13 April 1974, yang sejak 1978 dikukuhkan sebagai satu-satunya organisasi percetakan pers di Indonesia. Harmoko tercatat pula dalam kepengurusan Badan Sensor Film, Konsultan Proyek Pembinaan dan Pengembangan Pers Departemen Penerangan, pengurus Dewan Pers, Wakil Presiden Konfederasi Wartawan ASEAN, serta terpilih sebagai Ketua Inter Goverment Council (IGC) periode 1984-1987. Ia juga menggagas gerakan Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa alias Kelompencapir sebagai media untuk menyampaikan informasi dari pemerintah.

Sebagai abdi pemerintah, Harmoko sangat taat aturan. “Profesi pers Indonesia merupakan pencerminan jatidiri dalam tatanan sistem pers nasional, yaitu Sistem Pers Pancasila yang sekaligus mengemban fungsi sebagai pers pembangunan,” ucap Harmoko selaku Menteri Penerangan. Pers nasional, lanjut Pak Menteri, adalah Pers Pancasila dalam arti pers yang berorientasi, bersikap, dan bertingkah laku berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Terjadilah kebijakan pembredelan suratkabar pada masa Menteri Penerangan Harmoko, salahsatunya pada 1994 ketika surat ijin terbit beberapa media, termasuk DeTIK, Tempo, dan Editor, dicabutMenanggapi opini publik atas peristiwa itu, Harmoko berkilah atas nama undang-undang, “Darah daging saya wartawan, tapi jabatan saya tidak bisa saya lepaskan karena melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.” Menurutnya, wartawan harus tahu kode etik jurnalistik agar tak terjerat oleh sanksi dan peraturan. Kepatuhan Harmoko menjadikannya sebagai anak kesayangan Soeharto. Bukan hal yang aneh jika nyaris dalam setiap pernyataannya Harmoko selalu mengawali dengan kalimat: “Menurut petunjuk bapak Presiden….”

Hanya sempat terlihat sekejap sebagai Ketua MPR pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie yang menggantikan Soeharto, Harmoko seterusnya menghilang tanpa jejak. Namun, perannya di belantika pers nasional patut dihargai. Kiprah Harmoko selama itu bukan hanya sekadar hari-hari omong kosong. Sepak-terjangnya sebagai jurnalis, terutama melalui Pos Kota dan Menteri Penerangan di era Orde Baru, cukup berpengaruh dalam perjalanan sejarah pers Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here