Home Opini Jejak PKI Mendompleng Kemerdekaan Indonesia (2)

Jejak PKI Mendompleng Kemerdekaan Indonesia (2)

57
0

Oleh: MD Aminudin (alumni PII dan novelis Tembang Ilalang)

SejarahOne.id – Ada klaim yang kerap dijadikan pembelaan kaum komunis tentang keterlibatan sejumlah kader PKI dalam peristiwa Rengasdengklok. Kader-kader komunis seperti DN Aidit, Sidik Kertapati dan Wikana memang terlibat aktif dalam peristiwa menjelang 17 Agustus 1945 tersebut.

Namun ada hal menarik yang diungkap Soe Hok Gie dalam Orang-orang Kiri di Persimpangan Jalan. Menurut Soe Hok Gie, pada saat itu, antara kaum komunis dan nasionalis melebur dalam satu semangat dan gerakan yang sama untuk mencapai kemerdekaan Indonesia tanpa membawa embel-embel ideologi.

Mr Soebarjo misalnya tidak tahu jika Wikana adalah kader PKI. Mungkin ini juga strategi kaum komunis agar diterima gerakan kemerdekaan yang heterogen itu. Ada satu figur penting yang mungkin jarang disebut, yang punya saham besar dalam proklamasi 17 Agustus.

Adalah Faradj Martak (1897-1962), seorang saudagar keturunan Arab, yang menghibahkan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta kepada Soekarno. Di rumah inilah pada 17 Agustus 1945 dikumandangkan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, lengkap dengan pengibaran Sang Saka Merah Putih seperti yang kerap kita lihat dalam foto-foto ikonik tentang peristiwa paling bersejarah itu.

Jadi jika ada klaim pemuda-pemuda komunis-lah yang paling berjasa dalam Proklamasi, maka klaim itu terbantah telak. Atau jika saat ini ada yang alergi dengan Arab, harusnya mereka banyak membaca sejarah perjuangan kemerdekaan betapa banyak jasanya keturunan Arab.

Proklamasi 1945 memberi panggung mewah kepada para aktivis PKI. Tokoh-tokoh komunis veteran seperti Alimin, Setiadjid, Wikana, Maruto Darusman diangkat jadi menteri. Amir Syarifuddin sendiri kelak naik tampuk sebagai perdana menteri sekaligus menteri pertahanan (3 Juli 1947-29 Januari 1948).

Jabatan srategis ini tak disia-siakannya. Amir menggalang penuh kekuatan sayap kiri dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan dengan mempersenjatai laskar-laskar kiri seperti Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) hingga menjadi salah satu laskar bersenjata terkuat waktu itu.

Pada 1947, kelompok kiri berhasil memasukkan 50 kadernya di Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Di antara 50 itu ada dua nama penting yang perlu saya sebut: Aidit dan Nyoto. Dua sosok inilah yang kelak paling sering disebut sebagai otak pemberontakan PKI 1965. KNIP dibentuk berdasarkan Hasil Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, cikal bakal parlemen RI.

Ketua KNIP pertama adalah Mr. Kasman Singodimejo (Masyumi). Dengan bertambahnya kekuatan sayap kiri di pemerintahan, maka kelompok kiri mendapat ruang yang luas untuk unjuk gigi di hadapan rakyat.

Ada fragmen menarik yang ditulis Ahmad Masyur Suryanegara dalam Api Sejarah Jilid-2, tentang pertemuan PM/Menhan Amir Syarifuddin dengan Van Mook (mantan Wakil Gubernur Hindia Belanda) pada 14 Juli 1947. Sepekan kemudian, 21 Juli 1947 Belanda melancarkan Agresi Militer ke-1.

Van Mook memang punya ikatan erat dengan kelompok komunis sejak sebelum kedatangan Jepang. Van Mook-lah yang memindahkan tahanan Digoel ke Australia dan membiayai kelompok PKI Sibar pimpinan Sardjono. Juga dengan uang Van Mooklah Amir Syarifuddin menggerakkan komunis bawah tanah selama pendudukan Jepang di Indonesia.

Patut menjadi pertanyaan, apakah gerakan komunis pada masa itu dan mungkin masa setelahnya—juga atas sponsor pihak Belanda? Ada sejumlah analisis mengenai keterlibatan van Der Plas (tangan kanan van Mook) dalam mensponsori gerakan kiri di Indonesia hingga terjadinya pemberontakan G30S/PKI pada 1965 kelak.

Secara psikologis ini bisa dipahami. Sejak diakuinya pemerintahan RI, Belanda telah merugi banyak dengan hilangnya sumber keuangan setelah seluruh perusahaannya di Indonesia dinasionaliasi. Sebagai pihak yang merasa dirugikan secara ekonomi tentu saja Belanda, atau oknum-oknumnya yang selama ini menikmati kue kekuasaan di Indonesia tak mau begitu saja melepas tanah jajahannya.

Maka mereka memerlukan kepanjangan tangan untuk merebut kembali sumber uangnya. Atau, jika tidak memungkinkan minimal membuat tanah bekas jajahannya kacau balau. Dan kelompok yang paling mudah diajak kerja sama adalah PKI, bukan nasionalis apalagi agamis.

Kembali ke soal gerakan komunis pasca kemerdekaan. Untuk menyelesaikan sengketa antara Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, diselenggarkanlah perundingan Renville pada 18 Desember 1947 – 17 Januari 1948. Indonesia (diwakili PM Amir Syarufuddin) dan Belanda (diwakili Abdulkadir Widjojoadmodjo). Hasil perjanjian ini segera jadi awal malapetaka bangsa Indonesia.

Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra sebagai bagian wilayah RI. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Namun tidak semua pejuang Republik yang tergabung dalam berbagai laskar, seperti Barisan Bambu Runcing dan Laskar Hizbullah/Sabillilah di bawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, mematuhi hasil Persetujuan Renville tersebut.

Mereka terus melakukan perlawanan bersenjata terhadap Belanda. PB Sudirman sendiri amat kecewa dengan hasil perjanjian yang merugikan RI ini. Partai-partai nasionalis-agamis juga menolak. Masyumi dan PNI menarik diri dari kabinet Amir. Tokoh komunis yang dua kali menjabat perdana menteri itu kehilangan legitimasinya: jatuh tersungkur.

Akhirnya berakhirlah pemerintahan sayap kiri yang berlangsung sejak November 1945 sampai Januari 1948. Soekarno menunjuk Hatta sebagai perdana menteri menggantikan Amir.

Amir yang terdepak dari kabinet mulai galang kekuatan ekstra parlementer. Kelompok-kelompok kiri seperti Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), PKI, Partai Buruh Indonesia (PBI), Partai Sosialis, SOBSI kemudian digabung dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada Februari 1948 yang bergerak di bawah garis Stalin, diktator komunis Rusia.

Tujuan utama bergabungnya sayap kiri dalam FDR adalah menggoyang Kabinet Hatta yang didominasi Masyumi, lawan utama kelompok komunis. Di akar rumput terjadi gejolak hebat. Aksi-aksi kerusuhan, pemogokan, perampokan, penculikan & sabotase terjadi di Delanggu, Solo dan sekitarnya.

Sementara itu FDR terus mendesak Hatta untuk dapat mendudukkan wakilnya di parlemen. Hatta tentu saja menolak karena tuntutan FDR dinilai sangat tidak rasional: FDR menginginkan separuh kursi parlemen diserahkankan kepada mereka. Upaya kaum kiri untuk comeback di pemerintahan gagal total.

Sebelum Pemberontakan PKI Madiun 1948

Dalam situasi kacau seperti inilah, pada 11 Agustus 1948, datang Soeripno (komunis) wakil RI di Praha bersama “sekretasi”nya, Soeparto, di Yogyakarta, pusat pemerintah RI waktu itu. Tiga hari kemudian keduanya bertemu Soekarno. Barulah kemudian publik tahu, Soeparto tak lain adalah tokoh veteran PKI, Musso. Harry A Poeze dalam Madiun 1948: PKI Bergerak, mengutip berita koran ‘Revolusioner’ yang menggambarkan pertemuan dua kawan lama itu:

Sungguh mengharukan pertemuan antara Bung Karo dan Pak Musso ketika itu. Sahabat karib jang berpuluh tahun tak berdjumpa. Bung Karno memeluk Musso dan Musso memeluk Bung Karno. Mata berlinang. Kegembiraan ketika itu rupanja tak dapat mereka keluarkan dengan kata-kata.

Sementara itu Tan Malaka yang baru dibebaskan dari penjara Madiun (dipenjara sejak sd 17 Agustus 1948) mulai menunjukkan konfrontasi dengan Musso dkk. Mula-mula ia dan pengukutnya membongkar kebobrokan PKI sayap Amir dkk. Dalam sebuah rapat umum, Rustam Effendy (eks PKI Australia) membongkar borok Setiadjid dan Maruto Darusman yang disebut sebagai orang yang bersepakat di belakang layar dalam mendirikan Uni Indonesia Belanda.

Setiadjid dan Maruto adalah kawan Rustam sesama eks Digoel dan Australia. Jadi tentu saja Rustam tahu betul sepak terjang keduanya. Rahasia ihwal Amir pernah menerima 25 ribu gulden dari van Der Plas pun juga dibongkar habis.

Aib itu mengejutkan banyak pihak. Muka Amir dkk seperti dicoreng tinta hitam. Amir dkk dianggap penghianat atas cita-cita proklamasi 45. Amir dkk sebagai arsitek Linggar Jati & Renville dicap sebagai agen pemerintah Belanda di Indonesia.

Tan Malaka sendiri sebagai pribadi memang sosok yang unik. Hingga akhir hayatnya, dia bermusuhan dengan kelompok komunis Musso & Amir dkk. Dia menganut garis nasionalis, bukan internasional seperti umumnya PKI.

Tan Malaka justru dekat dengan kelompok-kelompok Islam seperti Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), tokoh-tokoh Masyumi dan rapat hubungannya dengan Panglima Sudirman. Bahkan Hamka pun memberi pengantar bukunya yang terkenal: Islam dalam Tinjauan Madilog.

Sementara itu Musso terus menjalankan agenda Stalin-nya. Kedatangannya pada Agustus itu memang bukan ujung-ujug, tetapi sudah direncanakan, setidaknya sejak awal tahun 1948. Selama masa itu ia terus berkonsultasi dengan Soviet, hingga disusunlah protokol yang kemudian disebutnya Djalan Baru PKI.

Harry A Poeze dalam Madiun 1948: PKI Bergerak, mengutip alenia terakhir isi protokol Djalan Baru tersebut: “Sdr. Stalin mengatakan, bahwa tidak ada satu bentengpun djuga jang tidak dapat direbut oleh kaum Bolsewik. Maka itu jakinlah, bahwa kaum Bolsewik Indonesia akan dapat merebut benteng jang terantjam bahaja dihadapan mereka, jaitu benteng Indonesia Merdeka.”

Jadi pulangnya Musso ke Indonesia bukannya tanpa misi. Ia membawa mandat dari Stalin untuk menyelaraskan haluan gerakan komunis di Indonesia dengan jalan baru Kominform (organisasi komunis sedunia dibentuk 1947, setelah bubarnya Komintern 1943).

Sejak 1926, Musso memang berdiam di Rusia. Selama masa pergolakan kemerdekaan RI ia terus memantau perkembangan Indonesia dan mengabarkannya ke induk semangnya, Stalin. Agenda utama kepulangan Musso adalah mendirikan Republik Soviet Indonesia sesuai amanat Stalin, yang nanti diproklamirkan pada 18 September 1948.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here