Home Merdeka H. Moch Husein Kamaly, Pengabdian Panjang Seorang Pejuang (tulisan 2-selesai)

H. Moch Husein Kamaly, Pengabdian Panjang Seorang Pejuang (tulisan 2-selesai)

54
0

Oleh: Endra Kusnawan

SEJARAHONE.ID – Untuk meningkatkan soliditas dan rapihnya sistem organisasi pertahanan, oleh Presiden Sukarno dikeluarkanlah perintah pada 18 Maret 1947. Perintah tersebut menyatakan bahwa semua satuan bersenjata diwajibakan untuk bergabung dengan Tentara Republik Indonesia (TRI) di bawah pimpinan Jenderal Sudirman.

Perintah dari Presiden Sukarno tersebut menjadi pro kontra dikalangan laskar. Ada yang setuju melebur, namun ada juga yang tidak. Diantara laskar yang mau melebur terdapat pasukan Husein Kamaly dari BBRI. Mereka bergabung dalam Batalyon V Banteng Ketaton pimpinan Mayor Achmad Sachdi dari Resimen VII, Brigade Kian Santang, Divisi Siliwangi.

Banteng Ketaton merupakan batalyon dari kumpulan pasukan BBRI di wilayah timur Jakarta. Saat melebur, Husein Kamaly kemudian mendapat pangkat sebagai kapten. Dirinya tetap memimpin pasukannya yang bernama Kompi Banteng Taruna.

Akibat Agresi Militer I dari pihak Belanda pada 21 Juli 1947, membuat Kompi Banteng Taruna yang dipimpin Kapten Husein Kamaly mundur ke arah timur. Menempati Kampung Ciririp/Kandang Sapi, di bawah Gunung Sanggabuana dan Gunung Parang, sebagai markas. Di sana, mereka bergabung dengan Mayor Lukas Kustaryo. Yang diperintahkan untuk tetap bergerilya di daerah Purwakarta, Sanggabuana, Cikampek, Karawang, dan sekitarnya.

Saat bergerilya, mereka harus berpakaian seperti layaknya rakyat biasa. Tidak boleh berpakaian ala militer. Karena memang semua daerah yang menjadi area gerilya sudah dikuasai Belanda semua. Selama bergerilya, mereka kerap melakukan penghadangan dan penyerbuan secara sporadis terhadap pihak Belanda maupun antek-anteknya.

Hingga kemudian perjanjian Renville disepakati oleh Indonesia dan Belanda pada Desember 1947. Diantara kesepakatannya adalah seluruh tentara Indonesia harus hijrah paling telat Februari 1948 ke wilayah Indonesia, yakni sebagian Jawa Tengah, Jogjakarta, dan sebagian Banten.

Banyak pasukan yang ikut hijrah. Termasuk pasukan Mayor Lukas Kustaryo dan Mayor Sambas Admadinata yang ke Jawa Tengah, Kapten KH Noer Ali yang ke Banten. Juga Batalyon Banteng pimpinan Mayor Achmad Sachdi yang ke Magelang, yang merupakan induk dari Kompi Kapten Moch. Husein Kamaly.

Sedangkan Kapten Moch. Husein Kamaly beserta anak buahnya memutuskan untuk tidak ikut berangkat. Mereka tetap berada di daerah yang kini menjadi milik Belanda. Bergerilya dari satu tempat ke tempat lain. Purwakarta, Sanggabuana, Cikampek, Wadas, Cibarusah, dan sekitarnya.

Sambil sesekali melakukan serangan terhadap pasukan Belanda dan yang pro terhadapnya. Juga tetap memelihara dan membina persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Republik Indonesia.

Pada 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan aksi militernya yang kedua. Seluruh wilayah Indonesia berhasil diduduki. Jenderal Sudirman pun memerintahkan Divisi Siliwangi untuk kembali ke daerahnya masing-masing.

Mayor Achmad Sachdi yang juga ikut kembali, ternyata setelah tiba berbalik arah. Lebih memilih berdamai dengan Belanda. Menjadi juru kampanye agar para pejuang menyerah dan tunduk dalam perintah Belanda. Juga membujuk masyarakat untuk mendukung Belanda. Sedangkan anak buahnya lebih memilih kembali ke hutan. Bergerilya dan melakukan perlawanan terhadap penjajah.

Tidak terkecuali Kapten Moch. Husein Kamaly dan pasukannya yang kecewa dengan keputusan komandannya itu. Mereka pun kemudian bergabung dengan Batalyon K yang dipimpin oleh Mayor Lukas Kustaryo. Batalyon K merupakan bagian dari Brigade XIII yang dipimpin oleh Letkol Sadikin.

Bertambahnya pasukan dan amunisi, membuat kekuatan moril para pejuang meningkat. Mereka bersama kembali merangsek ke Bekasi. Bergerilya dan melakukan tekanan terhadap pihak Belanda. Memberikan serangan mendadak dan sporadis bersama pejuang lainnya.

Dengan penandatanganan dokumen dari hasil perundingan Konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949, menandakan perang revolusi berakhir. Husein Kamaly pun memutuskan untuk meletakkan senjata. Kembali ke masyarakat. Pangkat terakhirnya adalah kapten dan di bawah pasukan Brigade XIII Divisi Siliwangi. Nomor NRP nya NPV.9750/B.

Terhadap berbagai peristiwa heroik dari masyarakat maupun pejuang di Bekasi, Kapten Husein Kamaly pun bersama warga sekitar rumahnya di Kampung Bekasi (sekarang Bekasi Tugu) membangun sebuah tugu. Peresmian dilakukan pad 13 Desember 1949, untuk mengenang peristiwa pembakaran Bekasi oleh sekutu pada tanggal dan bulan yang sama empat tahun sebelumnya.

Selama perang, Kapten Moch. Husein Kamaly cenderung diterima oleh berbagai kalangan. Karena dia memiliki kapasitas dan latar belakang yang mumpuni dari berbagai aspek. Bicara tentang pendidikan ala Jepang dengan anggota TKR/TNI yang banyak berasal dari didikan Jepang, nyambung. Karena memang lama ditempa di Syuishintai.

Bicara tentang kejawaraan, pergaulannya dengan para jawara diterima. Selain karena pengaruh ayahnya yang cukup lama di dunia pergerakan, juga banyak anak buah maupun rekan seperjuangannya yang jawara. Bicara tentang keagamaan, dirinya merupakan lulusan madrasah milik Habib yang sangat kharismatik, pengelola madrasah keluarga, dan bagian dari keluarga besar Sarekat Islam. Dari aspek pendidikan, dia seorang guru pada sekolah bentukan Belanda.

Jadi, Husein Kamaly merupakan sosok yang mumpuni. Mulai dari aspek otot, otak, nyali, dan spiritual ada semua. Atas jasanya dalam mempertahankan kemerdekaan, Kapten Moch. Husein Kamaly mendapatkan sejumlah penghargaan dari pemerintah. Presiden Sukarno menganugerahkan tanda Jasa Pahlawan atas jasanya di dalam perjuangan gerilya membela kemerdekaan negara. Oleh Menteri Pertahanan, Djuanda, dianugerahi Satyalancana Peristiwa Perang Kerdekaan Kedua pada 17 Agustus 1958.

Sedangkan jalan yang menuju ke rumahnya, diberikan nama Jalan Banteng. Sebagai bentuk apresiasi masyarakat terhadap peran Barisan Banteng yang dipimpin oleh Kapten Moch. Husein Kamaly dalam mempertahankan kemerdekaan.

Mengisi Kemerdekaan

Selepas perang mempertahankan kemerdekaan, para pejuang secara umum dibagi menjadi tiga sektor pengabdian dalam mengisi kemerdekaan. Ketiga sektor tersebut semuanya difasilitasi oleh pemerintah. Ada yang meneruskan karir militernya. Ada yang masuk ke pemerintahan. Dan yang memilih jadi pengusaha atau berbisnis.

Moch. Husein Kamaly termasuk orang memilih masuk dalam pemerintahan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Yang saat itu di bawah pimpinan Raden Suhandan Umar (1950-1951). Oleh Pemda Kabupaten Bekasi, dia dipercaya untuk mengurusi hewan di daerah Pebayuran, Sukatani, dan Cabangbungin. Dirinya bekerja di tiga kecamatan tersebut hingga tahun 1956.

Menjelang pemilu pertama di negeri ini pada September 1955, Moch. Husein Kamaly terjun dalam dunia politik. Bersama mantan komandannya saat jaman perang revolusi, Muchayar, dia bergabung di Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI). Partai yang didirikan oleh Kolonel Abdul Haris Nasution, Kolonel Gatot Subroto, dan tentara aktif lainnya pada 20 Mei 1954.

Banyak militer aktif maupun mantan pejuang kemerdekaan yang bergabung di IPKI. Di Bekasi sendiri, tidak sedikit pentolan pejuang yang bergabung. Sebut saja Haji Djole, Camat Nata, Lukas Kustaryo, M.Nausan, Hasyim Ahmad, Muchayar, dan Husein Kamaly.

Mereka memiliki pengaruh dan jaringan hingga ke desa-desa di Bekasi. Sehingga, membuat IPKI dalam waktu relatif singkat, berhasil merengkuh suara cukup banyak. Dan menjadi pesaing terdekat Masyumi, organisasi yang telah ada sejak jaman Jepang.

Hasilnya, untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan (DPRDP) Kabupaten Bekasi, IPKI berhasil meraih 7 kursi. Beda tipis dengan Masyumi yang 8 kursi. Tempat ketiga diduduki oleh NU dengan raihan 3 kursi. Sedangkan partai lain masing-masingnya PNI (2 kursi), PKI (2 kursi), PRN (1 kursi), PSII (1 kursi), Gerakan Banteng (1 kursi), PRJ (1 kursi), Murba (1 kursi), dan Persatuan Polisi Republik Indonesia (1 kursi).

Diantara 7 kursi yang dimiliki IPKI itu, terdapat nama Haji Djole dan Moch. Husein Kamaly yang berhasil masuk. Sedangkan Lukas Kustaryo terpilih menjadi anggota DPR RI.

Husein Kamaly kemudian dengan suara mayoritas di dewan, diangkat sebagai Ketua DPRDP untuk periode 1956-1957. Dilantik pada 2 November 1956 berdasarkan keputusan DPRDP No. 1/DPRDP/1956. Menggantikan Mad Nuin Hasibuan yang menjadi Ketua DPRDS periode 1950-1956.

Berdasar ketentuan UU No 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, pada 1 November 1957, Husein Kamaly yang sebelumnya sebagai Ketua DPRDP, diangkat sebagai Ketua DPRD Swatantra Tingkat II Bekasi melalui Keputusan DPRD Swatantra Tingkat II Bekasi No. 1/DPRD/1957. Menyusul M. Nausan, dari IPKI ditetapkan sebagai Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Bekasi pada 27 Januari 1958 setelah mendapat suara mayoritas dari anggota DPRD.

Menurut undang-undang tersebut, Indonesia memiliki dua jenis daerah berotonom. Daerah otonomi biasa yang disebut daerah swatantra dan daerah otonom khusus yang disebut daerah istimewa.

Padahal, disaat yang sama terdapat Raden Sampoerno Kolopaking sebagai Bupati Bekasi. Dia menjabat hingga 1 Juni 1958. Yang kemudian diganti oleh RMKS. Prawira Adiningrat untuk sementara waktu sebagai Pejabat Sementara Bupati Bekasi sampai terpilih bupati definitif yang dipilih pada 1960.

Dengan begitu, pada 1958-1960 Bekasi dipimpin oleh dua pemimpin, yaitu RMKS Prawiradiningrat sebagai Bupati Bekasi dan M. Nausan sebagai Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Bekasi.

Dualisme kepemimpinan tersebut berakhir dengan diangkatnya Maun Al Ismaun sebagai Bupati dan Kepala Daerah Swatantra Kabupaten Bekasi (29 Januari 1960 – 26 Januari 1967). Husein Kamaly selaku Ketua DPRD pun diganti oleh Hasyim Ahmad yang juga dari IPKI.

Pada 5 Maret 1960, DPR hasil Pemilu I tahun 1955 dibubarkan oleh Presiden Sukarno. Kemudian Sukarno menyusun daftar anggota DPR yang baru. DPR yang baru dibentuk tersebut dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR). Anggota DPR-GR dilantik pada tanggal 25 Juni 1960. Hal ini juga berdampak ke pengurusan di daerah. DPRD berubah menjadi DPRD-GR.

Hasyim Ahmad pun digantikan oleh Maun Al Ismaun pada 1 Desember 1960. Sehingga saat itu, Bupati yang juga sebagai Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Kabupaten Bekasi, merangkap sebagai Ketua DPRD-GR. Sedangkan Husein Kamaly menjabat sebagai wakil ketua untuk periode 1960-1967.

Tetapi kemudian, karena Maun Al Ismaun hanya menjadi Bupati dan Kepala Daerah, tidak bisa menjabat sebagai dewan, jabatan Ketua DPRD-GR pun kembali dijabat oleh Husein Kamaly.

Jejak Moch. Husein Kamaly dalam dunia politik sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, ternyata diikuti oleh anaknya yang pertama, H. Damanhuri Husein. Melalui jalur Partai Golkar, H. Damanhuri Husein menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 1999-2004.

Bergabungnya Damanhuri Husein di Golkar, hingga menjadi Ketua Golkar tingkat Kabupaten Bekasi yang kemudian mengantarnya menjadi ketua DPRD, tidak lepas dari peran ayahnya. Moch. Husein Kamaly yang lama di Partai IPKI pindah ke Golkar. Ini tak lain karena IPKI bergabung ke PDI saat keputusan pemerintah dalam menghadapi pemilu 1973 dengan menyederhanakan jumlah partai menjadi tiga saja. Padahal banyak anggotanya yang menghendaki untuk bergabung ke Golkar.

Memasuki era orde baru, Husein Kamaly diangkat menjadi anggota BPH (Badan Pemerintah Harian) Daerah Tingkat II Kabupaten Bekasi. Bertugas untuk membantu Bupati Bekasi MS Soebandi pada 1967-1970.

Sejak 1970, oleh Pemda Kabupaten Bekasi bagian Kesra, Moch. Husein Kamaly diberdayakan untuk mengurusi hal-hal yang terkait dengan sejarah Bekasi. Selain karena memang sebagai pelaku saat jaman perang, memiliki pergaulan yang luas, juga memiliki kapasitas intelektual yang baik.

Karena untuk melaksanakan penelitian dan membuat tulisan dengan latar belakang seorang pejuang saat itu, jarang yang bisa melakukan. Apalagi sebagai orang yang mengawali. Sebab sebelumnya di Bekasi belum ada yang melakukannya.

Penelusurannya tidak hanya terkait dengan sejarah perang. Melainkan keseluruhan. Termasuk sejumlah artefak yang sedang marak ditemukan di daerah Kampung Buni, Babelan.

Tugasnya dalam melakukan penelusuran sejarah, ditopang oleh dirinya yang aktif dalam organisasi veteran. Mulai dari sebagai wakil ketua LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia) Cabang Kabupaten Bekasi. Hingga Ketua V Angkatan 45 Kabupaten Bekasi. Dengan begitu, memudahkan dia dalam melakukan penelusuruan ke berbagai tempat dan orang yang terlibat. Melakukan wawancara dan investigasi.

Hasil penelusurannya kemudian dibukukan pada tahun 1973 dengan judul Rakyat Bekasi Berjoang, 17 Agustus 1945. Lalu ada buku Sejarah Pekembangan Kabupaten Bekasi yang juga diterbitkan tahun 1973 oleh Pemda Kabupaten Bekasi

Karyanya banyak dijadikan rujukan oleh banyak pihak. Seperti dalam buku buatan Dinas Sejarah Militer Kodam V/Jaya dengan judul Sejarah Perjuangan Rakyat Jakarta, Tangerang, dan Bekasi Dalam Menegakkan Kemerdekaan RI yang terbit tahun 1975. Lalu ada buku yang dibuat oleh Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat dengan judul bukunya Seri Monumen Sejarah TNI Angkatan Darat jilid 1 yang terbit tahun 1977.

Tulisan yang berserak itu pun kemudian dibukukan menjadi beberapa judul. Diantaranya adalah buku dengan judul Sejarah Rakyat di Bekasi Berjoang yang terbit tahun 1983.

Hasil dari penulusurannya tersebut, pada periode perang mempertahankan kemerdekaan, Husein Kamaly mencatat beberapa kejadian dan tempat yang terkait masa itu. Setidaknya ada 24 titik pertempuran hebat, 37 pertempuran umum, 83 markas pejuang yang tersebar di seluruh Bekasi, 10 kampung yang pernah dibumihanguskan, 15 daerah yang sering dijadikan tempat penyelinapan gerilyawan, 23 tempat yang dijadikan markas sekutu atau Belanda, dan 11 tempat penyiksaan dan pembantaian.

Dengan begitu, Husein Kamaly bisa dikatakan sebagai sosok peletak dasar penulisan sejarah Bekasi. Angka-angka tersebut sebenarnya menarik untuk ditelusuri lebih dalam. Angka-angka yang menegaskan bahwa Bekasi sebagai Kota Patriot atau Kota Pejuang.

Saat musim haji tahun 1979, Moch. Husein Kamaly berangkat haji. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat kudeta terhadap Masjidil Haram selama dua minggu. Pendudukan sejak 20 November hingga 4 Desember 1979 oleh ratusan orang bersenjata tersebut dipimpin oleh Juhaiman bin Muhammad Ibn Saif al Otaibi. Mereka menyatakan bahwa Mohammed Abdullah al-Qathani adalah seorang Imam Mahdi. Dan seluruh umat Islam untuk mematuhinya.

Dengan senjata yang dimiliki, mereka menguasai Masjidil Haram. Umat Islam yang sedang melaksanakan haji menjadi sandera. Tentara keamanan Arab Saudi langsung bertindak cepat. Termasuk Husein Kamaly yang terpaksa kembali angkat senjata. Darah pejuangnya pun kembali mengalir. Nuraninya terusik dengan kezaliman bersenjata yang ada di depan matanya.

Sepertinya memang suratan takdir baginya. Tidak di negeri sendiri maupun di negeri orang. Angkat senjata dan mengusir penjajah adalah bagian dari jalan hidupnya. Tidak lama setelah balik dari berangkat haji, Haji Moch. Husein Kamaly ikut bergabung dalam MUI Kabupaten Bekasi sebagai ketua II. Bersama KH Noer Ali untuk periode 1982-1987.

Pengabdian panjang Haji Mochammad Husein Kamaly terhadap Bekasi pun berakhir pada 1 April 1997. Dimakamkan disebelah pusara ayahnya di Kranji. Dengan bendera merah putih yang tertancap. Sebagai tanda bahwa dirinya merupakan seorang pahlawan.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here