Home Khasanah Guncangan Hebat Kerajaan Aceh di Masa Pemerintahan Sultanah Sri Ratu Tajul Alam

Guncangan Hebat Kerajaan Aceh di Masa Pemerintahan Sultanah Sri Ratu Tajul Alam

20
0

SEJARAHONE.ID – Dalam masa pemerintahan Sultanah Sri Ratu Tajul Alam, Kerajaan Islam Aceh Darussalam mengalami guncangan yang hebat. Satu persatu wilayahnya di luar wilayah inti lepas. Menurut penelitian M. Said dalam “Aceh Sepanjang Abad”, lepasnya wilayah-wilayah itu lebih disebabkan konspirasi Barat Kristen dalam menghancurkan apa yang dinamakan ‘lima besar Islam’, bukan atas kehendak wilayah-wilayah itu sendiri.

Walau demikian, Aceh Darussalam tetap menjadi mercusuar untuk Asia Tenggara. Ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, kitab-kitab ditulis dan diskusi ilmiah menjadi makanan sehari-hari rakyatnya.

Sejarah mencatat, Aceh merupakan satu-satunya wilayah di Nusantara yang paling akhir bisa ditaklukkan Belanda. Itu pun setelah melalui peperangan yang sangat panjang dan sangat melelahkan, dengan jumlah korban di kedua belah pihak sangat banyak. Inilah sekelumit kejayaan Aceh Darussalam sebagai Bumi Serambi Mekkah, di mana dari ujung Utara pulau Sumatera ini pernah bersinar Islam ke seluruh Nusantara dan Asia Tenggara. Aceh adalah hak milik kaum Muslimin. Tidak bisa lain.

Jihad Melawan Kafir Belanda

Tahun 1511 Kota Malaka jatuh ke tangan Portugis, namun 130 tahun kemudian tepatnya 14 Januari 1641, Malaka tidak berhasil dipertahankan lagi oleh Portugis dan jatuh ke tangan VOC Belanda. Dalam saat bersamaan, Kerajaan Aceh Darussalam saat itu tengah dalam keadaan prihatin karena Sultan Alaidin Mughayat Syah Iskandar Sani yang masih berusia 30 tahun tengah sakit keras dan akhirnya tidak lama kemudian menantu Sultan Iskandar Muda ini mangkat meninggalkan isteri tercinta, Puteri Safiah, tanpa meninggalkan anak keturunan.

Di muka telah disinggung tentang pergantian tampuk kesultanan dari Sultan Alaidin Mughayat Syah Iskandar Sani kepada isterinya Puteri Safiah atau yang ketika dinobatkan menjadi Sultanah Kerajaan Aceh Darussalam bergelar Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Johan Berdaulat.

Ratu Safiatuddin Menguasai 4 Bahasa

Ketika menjadi penguasa Aceh, Ratu Safiatuddin masih berusia 29 tahun. Walau demikian, ia sangat cerdas dan menguasai sedikitnya empat bahasa asing seperti Arab, Spanyol, Urdu, dan Persia. Bahkan beberapa literatur Aceh pernah menyebut Sang Ratu menguasai tujuh bahasa asing. Ini membuktikan betapa Sultan Iskandar Muda sangat menjunjung tinggi pendidikan bagi anak-anaknya.

Kerajaan Aceh Darussalam pada permulaan abad ke-16 Masehi merupakan salah satu kekuatan lima besar Islam dunia, selain Kekhalifahan Turki Utsmaniyah, Kerajaan Maroko, Kerajaan Isfahan, dan Kerajaan Islam Mughol. Tentu, hal ini telah menjadi pertimbangan masak-masak VOC Belanda saat menaklukkan Kota Malaka dari cengkeraman tangan Portugis. Dengan jatuhnya Malaka ke pangkuannya, maka mau tak mau VOC Belanda kini berhadap-hadapan dengan Kesultanan Aceh Darussalam.

Keberanian Belanda merebut Malaka tidak lepas dari kondisi armada laut Aceh yang mengalami kemunduran sepeninggal Sultan Iskandar Muda. Ketika Sultan Iskandar Muda masih memerintah, armada laut Aceh Darussalam sangatlah kuat dan kekuasaannya luas hingga merengkuh Selat Malaka, setengah Pulau Sumatera, dan sebagian Malaya seperti wilayah Perak, Kedah, Pahang, dan Trengganu.[1]

Dalam catatan Prof. Dr. HAMKA, upaya Sultan Iskandar Muda memperkuat Kerajaan Aceh Darussalam dengan armada perang yang kuat antara lain didasari oleh kenyataan telah didudukinya Malaka oleh Portugis selama satu abad dan jatuhnya Sunda Kelapa ke tangan Belanda.[2] Sebagai seorang raja yang cerdas, Iskandar Muda yakin suatu waktu para penjajah kafir ini akan sampai pula di gerbang Aceh untuk menyerang kerajaannya.

Setelah menguasai Kota Malaka, VOC Belanda memberlakukan blokade terhadap kapal-kapal Aceh dan memungut bea yang sangat tinggi jika ingin melewati daerahnya di sebagian Selat Malaka. Diam-diam Belanda juga menyelundupkan kaki tangannya ke wilayah kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam untuk menimbulkan gejolak agar stabilitas politik negeri tersebut rapuh dan kerajaan besar itu diharapkan akan hancur berkeping-keping.

Ratu Safiatuddin Di Tengah Konspirasi Barat Kristen

Bahaya inilah yang dihadapi Ratu Safiatuddin. Sejarahwan Aceh A.Hasjmy bahkan dengan tegas menyatakan bahwa Ratu Safiatuddin sesungguhnya tidak hanya berhadapan dengan Belanda, tetapi dia sebenarnya tengah berhadapan dengan kekuatan imperialis Barat Kristen yang mempusakai warisan Imperium Roma dan Romawi Timur. “Kalau kita akan membicarakan Aceh di bawah pimpinan Ratu Tajul Alam Safiatuddin dan Ratu-Ratu sesudahnya, pada hakikatnya kita membicarakan suatu perjuangan antara Timur Islam dengan Barat Kristen,” tulis A. Hasjmy

Masa keemasan kerajaan Aceh Darussalam yang pernah begitu gemerlap di saat kekuasaan Sultan Iskandar Muda memang terus menurun setelah itu. Di masa kepemimpinan Ratu Safiatuddin, kekuatan armada perangnya di laut mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Namun perkembangan kehidupan intelektual di kerajaan Aceh malah menunjukkan peningkatan yang juga sangat menyolok. Ini memang bisa dimaklumi mengingat Ratu Safiatuddin bukanlah seorang ahli militer, namun lebih kepada intelektual. Walau demikian, sikap Ratu Safiatuddin terhadap Belanda dan pihak-pihak asing yang memiliki itikad tidak baik terhadap Aceh Darussalam sangatlah keras. Belanda pun tidak bisa begitu saja memandang remeh Aceh di masa kekuasaan sang ratu.

Diserahkannya Kota Malaka oleh Gubernur Portugis Manuel de Sousa kepada kekuasaan VOC belanda setelah dikuasai 130 tahun menandai era baru dalam peta perdagangan Indonesia bagian Barat. Ratu Safiatuddin sendiri baru dilantik sebulan sesudah peristiwa itu, tepatnya tanggal 15 Februari 1641.

Armada laut Belanda yang begitu kuat akhirnya berhasil menguasai pengawasan jalur laut di Selat Malaka. Armada laut Aceh hanya mampu mengawasi di bagian pesisir timur Sumatera. Jelas, wilayah kerajaan Aceh Darussalam yang berada di seberang Selat Malaka seperti Perak, Kedah, Pahang, dan Trengganu yang kaya akan hasil bumi seperti timah terancam dan menjadi incaran Belanda. Bukan itu saja, Belanda juga bernafsu untuk menguasai wilayah kekuasaan Aceh Darussalam di bagian timur Sumatera seperti Lankat, Deli-Serdang, Asahan, Labuhan Batu, Siak, Seri Indrapura, dan sekitarnya yang kaya dengan bahan mentah dan subur tanahnya.

voc

Dengan licik Belanda melakukan berbagai tipu daya. Dari diplomasi halus, rayuan, gertak, ancaman, adu domba, hingga menyelundupkan kaki tangannya untuk menimbulkan pemberontakan di daerah-daerah Aceh Darussalam yang jauh dari ibukota Kutaraja.

Salah satu kasus yang sempat tercatat adalah ketika VOC Belanda meminta Aceh Darussalam agar mau mendesak Perak agar sudi memberikan hak monopoli perniagaan timah di daerah itu kepada Belanda. VOC mengutus Vlamingh menghadap Ratu Safiatuddin dengan tugas membujuk sang ratu agar bersedia mendesak Perak menerima permintaan Belanda. Walau duta Belanda itu sudah mengerahkan segala kemampuannya membujuk dan merayu sang ratu, namun ternyata Ratu Safiatuddin tak bergeming  dan menolak permintaan Belanda.

Winstedt menulis, “Tahun 1645 dibuat perjanjian antara Belanda dan Aceh, tapi bertentangan dengan itu orang-orang Islam India menikmati perdagangan timah dengan Aceh dan Semenanjung Melayu. Sedangkan VOC tidak dapat bagian apa-apa, selain kata-kata muluk dan muka manis. …Jelas, Tajul Alam telah memainkan diplomasinya yang tajam.”[4]

Setelah Vlamingh gagal, Belanda tidak berhenti sampai di sini. Setelah dianggap kasus itu sudah dilupakan, maka VOC kembali mengirim utusannya bernama Truijtman kepada Ratu Safiatuddin. Kali ini Ratu Safiatuddin memainkan diplomasi yang sangat cantik. Ratu mengirim utusannya agar bersama-sama dengan Trujtman berangkat ke Perak guna meminta persetujuan Sultan Perak dalam hal monopoli perniagaan timah. Kepada Sultan Perak, Muzaffar Syah II, yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Ratu Safiatuddin, secara diam-diam Aceh mengabarkan bahwa Belanda memiliki itikad tidak baik. Sultan Perak pun mafhum dan turut serta dalam diplomasi lihai gaya Aceh.

Di permukaan Sultan Perak menyetujui permintaan itu dan kemudian dibawa kembali ke Aceh untuk ditandatangani secara resmi pada tanggal 15 Desember 1650. Benarkah Ratu Safiatuddin dan Sultan Perak Muzaffar Syah II sungguh-sungguh menerima permintaan Belanda? Ternyata tidak.

Sejarahwan Muhammad Said menulis, “…hubungan Aceh dengan Perak cukup baik, berhubung karena Sultan Perak Muzaffar Syah II adalah berkeluarga dengan almarhum Iskandar Sani, suami Sultanah Tajul Alam Safiatuddin. Muzaffar sebelum menjadi raja dikenal dengan nama Sultan Sulung Siak, bangsawan yang turut ditawan ketika Aceh menyerang Johor di tahun 1613. Di Aceh, Sulung dinikahkan dengan puteri Raja Muda Pahang, menantu Raja Ahmad (ayah juga bagi Iskandar Sani). Karena hubungan keluarga ini, dan karena bantuan Acehlah maka Raja Sulung mendapat kursi kesultanan di Perak. Tidaklah heran jika setelah Raja Sulung menjadi Sultan Perak, kedaulatan Aceh atas Perak tetap diakuinya. Dalam pada itu, walau perjanjian pemerintah dengan pemerintah (Aceh-Perak dengan VOC Belanda) sudah selesai ditandatangani, dan Sultan Muzaffar Syah sedia mematuhinya, tapi rakyat Perak yang juga seluruhnya beragama Islam, tidak mau menjual timahnya kepada Belanda. Perjanjian tersebut dianggap merugikan dan mengurangi kebebasan Perak untuk menentukan sendiri dengan siapa mereka berniaga…”[5](Bersambung/Rizki Ridyasmara)

—————————————–

[1] Wan Shamsuddin dan Arena Wati; Peta Kekuasaan Kerajaan Acheh di Sumatera; Sejarah Tanah Melayu Dan Sekitarnya; Pustaka Antara; Kuala Lumpur; 1969.

[2] Prof. Dr. HAMKA, ibid, hal.147.

[3] A. Hasjmy; ibid, hal.144.

[4] M. Said; Aceh Sepanjang Abad; hal.198.

[5] Ibid, hal. 200-201.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here