Home Pemberontakan Gerakan Militer G30S PKI Pada Fase Karatina Presiden

Gerakan Militer G30S PKI Pada Fase Karatina Presiden

46
0

SejarahOne.id – Gerakan pemberontakan 30 September, atau biasa disebut G30S PKI melakukan gerakan militer. Pada fase karatina presiden, militer G 30 S/PKI melakukan penguasaan sarana-sarana vital komunikasi publik (RRI dan Telkom), tekanan militer kepada Presiden di Istana Merdeka serta tekanan militer kepada Presiden ditempat penyanderaannya yang baru di rumah Susanto di kawasan Halim.

Penguasaan sarana vital komunikasi publik (RRI & Telkom) dilakukan oleh pasukan Bima Sakti pimpinan Kapten Inf. Suradi dengan tujuan: (1) pemblokiran akses informasi bagi Presiden (pemutusan jaringan telpon keluar masuk Istana), (2) pemblokiran akses informasi lawan-lawan dan potensi penghambat G 30 S, (3) keleluasaan pengelolaan manajemen propaganda G 30 S (penyebarluasan komunike melalui RRI), dan (4) keleluasaan komunikasi antar pelaku G 30 S beserta jariangan-jaringannya (termasuk komunikasi dengan jaringan-jaringan pendukung PKI di luar negeri seperti RRC).

Tekanan militer kepada Presiden di Istana Merdeka dilakukan dengan menyiagakan pasukan Yon 530/ Para Brawijaya dan Yon 454/ Para Diponegoro —minus beberapa peleton yang dilibatkan dalam proses penculikan Jenderal—. Pimpinan G 30 S/PKI memberi perintah kepada mereka dengan kamuflase menjaga keselamatan Presiden dari coup Dewan Jenderal. Tujuan sebenarnya penempatan pasukan adalah memberikan dukungan misi Brigjen Soeparjo menjemput Presiden —dengan cara halus maupun paksa— untuk kemudian disanderanya di rumah Susanto kawasan Halim.

Brigjen Soepardjo hendak membawa Presiden dengan menggunakan helikopter Men/Pangau sehingga tidak banyak disertai iring-iringan pasukan pengawal. Apabila upaya itu dihalang-halangi (misalnya oleh pengawal Presiden), Soepardjo dapat menekan mereka dengan menyatakan pasukan-pasukan disekitar Monas akan segera bergerak menyerbu Istana. Skenario “penjemputan” mengalami kegagalan karena Tuhan menyelamatkan Presiden yang malam harinya berhasil dirayu istrinya (Dewi) untuk menginap di rumahnya, Wisma Yaso. Pada jam 6.00 Wib. 1 Oktober 1965, Presiden tidak berhasil ditemukan oleh Soepardjo dan keberadaan pasukan disekitar Monas tidak jadi memiliki konstribusi maksimal sesuai skenario.

Tekanan Pada Presiden

Sedangkan skenario tekanan kepada Presiden di tempat penyanderaannya yang baru (di rumah Soesanto) dilakukan dengan menempatkan pasukan pengawal dari AURI yang sepenuhnya dikendalikan untuk mengikuti arahan pimpinan G 30 S/PKI. Tidak jauh dari tempat itu juga disiagakan ribuan Pemuda Rakyat bersenjata (yang pada waktu pagi hari turut partisipasi membantai Jenderal-Jenderal TNI AD). Keberadaan Pemuda Rakyat bersenjata sewaktu-waktu dapat dijadikan instrumen penekan Presiden apabila tidak sejalan dengan skenario G 30 S/PKI. Rencana ini juga tidak sepenuhnya berhasil karena kegagalan Soepardjo menjemput Presiden di Istana menyebabkan Presiden datang sendiri ke Halim dengan iring-iringan pengawalan petugas keamanan dan pembantu-pembantu terdekatnya. Lepasnya Presiden dari perangkap G 30 S/PKI telah memunculkan inisiatif baru pada diri Presiden untuk berenang diantara dua inisiatif sebelumnya (pimpinan G 30 S/PKI dan Kostrad). PKI tidak bisa mendiktekan agendanya secara leluasa, akan tetapi harus menghitung keberadaan Kostrad dan Presiden yang beberapa minggu sebelumnya telah divonis tidak akan berumur panjang.

Fase Penyelamatan

Operasi militer G 30 S/PKI pada tahap ini dilakukan dengan pengerahan pasukan untuk melakukan serangan terhadap pergerakan pasukan Kostrad merebut RRI-Telkom atau untuk merebut kembali RRI-Telkom yang telah diduduki Kostrad. Setelah memperoleh informasi pergerakan pasukan Kostrad, pimpinan komplotan G 30 S/PKI menjadi panik dan menyusun skenario perlawanan dengan dalih membela Presiden. Pukul 18.00 Wib. tanggal 1 Oktober 1965 Brigjen Soepardjo menemui Presiden dan meminta otorisasi membela Presiden dari serangan Mayjen Soeharto (Kostrad), namun permintaan itu ditolak. Hal ini didukung fakta munculnya beberapa unit truk Pemuda Rakyat bersenjata dari Lubang Buaya, yang pada pukul 18.45 Wib. menduduki Gedung Front Nasional (lokasinya berada di dekat Telkom). Mayjen Soeharto segera mengirim Batalyon 530/ Para Brawijaya (setelah dinetralisasi) untuk mengamankan gedung. Interogasi terhadap Pemuda Rakyat bersenjata yang ditangkap, diperoleh keterangan adanya 3.000 personil dari mereka yang dipersenjatai AURI dan berkeliaran di Jakarta

Atas permintaan otorisasi Soepardjo itu Presiden tentunya menyadari dirinya akan diadu oleh komplotan G 30 S/PKI (orang-orang yang beberapa jam sebelumnya mendemisionerkannya dari Kabinet Dwikora) dengan Mayjen Soeharto. Presiden tentu ingat betul Mayjen Soeharto merupakan sosok Jenderal paling setia dan kompeten yang dengan caranya sendiri (tetap berpijak pada garis hirarki komando) telah membebaskannya dari kudeta tanggal 3 Juli 1946, menyelamatkan harga dirinya melalui peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dan Operasi Mandala Pembebasan Irian Barat.

Orang-orang sekitarnya hanya mengetahui secara harafiah Presiden menyebut Mayjen Soeharto koppig (keras kepala) namun tidak memahami ikatan batin diantara keduanya. Penolakan terhadap permintaan otorisasi Brigjen Soepardjo mencerminkan bahwa orang-orang disekitar Presiden seringkali tidak bisa mencerna mind games (perang pikiran) yang sering dilancarkan Presiden. Penolakan terhadap permintaan Soepardjo dengan sendirinya meruntuhkan alasan moral pasukan G 30 S/PKI —yang sejak awal mendapat doktrin keberadaannya menjaga keselamatan Presiden— untuk terus melawan Kostrad. Sebagaimana diakui Supardjo melalui otokritiknya, salah satu pemicu kekacauan strategi G 30 S/PKI adalah permintaan Brigjen Sabur (Komandan Resimen Cakrabirawa yang pada saat itu bersama Presiden) kepada Kostrad (via telpon) agar bersiap-siap jika sewaktu-waktu Presiden dalam keadaan bahaya.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here