Home Pemberontakan Gerakan Militer dan Politik PKI dalam G.30.S

Gerakan Militer dan Politik PKI dalam G.30.S

48
0

Sejarahone .id – Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan PKI, atau disebut G 30 S/PKI merupakan satu kesatuan gerakan operasi militer dan politik. Operasi militer dilakukan PKI dengan memukul elit pimpinan TNI AD untuk digantikan dengan anggota militer Pro PKI. Sedangkan gerakan politik dilakukan dengan mendemisionerkan Presiden dan Kabinet Dwikora untuk digantikan Dewan Revolusi sebagai transisi menuju pemerintahan Komunis di Indonesia.

Gerakan Militer G 30 S/PKI

Pelaksanaan operasi militer dalam peristiwa G 30 S/PKI direncanakan dalam dua tahap. Pertama, pembersihan (penculikan/pembunuhan) Jenderal pimpinan TNI-AD sebagai upaya pengendalian salah satu pilar penting Angkatan Bersenjata. Kedua, pengendalian fasilitas-fasilitas strategis dan karantina Presiden agar mendukung agenda PKI dalam G 30 S. Kedua tahapan itu tidak berjalan sesuai rencana sehingga memaksa PKI menyusun operasi militer darurat dalam bentuk operasi penyelamatan gerakan dengan melakukan perlawanan terhadap serangan balik Kostrad yang dipimpin Mayjen Soeharto.

Tahap Pembersihan Pimpinan TNI AD

Operasi militer G 30 S/PKI pada tahap ini berhasil menculik enam Jenderal Pimpinan TNI AD dengan menyisakan persoalan lolosnya target potensial Menhankam/KASAB Jenderal A.H. Nasution[1]. Sesuai kalkulasi elit PKI, tersingkirnya para para pucuk pimpinannya akan menjadikan TNI AD layaknya gerbong Kereta Api tanpa masinis. Keberadaanya akan dengan mudah dikelola untuk tidak membahayakan agenda-agenda perebutan kekuasaan yang sedang diskenariokan. Pergantian pimpinan TNI AD yang pro PKI diyakini dapat membalik arah TNI AD yang semula berhadapan secara diametral menjadi asset potensial pendukung G 30 S/PKI. Pada tahap berikutnya, pembalikan arah TNI AD juga diyakini menempatkan Presiden Soekarno —sebagai sosok kawan sementara— dalam posisi tersudut untuk kemudian dengan mudah disingkirkan dalam tatanan politik paska kudeta.

Sejarawan menyodorkan analisis kegagalan “eksekusi terhadap Jenderal Nasution” dan “Brigjen Soepardjo menjemput paksa Presiden Soekarno di Istana Merdeka pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965” sebagai faktor penting kegagalan G 30 S/PKI. Namun apabila dicermati secara mendalam, kecerobohan pasukan penculik melakukan pembunuhan tiga Jenderal (Men/Pangad Jenderal A. Yani, Asisten IV Men/Pangad Brigjen D.I. Panjaitan, Deputi III Men/Pangad Mayjen Haryono MT) di kediamannya sebenarnya merupakan faktor penting pintu awal kegagalan G 30 S. Terbunuhnya para Jenderal itu tanpa disadari telah merobek kamuflase gerakan yang sejak awal dikemas dengan argumentasi “menjemput para perwira yang tergabung dalam Dewan Jenderal untuk dihadapkan pada Presiden atas perintah Presiden”.

Penghilangan nyawa tanpa melalui proses verivikasi pengadilan tidak dibenarkan dari sudut apapun sehingga dengan cepat memicu second line TNI AD mempersiapkan dan melakukan tindakan balasan. Bahkan andaikan pembunuhan itu atas perintah Presiden —sebagaimana diargumentasikan para pimpinan G 30 S/PKI tindakannya untuk mendahului Dewan Jenderal yang hendak melakukan coup—, eksekusi terhadap pimpinan TNI AD tanpa pembuktian proses hukum sudah merupakan alasan kuat bagi second line TNI AD untuk menuntut keadilan dengan memberi balasan pada para pelakunya.

Berbeda ketika proses penculikan tidak menyisakan bukti dan saksi-saksi adanya pembunuhan, second line TNI AD dalam waktu yang agak lama akan terus digelayuti kebingungan. Mereka akan berasumsi pimpinannya sedang dijemput paksa (disandera) dan dihadapkan kepada Presiden untuk kemudian diadili. Walaupun tetap mencari pemimpinnya yang tengah diculik, secara emosional tidak menimbulkan efek dramatis sebagaimana ketika mengetahui pimpinannya telah ditembak mati di kediamannya. Second line TNI AD barangkali akan menuntut agar tuduhan terhadap para Jenderal itu dibuktikan terlebih dahulu sebelum Presiden memutuskan sanksi. Sementara itu G 30 S dapat dijalankan sesuai skenario ditengah kebingungan second line TNI AD dalam menemukan pimpinanya.

Tentunya bisa dimaklumi ketika informasi penembakan dan pembunuhan berdatangan di kediamanya, Mayor Jenderal Soeharto (sebagai tokoh senior second line TNI AD) segera terpanggil untuk: (1) menemukan pimpinannya (baik yang sudah gugur maupun yang masih hidup), (2) menghindarkan TNI AD dari kelumpuhan (akibat kekosongan pimpinan), dan (3) mempersiapkan tindakan apa yang mesti dilakukan, termasuk menindak pelaku pembunuhan dan penculikan[2]. Ia bergegas menuju Kostrad dengan menggunakan pakaian tempur tanpa pengawal dan sopir pribadi yang menandakan kesiapannya untuk menghadapi segala kemungkinan termasuk jika harus terbunuh sebagaimana nasib pimpinannya[3].

Bagi second line TNI AD, komunike G 30 S melalui RRI pada pukul 07.15 —yang mengemukakan gerakan Letkol Inf. Untung telah mengambil tindakan penangkapan para Jenderal AD yang hendak melakukan coup kepada Presiden— memiliki makna sebagai jawaban atas teka-teki siapa pelaku pembunuhan pimpinannya. Komunike juga menyebutkan akan adanya proses politik berupa pembentukan Dewan Revolusi pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten, sebagai tindak lanjut pembersihan para Jenderal. Mencermati isi komunike dapat segera disimpulkan oleh siapapun bahwa pembunuhan dan penculikan itu dilakukan dalam rangka kudeta. Melalui instuisi dan pengalamannya masing-masing, Mayjen Soeharto, Kol. Inf. Yoga Soegama dan jurnalis Rosihan Anwar —pada jam-jam pertama G 30 S— telah dapat menyimpulkan G 30 S didalangi PKI[4].

Isi komunike juga menyatakan bahwa “Presiden Soekarno selamat dalam lindungan gerakan 30 September”. Statemen itu bagi Mayjen Soeharto memunculkan tanggung jawab baru berupa penyelamatan eksistensi Presiden selain menjaga kemungkinan kelumpuhan TNI AD dan kejelasan para Jenderal yang diculik. Mengacu isi komunike lainnya, Letkol. Inf. Untung menyatakan sejumlah Jenderal telah ditangkap, namun Mayjen Soeharto memperoleh informasi —salah satunya dari laporan ajudan A. Yani— yang menyatakan bahwa tiga orang Jenderal pimpinan TNI AD telah dibunuh, bahkan ditembak mati di kediamannya. Makna “Presiden selamat dalam lindungan G 30 S” juga memunculkan multi intepretasi yang salah satunya dapat berarti “Presiden berada dalam sandera komplotan G 30 S/PKI”. Tidak diijinkannya Umar Wirahadikusumah (oleh Mayjen Soeharto) memenuhi panggilan Presiden menghadap di Halim, dilakukan atas kalkulasi dan intepretasi diatas. Presiden sedang disandera oleh komplotan penculik di kawasan Halim dan keputusannya belum tentu mencerminkan independensinya. Bisa jadi panggilan itu merupakan perangkap komplotan G 30 S/PKI untuk membunuh lebih banyak Jenderal lagi.

Terlepas komunike Letkol Inf. Untung memberi banyak informasi seputar pelaku dan motif penculikan, tersiarnya informasi pembunuhan ketiga Jenderal TNI AD telah memicu munculnya inisiatif baru —dari kalangan second line TNI AD dibawah pimpinan Mayjen Soeharto— untuk melakukan tindakan balasan yang posisinya berhadapan secara diametral dengan kepentingan G 30 S/PKI. Sesuai dogma Aidit (Ketua Comite Central PKI), pemegang inisiatif menentukan keberhasilan persaingannya melawan TNI AD dalam perebutan kekuasaan, manakala masa depan kesehatan Presiden berada dalam ketidakpastian. Hadirnya inisiatif baru yang kemunculannya dipicu terbunuhnya para Jenderal itu telah menjadikan pimpinan G 30 S/PKI bukan lagi pemain tunggal sejak jam-jam pertama melancarkan kudeta.

Sumber: https://g30s-pki.com/gerakan-militer-dan-politik-pki-dalam-g-30-s/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here