Home Opini Fakta Sejarah Tentang Masyumi

Fakta Sejarah Tentang Masyumi

12
0

Oleh: Lukman Hakiem (Peminat Sejarah)

Perkembangan politik di Tanah Air pada tahun 1950an bergejolak. Sejak Presiden Sukarno mencanangkan konsepsinya mengenai demokrasi terpimpin, berubah pesat.

Kalangan politisi dan militer di daerah yang tidak menyetujui Konsepsi Presiden lantaran mengikutsertakan kaum komunis, ditambah terjadinya ketimpangan ekonomi, bersekutu di dalam suatu gerakan yang kemudian melahirkan Perjuangan Semesta (Permesta) di Sulawesi dan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera.

Sebelum kita membahas lebih jauh tentang Partai Masyumi dan PRRI.Ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apakah Partai Masyumi dan PRRI. Majelis Syuro Muslimin Indonesia, atau disingkat menjadi Masyumi, adalah sebuah partai politik Islam terbesar di Indonesia selama Era Demokrasi Liberal di Indonesia. Tidak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, pada tanggal 7 November 1945 sebuah organisasi baru bernama Masyumi terbentuk. Dalam waktu kurang dari setahun, partai ini menjadi partai politik terbesar di Indonesia. Masyumi termasuk dalam kategori organisasi Islam, sama seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Partai ini dilarang pada tahun 1960 oleh Presiden Soekarno.

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (biasa disingkat dengan PRRI) merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Jakarta) yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein di Padang, Sumatera Barat.

Sebab berdirinya PRRI adalah tuntutan otonomi luas dan kekecewaan terhadap pemerintah pusat karena dianggap telah melanggar undang-undang. Juga pemerintah yang cenderung sentralis, sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan

PRRI bermula dari acara reuni Divisi Banteng di Padang, pada tanggal 20-25 November 1956. Dari pertemuan tersebut di hasilkan perlunya otonomi daerah agar bisa menggali potensi dan kekayaan dewan dan disetujui pula pembetukan dewan banteng yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein, komandan resimen IV dan tetorium I yang berkedudukan di Padang.

Namun upaya ini gagal. Pada tanggal 20 Desember 1956, Ahmad Husein mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah dari Gubernur Ruslan Muljohardjo. Menurut Husein, gubernur yang ditunjuk pemerintah tidak berhasil menjalankan pembangunan daerah Di samping itu di berbagai Daerah muncul pula dewan-dewan lain.

Selanjutnya diadakan rapat raksasa di Padang. Letkol Ahmad Husein selaku pimpinan mengeluarkan ultimatum yang isinya agar Kabinet Djuanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden dengan waktu 5 X 24 jam dan Presiden diminta kembali kepada kedudukan konstitusionalnya. Ultimatum ini ditolak oleh Pemerintah Pusat, bahkan Ahmad Husein dan kawan-kawannya dipecat dari Angkatan Darat. Pada tanggal 15 Februari 1958 Letkol Ahmad Husein mengumumkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Padang. Pemerintah tersebut membuat Kabinet dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menterinya.

Mendahului pembentukan PRRI, di Padang pada 10 Februari 1958, Letnan Kolonel Ahmad Hussein menyampaikan “Piagam Perjuangan Negara”.  selanjutnya, inti Piagam tersebut ialah:

  1. Menuntut supaya dalam 5×24 jam sejak tuntutan ini diumumkan, Kabinet Djuanda mengembalikan mandat kepada Presiden/Pejabat Presiden, dan Presiden/Pejabat Presiden mengambil kembali mandat Kabinet Djuanda.
  2. Supaya Hatta dan Hamengku Buwono IX ditunjuk untuk membentuk satu Zaken Kabinet Nasional.
  3. Berseru kepada Bung Hatta dan HB IX agar jangan sekali-sekali menolak tanggung jawab ini.
  4. Menuntut kepada DPR dan para pemimpin rakyat supaya dengan sungguh-sungguh memungkinkan Hatta-HB IX membentuk kabinet.
  5. Menuntut kepada Presiden Sukarno supaya bersedia kembali mematuhi kedudukannya sesuai dengan konstitusi, dan memberi kesempatan sepenuhnya kepada Hatta-HB IX untuk membentuk kabinet.
  6. Apabila tuntutan 1 dan 2 tidak dipenuhi maka sejak saat itu kami terbebas dari wajib taat kepada Dr. Ir. Sukarno sebagai Kepala Negara.

BAGAIMANA sikap Masyumi terhadap pergolakan daerah itu?

Partai Masyumi menyatakan, baik pembentukan Kabinet Karya — yang dibentuk oleh warga negara Dr. Ir. Sukarno atas mandat dari Presiden Sukarno — maupun pembentukan PRRI sama-sama inkonstitusional.

Sejak saat-saat genting menjelang Proklamasi PRRI, pimpinan Masyumi, baik sendiri maupun bersama pimpinan partai lain, dengan sepengetahuan Pemerintah, telah melakukan berbagai usaha guna mencegah Proklamasi PRRI.

Pada tanggal 15 Februari 1958, beberapa pimpinan partai mengirimkan telegram pada Kolonel Achmad Husein, pimpinan Dewan Perjuangan. Para pimpinan partai tersebut adalah, pimpinan Partai Nasional Indonesia (Soewirjo dan Manuaba), Masyumi (H. Soekiman Wirjosandjojo dan Anwar Harjono), Partai Nahdlatul Ulama (K.H. Masjkur, K.H.M. Dachlan, Imron Rosjadi, dan A.A. Tanaman), Partai Syarikat Islam Indonesia (Anwar Tjokroaminoto dan Harsono Tjokroaminoto), dan Partai Rakyat Indonesia (Soetomo alias Bung Tomo).

Mereka mengirim telegram kepada Letnan Kolonel Achmad Husein.Telegram pemimpin lima partai politik plus Partai Katolik itu pada pokoknya meminta kepada pemimpin Dewan Perjuangan, dengan isi telegram:  “Supaya Saudara jangan bertindak apa-apa lebih dulu. Kami sedang berusaha supaya DPR menjadi perantara untuk mencari jalan penyelesaian.”

Sebelum bersama-sama lima partai lain mengirim telegram kepada Letkol Ahmad Husein, Masyumi telah mengeluarkan pernyataan. Pernyataan tersebut ditandatangani oleh H. Soekiman Wirjosandjojo (Wakil Ketua I) dan H.M.Yunan Nasution (Sekretaris Umum).

Sesudah menyatakan rasa syukur dan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk bertukar pikiran dengan berbagai pihak yang berwenang, dan mengkonstatir terdapat kesamaan pandangan dalam melihat perkembangan keadaan, Masyumi menyampaikan pendiriannya.

Masyumi menegaskan kembali dasar-dasar politik yang dilaksanakannya selama ini, yaitu:

  1. Mengembalikan kedudukan Undang-Undang Dasar.
  2. Mengembalikan ketertiban hukum dan demokrasi.
  3. Menjaga jangan sampai daerah-daerah melepaskan dirinya dari ikatan Negara Republik Indonesia.
  4. Meyakinkan bahwa kekerasan senjata tidak akan membawa penyelesaian.

Masyumi mengakhiri statemennya dengan narasi berikut ini:

“Maka Pimpinan Partai Masyumi terus menerus berusaha untuk menemui satu jalan yang dapat ditempuh bersama oleh pusat dan daerah untuk menyelamatkan negara ini, dan dalam taraf sekarang ini mengajak dengan sungguh-sungguh kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk segera mengambil langkah bersama yang nyata untuk menghindarkan terjadinya sesuatu yang tidak bisa dipulihkan lagi.”

Sebagai tindak lanjut dari statemennya, Masyumi melakukan kontak intensif dengan Pejabat Presiden Mr. Sartono, Perdana Menteri Djuanda, Wakil Perdana Menteri Mr. Hardi dan K.H. Idham Chalid, KSAD Jenderal Nasution, mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta, serta para pemimpin partai politik: PNI (Soewirjo), NU (K.H.M. Dachlan), Partai Katolik (I.J. Kasino), Partai Kristen Indonesia (A.M. Tambunan), dan lain-lain.

Kontak-kontak yang sangat luas itu dilakukan oleh Soekirman Wirjosandjojo, Prawoto Mangkusasmito, K.H. Faqih Usman, Mohamad Roem, Zainal Abidin Ahmad, dan lain-lain.

Semua ikhtiar Masyumi itu diapresiasi, baik oleh PM. Djuanda dalam pidato di DPR, maupun oleh Presiden Sukarno dalam pidato saat menerima kembali jabatannya dari Pejabat Presiden Mr. Sartono.

UJUNG cerita PRRI sudah diketahui bersama. Meskipun dicegah oleh Bung Hatta dan Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof. Bahder Djohan, Jenderal Nasution tetap melakukan serangan militer ke basis PRRI di Sumatera Barat.

Prof. Bahder diminta Nasution untuk tutup mulut. Dia berjanji akan menyelesaikan PRRI dalam hitungan pekan. Fakta membuktikan, PRRI diselesaikan Nasution bukan dalam hitungan pekan, melainkan dalam hitungan tahun.

Dampak pergolakan daerah menimpa Masyumi. Karena keterlibatan tiga tokohnya: M. Natsir, Sjafruddin Prawira, dan Burhanuddin Harahap, Masyumi secara kelembagaan dituduh terlibat dalam pergolakan daerah. Dan karena Masyumi menolak untuk mengutuk Natsir, Sjafruddin, dan Burhanuddin, maka Masyumi diperintahkan untuk membubarkan diri atau dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang.

Masyumi memilih alternatif pertama: membubarkan diri. Seraya menyatakan membubarkan diri, Masyumi menggugat Pemerintah. Pada tingkat pertama, pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara Masyumi melawan Pemerintah. Masyumi naik banding. Sampai rezim Sukarno jatuh, proses banding Masyumi tidak pernah terdengar kabar beritanya.

Tidak keliru jika dikatakan pembubaran Masyumi belum berkekuatan hukum tetap.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here