Home Merdeka Daud Bereuh dan Pengorbanan Rakyat Aceh Untuk NKRI

Daud Bereuh dan Pengorbanan Rakyat Aceh Untuk NKRI

309
0

SEJARAHONE.ID –  Muhammad Daud lahir di Desa Beureueh, bagian dari uleebalangschap Keumangan , sehingga ia bergelar Teungku Muhammad Daud Beureueh yang maksudnya adalah Kiai Muhammad Daud dari Beureueh. Setelah menyelesaikan pendidikan,  di beberapa madrasah di Pidie, Aceh Utara dan Aceh Selatan pada akhir 1920-an. Daud adalah seorang orator yang hebat. Beliau tak sungkan-sungkan menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar.

Daud Beureu'eh - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Daud Beureuh

Daud  pernah menasehati Teuku Muhammad Hasan, anak Uleebalang Bentara Pineung untuk melarang permainan geudeu-geudeu (gulat) dan adu kerbau serta sapi untuk meramaikan pasar Lampoh Saka. Pada tahun 1939 bersama Teungku Abdul Rahman Geulumpang Dua mendirikan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Organisasi masa ini awalnya bergerak di bidang pendidikan agama yang dipengaruhi oleh paham islam reformis sebagai jawaban dari penyebaran organisasi Muhammadiyah yang disokong oleh para Uleebalang.

Saat pendudukan jepang, Daud bekerjasama dengan jepang melalui partisipasinya dalam Maibkatra.Beliau adalah republiken sejati, menolak kemerdekaan yang ditawarkan Van Mook saat berkunjung ke Aceh dengan tetap memilih berada di pangkuan Indonesia.

Konsistensinya terhadap penegakan syariat islam dimulai dari sejak dakwah di masa muda, sampai di awal masa revolusi. Dalam suatu kesempatan bersama Teuku Nyak Arief, beliau memberi pandangan bahwa Indonesia sepatutnya berasaskan Islam. Namun Teuku Nyak Arief menolak seraya menjelaskan keragaman yang ada di wilayah cikal bakal Indonesia nantinya. Keteguhan itu tidak surut sampai ketika Presiden Soekarno bertemu dengan Teungku Daud Beureueh dalam muhibahnya Juni 1948. Beliau berpesan agar selepas perang kemerdekaan Aceh diberi kebebasan menjalankan syariat Islam, dan Soekarno mengiyakannya.

Setelah Kemerdekaan

Di Masa revolusi Teungku Muhammad Daud Beureueh muncul sebagai tokoh utama yang mendirikan Masyumi di Aceh pada tahun 1946. Memulai kariernya sebagai Kepala Kantor Urusan Agama pada kahir 1945, dia dianhlat oleh Pemerintah Pusat menjadi Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo pada tahun 1947 dengan pangkat Jenderal Mayor.

Jabatan Gubernur Militer ini dipegangnya sampai akhir 1949; ketika jabatan ini dihapus kemudian dia menjadi Gubenur Aceh. Beliau dimutasikan ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dan diangkat menjadi anggota DPR pada awal 1950 seiring dengan penciutan status Aceh dari provinsi menjadi keresidenan dalam provinsi Sumatera Utara.

Soekarno Berjanji Dukung Syariat Islam di Aceh

Soekarno menyadari besarnya pengaruh Daud di mata rakyat Aceh. Maka pada 1948,  Presiden Sukarno  menemui langsung Daud untuk meminta dukungannya bagi Republik Indonesia yang belum lama berdiri.

Dalam pertemuan itu, Daud menyatakan, rakyat Aceh siap mendukung Republik Indonesia yang baru merdeka, dengan syarat Aceh bisa menjadi provinsi tersendiri yang menerapkan syariat Islam.

Sukarno menyetujui permintaan ini. Namun, tidak cukup dengan janji lisan, Daud meminta pernyataan tertulis dari Sukarno tentang persetujuan itu. Mendengar tuntutan itu, Bung Karno pun menangis terisak-isak, merasa bahwa ia sebagai Presiden RI tidak dipercaya oleh Daud.

“Waallah Billah (Demi Allah)…, Aceh nanti akan saya beri hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai Syari’at Islam. Akan saya pergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar dapat melaksanakan Syari’at Islam. Apakah kakak masih ragu?” Kata-kata itu diucapkan oleh Soekarno sambil terisak di bahu Daud Beureu’eh.

Akhirnya, Sukarno berhasil meluluhkan hati Daud Beureu’eh. Sukarno mengucapkan janjinya untuk meyakinkan Daud Beureu’eh, bahwa jika Aceh bersedia membantu perjuangan kemerdekaan, Syari’at Islam akan diterapkan di tanah rencong ini. Merasa tak tega melihat Sukarno menangis, urunglah niat Daud Beureu’eh meminta perjanjian hitam di atas putih.

Sumbangsih Rakyat Aceh

Daud pun serius dengan dukungannya pada Republik. Ia menyerukan lewat seluruh ulama di Aceh, agar rakyat Aceh mendukung Sukarno. Dukungan Daud pada perjuangan Republik Indonesia melawan Belanda –yang mau kembali berkuasa– menjadikan Aceh sebagai benteng Republik. Ia menjadi Gubernur Militer Aceh (1945-1953) dan Gubernur Aceh Darussalam (1948-1952).

Banyak sumbangsih rakyat Aceh yang nota bene adalah salah satu hasil perjuangan Daud Beureu’eh. Antara lain, saat ibukota Rl masih di Yogyakarta. Ketika Yogyakarta diduduki pasukan Belada dan Sukarno-Hatta ditawan Belanda dalam Agresi Militer II, tanpa dikomando, rakyat Aceh membangun dua pemancar radio untuk berkomunikasi dengan dunia luar yang terputus akibat aksi itu.

Begitu juga, saat PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) yang berkedudukan di Bukittinggi dipindahkan ke Bireuen. Rakyat Aceh menanggung seluruh biaya “akomodasi” pemerintahan darurat.  Dunia penerbangan Indonesia juga berutang budi pada rakyat Aceh, yang menyumbangkan pesawat terbang Seulawah I dan II untuk Rl.

Namun, tuntutan untuk hidup di bawah Syariat Islam belum juga terwujud. Bahkan rakyat Aceh cenderung menjadi “anak tiri,” ketika pada 1951 Sukarno membubarkan Provinsi Aceh dan melebumya menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara yang lebih besar. Hal itu menimbulkan kemarahan di Aceh.

Daud kecewa pemerintah Sukarno ingkar janji bahwa Aceh akan menjadi provinsi tersendiri, yang menerapkan syariat Islam. Daud, yang menjadi gubernur Aceh, berkata lantang di atas mimbar, “Apabila tuntutan Provinsi Aceh tidak dipenuhi, kita pergi ke gunung untuk membangun negara dengan cara kita sendiri.”

Didukung oleh mantan anggota PUSA dan banyak kalangan militer, Daud pun memimpin pemberontakan melawan Jakarta. Pada 21 September 1953, ia mendeklarasikan Aceh akan bergabung dengan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), yang sudah dibentuk sebelumnya di Jawa oleh Kartosuwiryo.

Pasukan militer yang dikirim Jakarta dengan cepat dapat menguasai kembali kota-kota Aceh, namun perlawanan itu meluas sampai 1959. Untuk meredakan perlawanan, pemerintah pusat mengirim M. Natsir ke Aceh. Saat itulah tercapai persetujuan damai, di mana Aceh disepakati akan menjadi provinsi tersendiri dengan status “Daerah Istimewa,” dengan hak untuk memberlakukan syariat Islam.

Daud sendiri tidak kembali dari basis gerilyanya sampai 1962. Daud akhirnya mendapat amnesti, namun ia tetap sangat kritis terhadap pemerintah pusat. Di masa damai, Pemerintah ingin memberi rumah untuk Daud, namun tokoh yang biasa hidup sederhana itu menolak. Daud meninggal di Aceh10 Juni 1987 pada umur 87 tahun.

TULISKAN PENDAPAT KAMU?

Please enter your comment!
Please enter your name here