Home Merdeka Dari Tanam Paksa Kemudian Lahir UU Agraria

Dari Tanam Paksa Kemudian Lahir UU Agraria

179
0

Oleh. Hana Wulansari

Perang kemerdekaan Belgia dan Perang Diponegoro banyak memakan biaya. Hal ini membawa kerugian ekonomi terhadap penjajah Belanda ketika ini. Kondisi ini mengundang kembalinya sistem konservatif. Para kaum konservatif mencetuskan sistem tanam paksa.

Sistem tanam paksa dimaksudkan agar dalam waktu singkat kas negeri induk terisi, sedangkan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan keadaan setempat. Menurut Van Den Bosch pelaksanaannya cenderung menolak gagasan kebebasan ekonomi. Ketika itu, perekonomian nusantara berada di bawah kekuasaan Barat. Di samping itu,  perdagangan di Indonesia dimonopili Inggris, dan pajak tanah yang diterapkan akan menggelisahkan rakyat. Oleh karena, Belanda  menyesuaikan dan mengintensifkan sistem tradisional yang sudah berlaku dengan menerapkan sistem tanam paksa. Baca: Sejarah Kelam Sistem Tanam Paksa

Keuntungan Tanam Paksa

Tanam paksa menuntut penduduk untuk menyerahkan hasil bumi yang nilainya sama dengan pajak tanah jika pajak itu dibayar dengan uang. Jadi diperkirakan penduduk menyerahkan 2/5 hasil buminya atau dapat diganti dengan 1/5 waktunya dalam setahun untuk kerja wajib (heerendienstens). Pada waktu itu produksi perkebunan Indonesia sangat laku di pasar Eropa sehingga diperoleh keuntungan yang tinggi.

Keuntungan tanam paksa itu akan meningkat jika proses produksinya dilakukan dengan cara tradisional, yang hampir tidak mengeluarkan biaya. Pelaksanaannya diserahkan kepada pihak penguasa pribumi untuk mengkoordinasikan, sehingga kebutuhan tanah dan tenaga kerja yang diperlukan pemerintah terpenuhi. Adapun penguasa pribumi itu tetap dibawah pengawasan pemerintah kolonial, meskipun ia sebenarnya pemilik tanah dan tenaga kerja.

Sistem tanam paksa yang diterapkan itu pada dasarnya adalah suatu penghidupan kembali sistem eksploitasi dari zaman VOC yang berupa sistem penyerahan wajib. Dalam perumusannya, sistem tanam paksa pada dasarnya merupakan penyatuan antara sistem penyerahan wajib dan sistem pajak tanah.

Maka ciri pokok sistem tanam paksa ini terletak pada keharusan rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk barang, yaitu berupa hasil pertanian mereka, bukan dalam bentuk uang. Sistem tanam paksa ini telah berhasil meningkatkan produksi tanaman ekspor dan mengirimkannya ke negara Belanda dan kemudian dijual ke pasar dunia, yang mendatangkan keuntungan besar. Dari sini utang negeri Belanda dapat dilunasi dan kemajuan ini telah membuat Amsterdam ibu kota Belanda, menjadi pusat perdagangan dunia untuk komoditi tropis.

Namun, sistem tanam paksa ini telah menimbulkan berbagai akibat pada kehidupan masyarakat pedesaan di Pulau Jawa, yaitu menyangkut tanam dan tenaga kerja. Sistem tanam paksa pertama-tama telah mencampuri sistem pemilikan tanah di pedesaan, karena para petani diharuskan menyerahkan tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor.

Perubahan sistem tanam paksa menyebabkan pergeseran sistem penguasaan dan pemilikan tanah untuk penataan pembagian kewajiban penyediaan tanah dan kerja kepada pemerintah.

Ada kecenderungan tanah petani yang tadinya luas menjadi terpilah-pilah semakin kecil dan kecenderungan tanah perseorangan menjadi tanah komunal.Sistem tanam paksa juga membutuhkan tenaga kerja rakyat secara besar-besaran untuk penggarapan lahan, penanaman, pemanenan dan lain-lain. Ini dalam prakteknya, dilakukan dengan sistem kerja paksa. Kerja paksa ini sangat memberatkan penduduk, selain karena tidak diberi upah, juga karena tugas pekerjaan yang harus dikerjakan secara fisik cukup berat.

Rakyat Semakin Sengsara

Akibat penerapan sistem tanam paksa, rakyat semakin kesengsaran. Bahkan penindasan demi penindasan terjadi di mana-mana. Pihak Kolonial Belanda menjajah secara fisik dan ekonomi. Rakyat diharuskan menanam dan mereka dengan modal sendiri. Namun hasil panennya kemudian diserahkan kepada pihak pemerintah kolonial sebagai pajak tanah dan lahan yang mereka tempati. Sistem tanam paksa tersebut terus berlangsung selama empat puluh tahun, yakni sampai tahun 1870.

Sistem politik Liberal tersebut, diberlakukan setelah tuntutan kelompok kaum liberal terhadap banyaknya penyelewengan yang terjadi dan pula menimbulkan banyak kesengsaraan terhadap rakyat pribumi dalam sistem tanam paksa dikabulkan oleh pihak Pemerintah Belanda.

Selanjutnya setelah dikabulkannya tuntutan tersebut, lahirlah Undang-undang Agraria atau dikenal juga dengan sebutan Agrarische Wet pada tahun 1870. Dengan lahirnya undang-undang tersebut, maka sistem politik tanam paksa dihapuskan dan diganti dengan sistem politik Liberal. Adapun isi dari Undang-undang Agraria tersebut ialah sebagai berikut:

  1. Gubernur Jendral tidak diperbolehkan menjual tanah.
  2. Dalam larangan ini tidak termasuk tanah-tanah kecil untuk perluasan kota dan desa dan untuk mendirikan perusahaan-perusahaan.
  3. Gubernur Jendral dapat menyewakan tanah menurut peraturan undangundang. Dalam peraturan ini tidak termasuk tanah-tanah yang telah dibuka oleh rakyat asli atau yang digunakan untuk penggembalaan ternak umum, ataupun yang masuk lingkungan desa untuk keperluan lain.
  4. Dengan peraturan undang-undang akan diberikan tanah-tanah hak Erfpacht untuk paling lama 75 tahun.
  5. Gubernur Jendral menjaga jangan sampai pemberian tanah-tanah itu melanggar hak-hak rakyat.
  6. Gubernur Jendral tidak akan mengambil kekuasaan atas tanah-tanah yangtelah dibuka rakyat asli untuk keperluan mereka sendiri atau yang masuk lingkungan desa untuk penggembala ternak umum ataupun untuk keperluan lain, kecuali untuk kepentingan umum, dan untuk keperluan perkebunan yang diselenggarakan atas perintah atasan menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk itu; segala sesuatu dengan pengganti kerugian yang layak.
  7. Tanah-tanah yang dimiliki rakyat asli dapat diberikan kepada mereka itu hak Eigendom, disertai syarat-syarat pembatasan yang diatur dalam undang-undang dan harus tercantum dalam surat tanda Eigendom itu, yakni mengenai kewajiban-kewajiban pemilik kepada negara dan desa; dan pula tentang hal menjualnya kepada orang yang tidak masuk golongan rakyat asli.
  8. Persewaan tanah oleh rakyat asli kepada orang-orang bukan rakyat asli berlaku menurut peraturan undang-undang.

Hak Erfpacht adalah hak untuk menggunakan tanah milik orang lain dengan kewajiban membayar sewa tiap-tiap tahun kepada pemilik tanah, baik berupa uang maupun penghasilan.Sedangkan hak Eigendom adalah hak yang diberikan kepada orang asing untuk selama-lamanya guna keperluan perluasan kota atau untuk mendirikan perusahaan kerajinan. Tanah yang termasuk Hak Eigendom ini hanyalah tanah yang ada dalam lingkungan kota saja dan tempat lainnya yangdipandang perlu. Luasnya tidak boleh melebihi 10 bahu.

Maka dengan lahirnya undang-undang tersebut, pada tahun 1870 pemerintah Kolonial Belanda memasuki politik “Pintu terbuka” atau dikenal juga dengan politik Kolonial Liberal, yang mana memberi kesempatan kepada pengusaha-pengusaha swasta asing untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan yang dahulunya diurus oleh pemerintah kolonial. Perusahaan-perusahaan swasta ini menunjukan tanda-tanda lebih menekan dibandingkan perusahaan perusahaan kolonial.

Hal ini dapat dilihat pada saat penerapan tanam paksa memberikan keuntungan sebesar 637 juta rupiah, kemudian setelah tanam paksa dihapuskan pada tahun 1870, kontribusi Hindia Belanda terhadap Negeri Belanda sampai abad 19 menjadi 832 juta rupiah. Rakyat terus mendapatkan tekanan dan penindasan tanam paksa, pada tahun 1870 Belanda memberlakukan “Politik Pintu Terbuka”. Politik pintu terbuka ini berhubungan dengan bidang perekonomian, yaitu memasukan

bantuan modal asing bagi kelancaran perekonomian pemerintah penjajah Belanda.

Dengan masuknya bantuan modal asing ini potensi ekonomi rakyat

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here