Cerita Di Balik Mundurnya Hatta dari Kusi Wapres

    12
    0
    Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta

    sejarahOne.id – Senin 23 Juli 1956. Ketua DPR Sartono kaget bukan kepalang menerima sepucuk surat. Apalagi di bagian pengirim tertera nama Wakil Presiden Mohammad Hatta. Belum hilang rasa kagetnya, Sartono kembali mengerutkan kening ketika membaca isi surat Hatta tertanggal 20 Juli 1956 itu, yang berbunyi:

    Merdeka, dengan ini saya beritahukan dengan hormat, bahwa sekarang, setelah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih rakyat mulai bekerja, dan Konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba waktunya bagi saya mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Segera, setelah Konstituante dilantik, saya akan meletakkan jabatan itu secara resmi“.

    Menerima surat tersebut, DPR awalnya menolak memenuhi permintaan Hatta secara halus. Caranya dengan tidak menanggapi atau membalas surat tersebut. Apalagi, ini bukan kali pertama Hatta mengirimkan surat senada kepada DPR.

    Setahun sebelumnya, yaitu 1955, Hatta juga pernah mengirimkan sepucuk surat kepada DPR. Dalam surat itu Hatta menyatakan keinginan mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden.

    Ketika itu Hatta dengan tegas berkata, “Sejarah Dwitunggal dalam politik Indonesia tamat, setelah UUD 1950 menetapkan sistem Kabinet Parlementer”.

    Alasannya, bila Parlemen dan Konstituante pilihan rakyat sudah terbentuk dan menggunakan Kabinet Parlementer, maka Presiden hanya bertugas sebagai kepala negara. Kepala negara pun hanya berfungsi sebagai simbol, sehingga wapres tidak diperlukan lagi.

    Ketika itu, surat Hatta didiamkan oleh DPR dengan harapan keinginan tersebut akan hilang dengan sendirinya. Di atas semuanya, DPR jelas tak melihat ada manfaatnya jika Dwitunggal Soekarno-Hatta pecah di tengah jalan.

    Namun, kali ini Hatta tidak main-main. Jumat, 23 November 1956, dia kembali mengirim surat kepada DPR menanyakan kelanjutan surat sebelumnya. DPR kemudian memberlakukan surat itu sebagai sesuatu yang mendesak.

    Sejumlah rapat yang berlangsung maraton digelar di gedung DPR, yang ketika itu masih berlokasi di Lapangan Banteng Timur, bersebelahan dengan gedung Kementerian Keuangan sekarang. Untuk mempermudah pembahasan surat Mohammad Hatta, sebuah panitia permusyawaratan pun dibentuk.

    Rapat pertama digelar Rabu, 28 November 1956. Dalam sidang ini, hadir 145 anggota DPR dan hanya berlangsung selama 2 menit saja. Ketua DPR Sartono bertanya kepada panitia tentang laporan yang sebelumnya sudah dibuat tentang pertemuan mereka dengan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Panitia belum siap dengan laporan itu.

    Mohammad Hatta

    Sidang kemudian dilanjutkan keesokan harinya, pada Kamis, 29 November. Kali ini, hadir 200 anggota DPR dan sidang cuma berlangsung 7 menit. Panitia melapor kepada Ketua DPR bahwa dianggap perlu untuk bertemu dengan Presiden Sukarno guna membicarakan niat Hatta tersebut. Sukarno sendiri baru akan menerima panitia pada Jumat keesokan hari, 30 November.

    Sidang untuk mengambil keputusan apakah menyetujui keinginan Hatta atau tidak dilanjutkan pada Jumat malam, 30 November 1956. Jumlah anggota yang hadir bertambah dan disemarakkan pula dengan kehadiran 14 menteri Kabinet Ali Sastroamidjojo.

    Malam itu, DPR sepakat untuk memenuhi permintaan Hatta. Maka, sepekan setelah Hatta berkirim surat, DPR menyatakan setuju untuk melepas Hatta. Jadi, terhitung sejak Sabtu, 1 Desember 1956, Mohammad Hatta resmi mengakhiri jabatannya sebagai Wakil Presiden RI yang telah diembannya selama 11 tahun.

    Tak berhenti di situ, DPR kemudian membahas sosok pengganti Hatta yang akan mengisi kursi wakil presiden. Dalam UUD hanya disebutkan bahwa Presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh seorang wakil presiden. Lantas, siapa yang akan membantu Presiden kalau wakilnya tidak ada? Hal ini sama sekali tidak dijelaskan dalam UUD.

    Sidang juga diramaikan oleh pro dan kontra tentang perlu tidaknya jabatan Wakil Presiden diisi kembali. Kalau iya, siapa yang akan menggantikan Hatta? Sayang pembicaraan ini tak pernah berujung dan faktanya jabatan Wakil Presiden RI kemudian kosong selama 17 tahun.

    Barulah pada 1973 kursi Wakil Presiden diisi lagi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Namun, itu tak lagi di era Presiden Sukarno yang tumbang seiring dengan berakhirnya era Orde Lama.

    Sayang, DPR sama sekali tak tertarik mencari tahu penyebab renggang hingga pecahnya Dwitunggal Proklamator RI. Banyak cerita dan kabar yang beredar tentang alasan Hatta mengundurkan diri. Namun, bagaimana alasan versi Hatta sendiri?

    Biang Perpecahan Soekarno Hatta

    Sejak awal, munculnya sosok Sukarno dan Mohammad Hatta sebagai Proklamator RI diamini banyak pihak sebagai Dwitunggal yang akan selalu seiya sekata dalam menata kemerdekaan Indonesia yang masih seumur jagung. Apalagi keduanya dianggap punya kemampuan berbeda yang saling melengkapi. Sukarno adalah sosok revolusioner yang mampu menggerakkan rakyat, sementara Hatta adalah seorang pemikir yang memiliki gagasan untuk kemajuan bangsa.

    Sukarno sangat suka menyampaikan gagasannya dengan berapi-api, sedangkan Hatta cenderung tak banyak bicara, tapi matang dalam konsep.

    Namun, dalam perjalanannya, Dwitunggal tak bisa selalu segendang sepenarian dalam mengelola negara ini. Hubungan keduanya mulai renggang dan perbedaan pandangan politik makin tajam. Semuanya bermuara pada keputusan Hatta untuk mundur sebagai wakil presiden.

    Banyak yang menilai, pengunduran diri Hatta merupakan kumpulan atau akumulasi dari beberapa konflik yang terjadi antara dia dengan Sukarno yang tidak bisa diakhiri. Kalau dilihat kembali jalan sejarah, keduanya memang tidak selalu sepaham sejak RI masih dalam angan-angan.

    Kedekatan keduanya memang tak bisa disangkal, tapi Sukarno dan Hatta juga sering kali terlibat pertentangan pendapat. Bahkan, itu terjadi sejak mereka aktif dalam organisasi pergerakan pemuda menentang kolonialisme Belanda, jauh sebelum Indonesia merdeka.

    Tipikal keduanya memang berbeda. Sukarno adalah seorang solidarity maker, seorang pemimpin yang pandai menarik simpati massa dan menggerakkan mereka untuk tujuan tertentu. Sementara, Hatta adalah seorang administrator yang ahli dalam penyelenggaraan negara.

    Kedua tokoh ini punya perbedaan pandangan dalam strategi dan orientasi politik. Di satu sisi, Sukarno ingin melanggengkan dominasinya meneruskan perjuangan revolusi. Pada sisi lainnya, Hatta telah berpikir maju untuk segera mengakhiri revolusi menuju pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

    Namun, untuk lebih spesifiknya, sejarawan sepakat bahwa yang menjadi penyebab mundurnya Hatta adalah pernyataan Sukarno. Sebagaimana ditulis dalam buku Sejarah Indonesia 8 Zaman Orde Lama, disebutkan mundurnya Hatta sebagai wapres disebabkan pernyataan Sukarno yang ingin mengubur partai politik.

    Sebagai seorang demokrat, pendapat tersebut ditentang oleh Hatta. Ia masih percaya pada sistem demokrasi yang bercirikan banyak partai politik. Selain itu, Hatta juga menentang konsepsi Presiden serta ide tentang Demokrasi Terpimpin.

    Meskipun hal itu disangkal Sukarno, fakta menunjukkan sebaliknya. Lihat saja ketika dalam pidatonya di hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1956, Sukarno mencanangkan betapa pentingnya sebuah Demokrasi Terpimpin.

    Sebulan kemudian, saat mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada, 27 November 1956, Hatta antara lain mengatakan:

    “Demokrasi Terpimpin tujuannya baik, tapi cara dan langkah yang hendak diambil untuk melaksanakannya kelihatannya malahan akan menjauhkan dari tujuan yang baik itu.”

    Sebenarnya, Hatta pernah berusaha untuk mendekatkan kembali hubungannya dengan Sukarno, atas desakan dan permintaan sejumlah tokoh agar Dwitunggal kembali bersama. Namun, upaya itu kandas. Dalam artikel “Demokrasi Kita” yang ditulisnya sekitar 1960, Hatta mengatakan:

    “Bagi saya yang lama bertengkar dengan Sukarno tentang bentuk dan susunan pemerintahan yang efisien, ada baiknya diberikan fair chance dalam waktu yang layak kepada Presiden Sukarno untuk mengalami sendiri, apakah sistemnya itu akan menjadi sukses atau suatu kegagalan. Sikap ini saya ambil sejak perundingan kami yang tidak berhasil kira-kira dua tahun yang lalu”.

    Pada artikel yang sama, Hatta juga menulis tentang DPR dan kritikannya atas keberadaan legislatif setelah tak lagi dipilih melalui pemilu:

    “Dengan perubahan Dewan Perwakilan Rakyat yang terjadi sekarang, di mana semua anggota ditunjuk oleh Presiden, lenyaplah sisa-sisa demokrasi yang penghabisan. Demokrasi Terpimpin Sukarno menjadi suatu diktatur yang didukung oleh golongan-golongan yang tertentu.”

    Kritik keras soal Demokrasi Terpimpin ini berlanjut. Masih dalam artikel “Demokrasi Kita”, Hatta makin keras bersuara. Dia menolak keinginan Sukarno untuk meruntuhkan Demokrasi Parlementer dan menggantinya dengan sistem Demokrasi Terpimpin. Pada bagian lain dia menulis:

    “Bahwa Sukarno seorang patriot yang cinta pada Tanah Airnya dan ingin melihat Indonesia yang adil dan makmur selekas-lekasnya, itu tidak dapat disangkal. Cuma, berhubung tabiatnya dan pembawaannya, dalam segala ciptaannya ia memandang garis besarnya saja. Hal-hal yang mengenai detail, yang mungkin menyangkut dan menentukan dalam pelaksanaannya, tidak dihiraukannya.”

    Konon, Sukarno sangat marah dengan tulisan itu. Majalah Pandji Masjarakat yang pertama kali menerbitkan artikel itu diberedel. Pemimpin redaksinya, Hamka, ditahan. Hatta pun jadi sulit menulis di media massa. Dengan kritikan yang pedas itu, berakhirlah kedekakatan keduanya secara politik. Hebatnya, hubungan Sukarno dan Hatta sebagai dua orang yang bersahabat tak terganggu sama sekali.

    Sumber: Liputan6.id

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here