Home Merdeka Catatan Sejarah, Pergerakan Nasional di Indonesia

Catatan Sejarah, Pergerakan Nasional di Indonesia

251
0

Oleh Hamzah Afifi

SejarahOne.id – Sebelum memasuki era Pergerakan Nasional, pihak kolonial Belanda mencoba politik kemakmuran dan balasbudi. Munculah Politik Etische oleh Van Deventer; Politik Assosiasi oleh Ch Snouck Hurgronje dan Politik De Islamisasi (Dutch Islamic Polecy) oleh Christiaan Snouck Hurgronje.

Kelihatannya politik itu humanis untuk kesejahteraan rakyat, namun karena landasannya tetap kolonialisme, maka jadinya tetap eksploitatif dan menindas rakyat. Khusus politik De Islamisasai sangat merugikan umat Islam, karena: memecah umat Islam jadi dua dikotomi Abangan dan Putihan, membenturkan ulama dengan pemuka adat, memperbanyak sekolah untuk memdidik anak-anak umat Islam agar terpisah dari kepercayaan pada agama Islamnya.

Selain itu, menindas segenap gerakan politik yang berdasar Islam dan membikin masjid dan memberangkatkan haji gratis untuk meredam gerakan Islam. (Snouck Hurgronje, Islam in de Nederlansch Indie). Akibat dari politik kolonial di atas, maka perjuangan melawan kolonial menjadi terpecah.

Menurut Thesis Endang Syaifuddin Anshari, MA perjuangan di Indonesia terpecah jadi dua kelompok besar yaitu Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler. Kondisi inilah sampai sekarang masih tampak dalam dinamika perpolitikan kita.

Sebagai salah satu yang penting pelopor awal Pergerakan Nasional di Indonesia ialah umat Islam, yaitu pada tanggal 16 Oktober 1905, lahir Sarekat Dagang Islam (SDI), yang kemudian tahun 1912 menjadi Sarekat Islam (SI), sebagai gerakan Ekonomi dan politik.

Pada 18 November 1912 lahir Muhammadiyah sebagai gerakan Sosial Keagamaan, dari lembaga pendidikannya menghasilkan pimpinan bangsa Indonesia yang menentang Belanda, kemudian Jami’atul Khoir, Al Irsyad, Jong Islamieten Bond (1922), Persatuan Islam (Persis) tahun 1920, Nahdhatul Ulama (1926) dan lainnya adalah dalam kategori nasionalis Islami, yang kesemuanya punya andil dalam melawan penjajah Belanda.

Di samping itu, lahirlah Boedi Oetomo, 20 Mei 1908 dan Indische Partij (1912), Jong Java, PKI, Perhimpunan Indonesia (PI), PNI (1927) dan sebagainya adalah dalam kategori nasionalis sekuler. (Endang Syaifuddin Anshari, Piagam Jakarta: 22 Juni 1945. Thesis di Mac Gill University, Canada ).

Dalam menghadapi gerakan umat Islam, Belanda menggunakan “Christening Politiek” namun tidak berhasil. Ketika gencarnya SI menuntut “Boemi Poetera Zelfbestuur” (Bangsa Indonesia berpemerintahan sendiri), dengan gerakan Rapat Akbar dan pemogokan yang dilakukan hampir merata di pelosok kepulauan Indonesia, maka Belanda segera bertindak.

Untuk menghadapi gelombang gerakan umat Islam itu, maka upaya Politik Belanda dengan mendatangkan virus komunis yaitu menggunakan tokoh-tokoh komunis Belanda Snevliet, Barandesteder, Ir Baars, Brigsma dan Van Burink, didatangkan ke Indonesia untuk menghadapi Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh komunis itu kemudian mengkader Semaun, Alimin Dharsono dan Tan Malaka, disusupkan ke SI

Lalu, terjadilah pembusukan dari dalam, pecahlah SI jadi dua: SI Putih yang asli dan SI Merah yang komunis bergabung dengan ISDV (Indische Socialis Democratische Vereeniging) jadi PKI (23 Mei 1920). Mulai dari sinilah maka umat Islam berhadapan terus dengan komunis. (AK Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia dan A. Adaby Darban, Peran serta Islam dalam Perjuangan Indonesia. ).

Pada tahun 1937 organisasi-organisasi Islam bersatu membentuk MIAI ( Majlisul Islam A’la Indonesia) diprakarsai oleh Muhammadiyah, NU, Persis, Alwasliyah dan lainnya. Pada zaman Jepang MIAI diubah namanya jadi MASYUMI (Majlis Syura Muslimin Indonesia) dan memiliki pasukan Hizbullah Sabilillah sebagai modal perjuangan bersenjata di kemudian hari.

Saat mempersiapkan kemerdekaan dalam BPUPKI di sidangkan konsep dasar negara, muncul konsep Moh Yamin, Soepomo dan Soekarno yang telah diajukan, namun sidang belum menerima, kemudian dibentuklah panitia Ad Hock (9 anggota), yang memutuskan Rumusan Piagam Djakarta 22 Juni 1945 (Djakarta Charter). Rumusan itu melalui debat yang panjang akhirnya disetujui pada tanggal 16 Juli 1945.

Namun, pada tanggal 18 Agustus 1845, keputusan itu dianulir atas usul opsir Jepang mengatasnamakan utusan dari Indonesia Timur, yang menyatakan bahwa bila kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” tidak diubah, maka Indonesia Timur akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian Hatta melobi dengan para ulama agar dapat mengubah Piagam Djakarta demi persatuan Nasional RI. Awalnya para ulama tidak setuju, sebab itu sudah keputusan BPUPKI sebagai konsensus nasional, namun demi toleransi dan menjaga negara RI dari perpecahan, akhirnya disepakati dengan kalimat: “Ketuhanan Yang Maha Esa” (peranan Ki Bagus menempatkan Yang Maha Esa sebagai Tauhid Rakyat Indonesia). (Endang Syaifuddin Anshari, Piagam Jakarta)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here