Home Opini Berpotensi Ganggu Persatuan Bangsa, IKADI Tolak Pembahasan RUU HIP

Berpotensi Ganggu Persatuan Bangsa, IKADI Tolak Pembahasan RUU HIP

55
0

SejarahOne.id- Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), yang merupakan usulan DPR, menjadi polemik. Ikatan Dai Indonesia (IKADI) menolak dilanjutkannya pembahasan RUU HIP.

Hal itu dikatakan Ketua Umum IKADI, Prof Achmad Satori dalam keterangan pers kepada media, Selasa lalu. “Menolak dilanjutkannya pembahasan RUU HIP yang berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah dan masyarakat Indonesia fokus dalam penanganan Corona. “Lebih baik semua anak negeri, berkonsentrasi dan saling sinergi dalam penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya,” kata Satori.

Selain itu, Satori juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengamalkan Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tak melupakan sejarah.

“Menghimbau masyarakat agar jangan melupakan sejarah (Jas Merah) dan juga Jangan sekali-kali meremehkan jasa ulama dan umat islam (Jas Hijau), karena keduanya saling mengisi dan melengkapi,” ungkapnya.

RUU HIP resmi ditetapkan menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada Selasa (12/6/2020). RUU HIP menjadi polemik karena terdapat muatan trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan, dan ekasila, yaitu gotong royong.

RUU HIP juga menyulut kontroversi karena tidak menyertakan Tap MPRS mengenai pembubaran PKI dalam konsideran ‘mengingat’ di draf RUU tersebut. Tap MPRS mengenai pembubaran PKI itu bernama lengkap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia

Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara, dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here