Bantuan Militer Uni Soviet dan Kedekatan Soekarno dengan Komunisme

    131
    0
    Sejarah telah mencatat, pada era tahun 1960an, Presiden Soekarno menjalin kemesraan dengan Uni Soviet. Bahkan negara komunis itu beberapa kali mengirimkan bantuan militer  untuk Indonesia.

    Nikita Khrushchev, pemimpin Uni Soviet pada saat itu beberapa kali menggelontorkan mesin perang untuk RI. Uni Soviet merangkul Soekarno dengan paham komunis dan Soekarno pun menyambutnya.

    Khruschev adalah  sosok politikus yang menjadi cikal bakal Rusia modern.  Era 1960-an adalah masa-masa keemasan bagi militer Indonesia, khususnya dari matra Angkatan udara Republik Indonesia (AURI) dan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). Terlebih, saat itu tengah terjadi konflik antara Indonesia dengan Belanda soal Irian Barat (berubah jadi Irian Jaya dan kini Papua), yang saling diperebutkan oleh kedua belah pihak. Indonesia saat itu tengah diuntungkan lewat hubungan baiknya dengan Uni Sovyet.

    Dari kedekatan ini, tanah air memperoleh kemudahan berupa limpahan alusista tempur modern yang membuat militer Indonesia menjadi yang terkuat di wilayah ASEAN. Tentu saja, semua tak lepas dari jasa besar seorang Nikita Khrushchev, pemimpin Uni Soviet pada saat itu.

    Uni Soviet Membantu Indonesia Merebut Irian

    Pada 1960an Indonesia yang tengah berkonflik dengan Belanda soal Irian Barat, akhirnya sampai juga di telinga pemerintah Uni Soviet. Hal ini berawal dari kunjungan pertama Presiden Sukarno ke Moskow pada 1956. Di sana, ia membicarakan permasalahan negaranya dengan Belanda, yang kemudian disebut sebagai Sengketa Irian Barat.

    Masalah Irian Barat  didengar dengan baik oleh Nikita Khrushchev, pemimpin Soviet pada saat itu. Bak gayung bersambut, pria kelahiran 15 April 1894 menentang kolonialisme dan menyebarkan komunisme di Asia. Khrushchev dengan cepat mengumumkan dukungannya terhadap Indonesia, di mana saat itu tanah air tengah gencar mendapatkan suara dari forum PBB.

    Moskow mulai mempersenjatai militer Indonesia hingga jadi yang terkuat di ASEAN

    Merah Putih Raksasa Berkibar di Puncak Gunung Papua
    Ilustrasi: Tim Rescue mitra Polda Jatim bersiap melakukan upacara pengibaran bendera Merah Putih di Gunung Batok, kawasan wisata gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu 16 Agustus. (Antara/Paramayuda)

    Seorang peneliti dan ahli Indonesia yang tinggal di Den Haag, Belanda, Clarice Van Den Hengel bercerita pada media Rusia, Russian Beyond The Headline (RBTH), Presiden Pertama Indonesia, Sukarno menjelaskan, saat Indonesia merdeka dan kemerdekaan diakui Belanda. Namun, Irian Barat belum mendapat pengakuan sebagai bagian NKRI.

    Soekarno pun mulai bergerak untuk membebaskan Irian Barat. Upaya ia mulai dengan melakukan negosiasi dengan Belanda. Namun, langkah itu gagal.

    Setelah itu, Sukarno mencoba menggalang dukung melalui PBB. Hasilnya ternyata sama saja.

    Soekarno mengunjungi Moskow. Di sana, dirinya bersama pemimpin Soviet ia membahas permasalahan Irian Barat. Pemimpin Soviet Nikita Khrushchev, yang mendukung gerakan antikolonialisme di Asia dan Afrika, dengan cepat mengumumkan dukungannya terhadap Indonesia.

    Dukungan Moskow ditunjukan dengan mempersenjatai angkatan bersenjata Indonesia.

    Dari medio 1950-an hingga akhir era Orde Lama, Soviet menyuplai Indonesia  satu kapal penjelajah, 14 kapal perusak, delapan kapal patroli antikapal selam, 20 kapal rudal, beberapa kapal torpedo bermotor dan kapal meriam, serta kendaraan-kendaraan lapis baja dan amfibi, helikopter, dan pesawat pengebom.

    “Situasi benar-benar berubah ketika Indonesia dipersenjatai oleh Soviet.  Belanda sudah kalah perang dengan rakyat Indonesia dan tidak siap untuk berurusan dengan tentara Indonesia yang dilengkapi dengan senjata modern,” jelas Van Den Hengel seperti dikutip dari RBTH, Kamis (26/1/2017).

    Dipasoknya senjata dari Uni Soviet membuat Indonesia terlibat konforntasi dengan Belanda pada 1960.

    Fase akhir konfrontasi ini pun akhirnya tak cuma melibatkan RI-Belanda. AS dan NATO akhirnya turun tangan.

    Melihat kondisi seperti itu, Menlu Indonesia Subandrio memilih terbang ke Soviet untuk kembali bertemu Khrushchev. Pemimpin Soviet ini pun bertanya pada Subandrio soal seberapa besar kemungkinan RI-Belanda mencapai kesepakatan.

    Subandrio menjawab kemungkinan tidak terlau besar. Ia memperkirakan, “Belanda tidak bisa bersikap rasional dan memilih terlibat dalam operasi militer, ini akan menjadi perang yang, pada batas tertentu, bisa berfungsi sebagai medan pembuktian bagi pilot-pilot kami yang menerbangkan pesawat tempur yang dilengkapi dengan rudal. Kita akan melihat bagaimana rudal kami bekerja’,” ucap Subandrio ketika itu.

    Subandrio akhirnya memberi tahu hasil pembincaraannya pada AS. Negeri Paman Sam akhirnya mengambil keputusan besar yang sangat terkait dengan keinginan mereka menghindari potensi pecahnya kembali perang dunia.

    “Ini menjadi momen berakhirnya kekuasaan Belanda di Irian Barat. Selain ingin menghindari konfrontasi langsung dengan Uni Soviet, AS tidak ingin terlihat bahwa negaranya tampak mendukung penjajah Eropa melawan negara dunia ketiga yang baru merdeka,” jelas Van Den Hengel.

    Akhirnya di bawah tekanan AS, pada Agustus 1962, Belanda sepakat menyerahkan Irian Barat ke Otoritas PBB (UNTEA). Di 1963, wilayah Irian Barat akhirnya diserahkan kepada Indonesia.

    Setelah referendum 1969, atau yang dikenal sebagai Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), rakyat Irian Barat dengan suara bulat memilih bergabung dengan Indonesia. Meskipun dibantah oleh beberapa pengamat Barat, hasil referendum diterima oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, Australia, serta 81 anggota PBB lainnya.

    TULISKAN PENDAPAT KAMU?

    Please enter your comment!
    Please enter your name here