Kronologi Beralihnya Kepemimpinan NKRI Pasca Peristiwa G30 S PKI

    146
    0
    Panglima Besar Soeharto bersama Presiden Soekarno

    SEJARAHONE.ID – Setelah penculikan dan pembunuhan jenderal-jenderal Angkatan Darat pada 30 September 1965 (G30 S PKI), posisi Soekarno sebagai presiden semakin lemah. Pada hari ketujuh bulan Februari 1967, Presiden Sukarno mengirim dua surat kepada Soeharto. Dalam salah satu surat, Sukarno mengatakan bersedia menyerahkan kekuasaan eksekutifnya kepada Soeharto.

    Penyerahan itu dengan syarat: Sukarno tetap dipertahankan sebagai kepala negara yang berwenang menyatakan perang, serta mengangkat dan menerima duta besar. Tawaran Sukarno tersebut sebenarnya tidak begitu mengherankan. Setelah peristiwa G30 S PKI, penculikan dan pembunuhan jenderal-jenderal Angkatan Darat pada 30 September 1965, posisi Soekarno  semakin lemah.

    Pelaku utama penculikan dan pembunuhan itu adalah Letnan Kolonel Untung—seorang komandan Cakrabirawa, pasukan khusus pengawal presiden. Untung  melancarkan kudeta untuk kepentingan Partai Komunis Indonesia (PKI).

    Tiga hari setelah peristiwa tersebut, Sukarno menunjuk Soeharto, yang saat itu menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis AD (Pangkostrad), untuk melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban. Soeharto menindaklanjuti penunjukan tersebut dengan membentuk Komando Pemulihan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada 10 Oktober 1965. Soeharto pun menjadi panglima pertamanya.

    Dalam Soeharto: A Political Biography (2001), sejarawan R.E. Elson menyebutkan, setela tertangkap pasukan, Untung dihukum mati dan PKI  diberangus.  Elson mencatat sebanyak 1.334 orang terkait PKI ditangkap di Jakarta per 16 Oktober 1965.

    Menurut Elson, cepat dan masifnya tindakan Soeharto dimotori dua motif. Pertama, motif pengakuan bahwa zaman telah berubah secara mendasar sejak 1 Oktober 1965. “PKI (yang sebelumnya kuat) terbaring bingung, tidak pasti, sangat lemah dan terkapar,” sebut Elson (hlm. 124). Kedua, motif perhatian yang lebih strategis: kebutuhan untuk menciptakan solidaritas dan meningkatkan legitimasi. Soeharto memanfaatkan momentum Gestapu untuk menyatukan kelompok anti-komunis di belakangnya dengan memusatkan perhatian mereka kepada PKI.

    Kepemimpinan Soekarno Pasca PKI Ditumpas

    Karen Brooks dalam “The Rustle of Ghost: Bung Karno in the New Order” (1995) mengatakan, Presiden Sukarno mesti berebut kekuasaan dengan tentara setelah PKI diberantas. “Dengan keluarnya PKI dan tentara bertekad untuk menegaskan kontrol, Sukarno mendapati dirinya dan kebijakannya semakin diabaikan,” sebut Brooks. Itu semakin terlihat sejak Sukarno meneken Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) pada 1966. Surat perintah itu memberi mandat kepada Soeharto untuk menjamin jalannya pemerintahan dan menjaga keselamatan presiden.

    Kronik ’65 (2017) yang disusun Kuncoro Hadi dan kawan-kawan mencatat, Supersemar memiliki kekuatan yuridis yang mengikat semua orang—bahkan Presiden Sukarno pun tidak bisa mencabutnya—ketika MPRS memutuskannya sebagai TAP MPRS Nomor IX/1966 pada 21 Juni 1966. Pada hari itu juga MPRS mencabut gelar Sukarno sebagai presiden seumur hidup.

    Sementara itu, MPRS memberikan kewenangan kepada Soeharto, sebagai pengemban Supersemar, untuk membentuk kabinet pada 5 Juli 1966. Soeharto berperan  menjadi Pangkopkamtib hingga mendapat mandat Supersemar. Di sisi lain, lemahnya kondisi ekonomi semasa Demokrasi Terpimpin dan berbagai demonstrasi menentang Sukarno turut membuat posisi politik presiden pertama itu semakin terdesak.

    Pertanggungjawaban Soekarno Ditolak

    Pada 10 Januari 1967, Soekarno  mengirim surat untuk MPRS. Saat itu, MPRS diketuai Jenderal A.H. Nasution. Dalam surat bertajuk “Pelengkap Nawaksara” itu, Sukarno menjelaskan ada tiga alasan G30 S PKI,  yakni keblingernya pemimpin-pemimpin PKI, keahlian subversi neo-kolonialisme dan neo-imperialisme, dan adanya oknum yang tidak benar. Istilah Nawaksara pernah digunakan Sukarno sebagai judul pidato pertanggungjawabannya kepada MPRS pada 22 Juni 1966 yang sama sekali tidak menyinggung soal G30S dan PKI. Dengan adanya surat tersebut, pidato pertanggungjawaban presiden menjadi lengkap. Namun, MPRS menolaknya.

    Pada 9 Februari 1967, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) mengajukan pelaksanaan sidang MPRS untuk memberhentikan Sukarno.

    Sementara itu, Sukarno, sebagaimana diceritakan O.G. Roeder dalam Anak Desa: Biografi Presiden Soeharto (1984), tidak memiliki pilihan selain mengundurkan diri. “Tindakan yang menarik diri dengan sukarela—sekalipun dengan maksud tersembunyi tertentu—akan lebih baik baginya, daripada diberhentikan dari jabatan oleh lembaga tertinggi negara tersebut” (hlm. 117). Pada 20 Februari 1967, Soeharto mencoba meyakinkan Sukarno dan para pendukungnya bahwa kekuasan sang Pemimpin Besar Revolusi telah usai.

    Soekarno pun berkenan menyerahkannya. Namun, Soeharto masih curiga soal pernyataan Sukarno itu. Penyebabnya ada dalam surat yang dikirim Sukarno pada 7 Februari 1967. Di situ Sukarno menulis nama dan gelarnya secara lengkap: Presiden Republik Indonesia/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dan mengarahkan Soeharto untuk “melaporkan pada Presiden tentang pelaksanaan pemindahan kekuasaan ini apabila dipandang perlu”. Apa yang diinginkan Soeharto adalah penyerahan kekuasaan presiden secara konstitusional.

    Soekarno Menyerahkan Kekuasaan

    Akhirnya, Sukarno  menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada pengemban Supersemar Soeharto di tanggal 22 Februari 1967, tepat hari ini 51 tahun lalu. Tak lama kemudian, MPRS mencabut kekuasaan Presiden Sukarno dan menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden. Ketetapan itu tertuang dalam TAP MPRS No. XXXIII tahun 1967.

     

    TULISKAN PENDAPAT KAMU?

    Please enter your comment!
    Please enter your name here