Home Galeri Sejarah Kekuasaan Kehakiman NKRI

Sejarah Kekuasaan Kehakiman NKRI

256
0

SEJARAHONE.ID – Sejarahnya kekuasaan kehakiman telah mengalami perkembangan yang sangat panjang sesuai situasi dan kondisi politik yang terus berkembangan menurut era ketatanegaraan yang mengikutinya. Untuk melihat sejarah pekembangan kekuasaan kehakiman tersebut paling tidak penelusuran harus dikaji pada tiga tahapan, yaitu tahap pemerintahan Hindia Belanda, masa pemerintahan Jepang dan masa setelah kemerdekaan

Masa Pemerintahan Belanda

Pada masa pemerintahan Belanda, badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bersifat pluralistik dan diskriminatif karena adanya perbedaan peradilan yang khusus untuk orang-orang Eropa atau yang dipersamakan dengannya.

Penampakan Pengadilan di Indonesia Era Kolonial Belanda

Kemudian, ada badan peradilan yang khusus untuk golongan pribumi seperti adanya peradilan Gubernemen dan peradilan Adat. Peradilan Gubernemen mengadili atau melaksanakan fungsinya atas nama Raja atau Ratu Belanda, sedangkan Peradilan Adat tidak demikian halnya. Kebijakan yang diambil pemerintah Hindia Belanda mengenai peradilan adalah dengan mengeluarkan Staatblad 1932 Nomor 80 yang mengatur tentang susunan dan kedudukan, kekuasaan mengadili, hukum materil dan hukum acara badan Peradilan Adat. Disamping itu diberi kewenangan kepada Residen untuk menyusun peraturan pelaksanaannya.

Dalam prakteknya peradilan ini bukanlah bentuk peradilan yang bebas dan merdeka karena Residen mempunyai kewenangan untuk membatalkan putusan pengadilan adat atau memerintahkan pemeriksaan kembali oleh hakim yang ditunjuk oleh Residen dan Residen berkuasa untuk menetapkan bahwa seseorang tidak termasuk ke dalam jurusdiksi Peradilan Adat setempat.

Masa Pemerintahan Jepang

Pada masa pemerintahan Jepang dimana tujuannya hanya untuk melindungi kepentingan dan keselematan prajurit yang sedang mengalami peperangan sehingga karakteristik pemerintah penjajahan Jepang di Indonesia adalah pemerintah militer dengan tujuan utamanya adalah untuk menjaga keselamatan dan keamanan personil militer Jepang demi tercapainya tujuan perang.

Sesuai dengan karakteristik dan tujuan perang maka yang pertama-tama dibentuk oleh pemerintah militer Jepang adalah peradilan yang melindungi militer yang disebut Gunritukaigi.

Masa Setelah Kemerdekaan

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia setelah kemerdekaan, kekuasaan kehakiman mendapat penataan secara sungguh-sungguh walaupun dalam berbagai hal model kekuasaan kehakiman yang dirumuskan masih menggambarkan adanya kekurangan dan kelemahan yang belum sepenuhnya dapat difungsikan sebagai lembaga yang memberi Perkembangan, Kekuasaan Kehakiman 15 keadilan dan pengayoman masyarakat.

Bertolak dari pemikiran yang demikian dianggap perlu untuk mencermati dan mengakaji sejarah perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang pengkajiannya dilakukan baik pada masa sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat badan Peradilan yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah rechtspraaken, peradilan yang dimaksud terdiri dari: (Sotoprawiro, 1994:91-92):

1) Peradilan Gubernemen (Gouvernements rechtpraak) yang meliputi seluruh Hindia Belanda.

2) Peradilan Pribumi (Inheemscherecht-spraak) hanya terdapat di daerah langsung (administratif) daerah seberang.

3) Peradilan Swapraja (Zelfbestuurs rechtspraak) yang terdapat di daerah tidak langsung (otonom), kecuali daerah Swapraja Paku Alaman dan Pontianak.

4) Peradilan Desa (Dorps rechtspraak), dengan catatan, di samping yang berdiri sendiri ada yang merupakan bagian dari Peradilan Gubernemen, Peradilan Swapraja, maupun Peradilan Adat. Pada masing-masing jenis Peradilan itu, dimungkinkan pula adanya sejenis kamar berupa Kamar Peradilan Agama (Godsdienstige Rechtspraak).

Peradilan Gubernemen

Peradilan Gubernemen terdiri dari dua bagian yaitu Peradilan Sipil dan Peradilan Militer. Peradilan Sipil terdiri atas 4 (empat) kamar yaitu: 1) Landgreceht dimana peradilan ini berlaku untuk semua golongan.

Inlandsche Rechtspraak

Adalah Peradilan Pribumi, yang pada prinsipnya berlaku untuk golongan Pribumi. Untuk daerah Jawa dan Madura Peradilan bawahan berupa Districtsgerecht dan Regentschaosgerecht. Peradilan atasan dari kedua jenis Peradilan itu adalah Peradilan Landraad. Untuk daerah Seberang Peradilan bawahan berupa: Negorijrechtbank, Districsgerecht/ Districtsraad, dan Magistraat-sgerecht. Sama dengan di daerah Jawa dan Madura Peradilan atasan dari kesemua peradilan itu adalah Peradilan landraad.

Europeesche Rechtspraak

Adalah Peradilan Eropa, pada prinsipnya berlaku untuk golongan Eropa, susunan peradilan ini pada tingkat banding dikenal dengan Raad van Justitutie dan tingkat kasasi berupa Hoog Gerechtshof van Nederlandsche Indie.

Peradilan Agama

Peradilan ini mengadili perkara agama Islam. Peradilan jenis ini terdapat: di Jawa dan Madura berupa: Priesterraad dan Hof voor Islamictische Zaken; Di Banjarmasin dan Hoeloe Soengai berupa Qadi; sedangkan di daerah lain seperti Palembang, Jambi, Pontianak, Ternate, Ambon, Makasar dan lain-lain, disesuaikan dengan sebutan yang dikenal di daerahnya masing-masing, dan pada umumnya menggunakan sebutan Qadi. Sementara peradilan yang merupakan bagian dar Peradilan Militer terdiri dari Krijgsraad. Zeekrijgsraad, dan Hoog Militer Gerechtshof.

Krijgsraad

Adalah peradilan militer yang terdapat di Cimahi, Makasar dan Padang. Pengadilan Krijgsraad ini mempunyai kekuasaan dan berwenang mengadili perkara tentara Belanda (KNIL) yang berpangkat Kapten ke bawah, sedang Zeekrijgsraad merupakan pengadilan Militer yang pada prinsipnya sama dengan Krijgsraad, perbedaannya hanyalah bahwa Peradilan ini diselenggarakan di atas kapal perang.

Sebagai Peradilan militer tertinggi adalah apa yang dikenal dengan sebutan Hoog Militair Gerehtshof yaitu peradilan yang berkedudukan di Batavia. Kewenangan dari Hoog Militair Gerehtshof adalah memeriksa perkara pada tingkat banding dari Krijgsraad dan Zeekrijgsraad, serta merupakan Peradilan pertama dan tertinggi dari kalangan tentara yang berpangkat perwira ke atas.

Peradilan Adat Dasar

Hukum Peradilan Adat sama dengan dasar hukum Peradilan Gubernemen yaitu Pasal 130 Indische Staatregering (IS) atau Undang-undang Dasar Hindia Belanda.Walaupun kedua peradilan ini dibentuk dengan dasar hukum yang sama, namun Perkembangan, Kekuasaan Kehakiman 17 terdapat perbedaan yang sangat prinsipil.

Peradilan Gubernmen mengadili atau melaksanakan fungsinya atas nama Raja/Ratu Belanda, sedangkan Peradilan Adat tidak. Meskipun demikian, pemerintah Hindia Belanda mempunyai pengaruh yang cukup besar dari segi pengaturan dan pengangkatan hakim-hakim badan Peradilan Adat ini.

Pada awalnya Peradilan Adat ini hanya terdapat di daerah daerah seberang yang pelaksanaannya dilakukan menurut hukum adat masing-masing, kemudian terjadi perkembangan karena adanya perubahan sikap pemerintah Belanda untuk membina Peradilan Adat itu.

Kebijakan yang diambil pemerintah Hindia Belanda adalah mengeluarkan Staatblad 1932 Nomor 80 yang mengatur tentang susunan dan kedudukan, kekuasaan mengadili, hukum materil dan hukum acara badan Peradilan Adat. Disamping itu diberi kewenangan kepada Residen untuk menyusun peraturan pelaksanaannya. Dilihat dari sudut pandang kedudukan dan tingkatannya, pada umumnya badan Peradilan Adat ini terdiri dari tiga tingkatan pengadilan yang dikenal dengan: 1) Pengadilan Tingkat Desa (Rapat) 2) Pengadilan Tingkat Rendah (Kleine Rapat) 3) Pengadilan Tingkat Tinggi (Groote Rapat). Pengadilan desa (Rapat) dengan pengadilan Tingkat Rendah (Kleine Rapat) pada prinsipnya memiliki kedudukan (tingkatan) yang relatif sama. Pengadilan Desa hanya dapat mengadili urusan-urusan kecil yang dilakukan oleh anggota persekutuan adat setempat.

Sedangkan Kleine Rapat mengadili unsur-unsur kecil yang dilakukan oleh orang pribumi bukan penduduk setempat. Di sisi lain, Groote Rapat merupakan pengadilan Tingkat Banding bagi kedua jenis pengadilan tersebut, atau menjadi pengadilan pertama bila di daerah tersebut tidak terdapat pengadilan Desa dan atau pengadilan Tingkat Rendah.

Di beberapa daerah seperti di Lombok terdapat pula pengadilan agama yang mempunyai tingkatan yang sejajar dengan pengadilan Desa dan Kleine Rapat. Dalam prakteknya peradilan ini bukanlah bentuk peradilan yang bebas dan merdeka karena Residen mempunyai kewenangan untuk membatalkan putusan pengadilan adat atau memerintahkan pemeriksaan kembali oleh hakim yang ditunjuk oleh Residen.

Berdasarkan pada Staatblad Tahun 1932 Nomor 80, Jurisdiksi Peradilan Adat diatur sebagai berikut: Perkembangan, Kekuasaan Kehakiman 18 1) Pengadilan Adat berwenang mengadili perkara yang terjadi di wilayah kekuasaan Badan Peradilan Adat. 2) Semua orang pribumi dari mana pun asalnya dapat menjadi terdakwa atau pun tergugat. 3) Semua golongan penduduk dapat menjadi penggugat. Dalam kaitannya dengan Peradilan Adat ternyata kekuasaan Residen cukup besar. Residen berkuasa untuk menetapkan bahwa seseorang tidak termasuk ke dalam jurusdiksi Peradilan Adat setempat.

Peradilan Adat tidak berwenang mengadili perkara kejahatan yang menyangkut aspek keamanan dan ketertiban. Terhukum dalam Peradilan Adat dapat meminta grasi, amnesti dan abolisi kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Peradilan Adat terdapat di wilayah: 1) Onderafdeeling Padanglawas, Afdeelingen Bataklanden dan Nias kecuali BatoeEilanden (Residentie Tapanoeli); 2) Onderafdeeling Mentawai-Eilanden dan Distrik Kerinci (Residentie Sumatra’s Weskust); 3) Residentie Bengkoelen, kecuali ibukotanya; 4) Residentie Palembang, kecuali ibukotanya; 5) Bekas kesultanan Riau-Lingga (Residentie Riow en Onderhoorigheden); 6) Onderafdeelingen Boven-Mahakam dan Pasir (Residentie Zuider en Ooster Afdeeling van Borneo); 7) Bekas kerajaan Gorontalo (Resindetie Manado); 8) Adatgemeenschapeen Gatarang-Matinggi, Kidnang, Laikang, Wanora Waro (Residentie Celebes en Onderhoorighheden); 9) Taoen, Nila en Seroea-eilanden; Laboeha. Obi, Kekik en Lewin eilanden (Residentie Molukken); 10) Afdeeling Groot-Aceh dan Onderafdeeling Singkel (Residentie Atjeh en Onderhoorigheden); 11) Onderafdeeling Boven-Kapoeas dan Semitaoe dan Distrik Pinohlanden dan Meliaoe (Residentie Westerafdeeling van Borneo); 12) Afdeeling Lombok (Residentie Bali en Lombok).

 

TULISKAN PENDAPAT KAMU?

Please enter your comment!
Please enter your name here