Home Uncategorized Umat Islam Menolak Rumusan Pancasila Rumusan 1 Juni Versi Nasakom

Umat Islam Menolak Rumusan Pancasila Rumusan 1 Juni Versi Nasakom

92
0

SEJARAHONE.ID – Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun  dan Yusril Ihza Mahendra bependapat bahwa hari lahir Pancasila sebagai dasar negara adalah tanggal 18 Agustus 1945, bukan 1 Juni 1945 seperti yang ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila Oleh Rezim Jokowi.

Bahas Perppu Ormas, Komisi II Undang Yusril dan Refly Harun | Republika Online

Refly Harun dan Yusril Ihza Mahendra – Sumber: Republika.co.id

Refly mengatakan Umat Islam Indonesia Tolak Pancasila Rumusan 1 Juni 1945 Versi NaSaKom. “Kalau kita melihat Pancasila sebagai dasar negara, maka ia resmi lahir ketika PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) mengesahkan konstitusi negara, yakni UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. Dan didalam Pembukaan-nya, tercantum Pancasila,” ujar Refly saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 2 Mei 2018.

Kuat Dugaan Rezim Jokowi Terang Terangan Ingin Memutihkan Sejarah Kelam Kebiadaban PKI?

Historis istilah Pancasila, ujar Refly, memang pertama kali dilontarkan Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Namun, menurut dia, Pancasila secara utuh sebagai dasar negara baru lahir pada 18 Agustus 1945. Pancasila lahir melalui berbagai dinamika dan hasil pemikiran tokoh-tokoh bangsa lainnya.

Sebagai bukti, kata dia, sebelum pengesahan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945, sudah dirumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang isinya hampir sama dengan Pancasila yang ada saat ini. Hanya saja, sila pertama berbunyi Ketuhanan, dengan menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

“Karena ada keberatan dari saudara kita di bagian timur, maka Moh. Hatta mengusulkan agar sila itu diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini bukti bahwa ada dinamika, dan Pancasila adalah hasil rembuk pemikiran tokoh-tokoh bangsa. Bukan hanya satu orang saja,” ujar Refly.

Dengan penetapan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni, menurut dia, hal ini mendiskreditkan peran tokoh-tokoh bangsa lainnya yang juga bersumbangsih melahirkan Pancasila. “Kita tidak bisa menafikkan jika peran Soekarno sangat besar, namun Pancasila adalah hasil gotong-royong bersama tokoh bangsa lainnya. Istilah saya, Pancasila itu sinkretisme pikiran para pendiri bangsa,” ujar dia.

Peringatan Hari Lahir Pancasila pernah menjadi polemik di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada tahun 1970, pemerintah Orde Baru melalui Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) melarang peringatan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.

Sejarah rumusan Pancasila pada masa ini didasarkan pada penelusuran Nugroho Notosusanto yang ditulis dalam bukunya Naskah Proklamasi jang Otentik dan Rumusan Pancasila jang Otentik. Nugroho adalah Kepala Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1974-1983.

Bersumber dari tulisan-tulisan Muhammad Yamin, Nugroho-lah yang pertama kali menyoal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Nugroho menyatakan Pancasila dirumuskan bersama oleh Bung Karno, Muhammad Yamin, dan Soepomo. Dia pun menyimpulkan 1 Juni bukanlah Hari Lahir Pancasila sebagai dasar negara, tetapi Pancasila Bung Karno.

Kata Pancasila memang pertama kali diucapkan Bung Karno pada 1 Juni 1945 di hadapan sidang Dokuritsu Zyunbi Tjoosakai (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia-BPUPKI). Ketika itu, rumusan silanya belum seperti yang berlaku sekarang. Bung Karno menawarkan lima sila yang terdiri dari Kebangsaan Indonesia; Internasionalisme atau Perikemanusiaan; Mufakat atau Demokrasi; Kesejahteraan Sosial; dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Nugroho juga menyoal bunyi sila kedua, internasionalisme, yang dianggap sebagai semboyan komunisme. “Dari kesemuanya itu tentulah kita sudah dapat mengerti di mana letak kerawanan 1 Juni itu,” kata Nugroho seperti ditulis Majalah Tempo tanggal 29 Agustus 1981.

Namun, hasil penelusuran Nugroho ini pun bukan tanpa polemik. Buku Nugroho yang terbit 1981 berjudul Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara (PPPDN) menuai kritik, bahkan hingga sekarang. Musababnya, Nugroho menggunakan buku Yamin, Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945, sebagai sumber primer.

Setelah delapan tahun dilarang, tanggal 1 Juni kembali boleh diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Sidang Dewan Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Polkam, Jenderal M. Panggabean, pada medio Mei 1978 memutuskan hal itu.

Menteri Penerangan Ali Murtopo ketika itu menyampaikan, meski demikian 1 Juni bukanlah hari nasional. Kalaupun ada peringatan, kata dia, bukan berasal dari pemerintah atau negara. Bersamaan dengan itu, pemerintah Orde Baru menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Alasannya, kata Ali Murtopo, peringatan ini mencakup banyak aspek, seperti sejarah, ketatanegaraan, ideologi, dan budaya. Ali Murtopo juga menyinggung peristiwa September 1965 yang dia sebut ‘musibah komunis’, sehingga 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 1978 itu diselenggarakan di Gedung Kebangkitan Nasional, Jakarta. Hadir dalam acara itu Fatmawati Soekarno, Guntur Soekarnoputra dan adik-adiknya, Wakil Presiden Adam Malik, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Surono, Ali Murtopo, dan tokoh-tokoh lainnya.

Umat Islam Indonesia Tolak Pancasila Rumusan 1 Juni 1945 Versi NaSaKom

Bermain-main di perdebatan ideologi akan mengentalkan semangat perjuangan umat Islam untuk kembali pada dimensi ruang dan waktu dalam perjalanan kesejarahannya. Mengagung-agungkan Pancasila rumusan 1 Juni 1945 yang menjadi bagian dari eforia kemenangan Pemilu 2019 lalu merupakan sikap politik bodoh dan tidak bijaksana.

PANCASILA – 01 Juni 1945 Versi NaSaKom Komunis

1) Kebangsaan Indonesia
2) Peri Kemanusiaan
3) Mufakat atas Demokrasi
4) Keadilan Sosial
5) Ketuhanan

PANCASILA – 18 Agustus 1945 oleh Para Ulama

1) Ketuhanan Yang Maha Esa
2) Kemanusiaan yang Adil dan beradab
3) Persatuan Indonesia
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5) Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia

PANCASILA mana yang anda Pilih ?

NASAKOM atau ULAMA ?

Umat Islam Tolak Pancasila Rumusan 1 Juni 1945

Hari ini 1 Juni  2021, menjadi Hari Libur Nasional, menjadi Bukti NASAKOM (PKI) sudah menguasai Rejim ini.

Ingat, tanggal 1 Juni adalah hari Partai Komunis Indonesia. Jokowi yg memutar balik fakta sejarah menandatangani Keppres no.24 tahun 2016 dan menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila, setahun kemudian 1 Juni 2017 dst dijadikan sebagai hari libur Nasional.

Ini 5 Butir Pancasila pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 :

Bung Karno menyebut lima pemikirannya untuk dasar negara:

1. Kebangsaan

2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan,

3. Demokrasi

4. Keadilan Sosial

5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pancasila 1 Juni 1945 Ketuhanan yg maha esa nya berada pada butir ke 5 terakhir.

INGAT!

INDONESIA MENGGUNAKAN PANCASILA KONSTITUSI 18 AGUSTUS 1945 YANG LAHIR BERSAMAAN DENGAN UUD-45 SEHARI SETELAH BUNG KARNO MEMBACAKAN TEKS PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA YANG DI SAHKAN OLEH PPKI DAN DI RUMUSKAN OLEH PANITIA 9

Pancasila 18 Agustus 1945 adalah dasar negara yang di gunakan saat ini, sah secara Konstitusi lahir bersamaan dengan UUD-45 sehari setelah kemerdekaan Indonesia. Pancasila 18 Agustus 1945 adalah jalan tengah dari Umat Islam bagi bangsa Indonesia dan menjamin semua agama, untuk menaungi keberagaman budaya & Agama, dengan Pancasila 18 Agustus 1945 dan UUD-45 Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk utk memeluk agamanya masing-masing & beribadah menurut agama & kepercayaan nya itu.

Umat Islam dipastikan dengan gigih menolak rumusan Pancasila 1 Juni 1945. Umat Islam tidak akan pernah mengakui hari lahir Pancasila adalah 1 Juni 1945. Bagi umat Islam, hari kelahiran Pancasila adalah 22 Juni 1945 yakni Piagam Jakarta yang ditandatangani Panitia Sembilan termasuk di dalamnya Ir. Soekarno tepat 75 tahun yang lalu.

Begitu pula dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang menyebut bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan satu kesatuan dengan UUD 1945. Bung Karno sendiri yang menyatakan bahwa kembali lagi kepada UUD 1945 pada 5 Juli 1959 dengan “Piagam Jakarta” sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jadi, jangan paranoid melihat “Piagam Jakarta” sebagai barang haram.

Toh, umat Islam sampai sekarang biasa-biasa saja. Tetap setia untuk mengawal dan mengamankan Pancasila 18 Agustus 1945. Umat Islam juga tidak menuntut dan mendesak agar syariat Islam diberlakukan bagi pemeluknya. Sebaliknya, pemerintah yang berambisi untuk menjual dan memakai nama-nama syariah dalam berbagai produk hokum di bidang ekonomi. Ada perbakan syariah, asuransi syariah, darareksa syariah dan obligasi syariah.

RUU HIP yang pengusul awal adalah kader-kader PDIP, ternyata bernuansa dan berbasis pada Pancasila 1 Juni 1945. Karenanya umat Islam dengan keras dan tegas menolak. Tidak ada kompromi di ranah itu. Apalagi hendak mengkerdilkan posisi Agama dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pemerintah menyatakan menunda pembahasan RUU HIP. Sayangnya, sikap pemerintah ini tidak mendapat sambutan dari umat Islam. Tuntutan umat Islam tetap, yaitu pencabutan, penghentian, dan pembatalan RUU HIP. Bukan untuk direvis, lalu dilanjutkan pembahasannya.

Semangat “Soekarnois” untuk menghidupkan Pancasila rumusan 1 Juni 1945 akan mendapat perlawanan sengit umat Islam. Ini memancing konflik atau gesekan yang jatam dank eras. Sebab umat Islam kemungkinan akan membangkitkan Pancasila rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945.

Kelompok kiri dan “Soekarnois” dinilai oleh umat Islam telah mengkhianati konsensus bangsa berupa rumusan Pancasila 18 Agustus 1945. Maka berlakulah slogan “mereka jual, kita beli”. Piagam Jakarta harus dihormati. Hari lahir Pancasila bukan 1 Juni 1945 tetapi 22 Juni 1945. Ingat itu.

Jika hendak kembali ke konsensus bangsa 18 Agustus 1945, umat Islam pasti siap dan menerima dengan lapangan dada. Bersama-sama mengimplementasikan Pancasila hasil consensus pendiri bangsa. Akan tetapi jika fakta politik terjadi pengkhianatan, maka umat Islam dipastikan tidak tinggal diam. Pasti akan maju berjuang membela dan menegakkan kebenaran. Berkhidmat pada agama dan syari’at Allah SWT.

Rezim Jokowi kini diuji kemampuan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah konsisten dengan menjaga konsensus atau menciptakan iklim berbasah-basah dalam kemunduran ideologi. Jika iklim ini yang sengaja dibangun, maka selayaknya Jokowi harus segera turun.

Umat Islam selalu mencari kawan. Tidak pernah mau mencari musuh. Akan tetapi jika ada musuh datang senduri menghadang, maka umat Islam pantang mundur ke belakang. Salah satu dosa besar adalah lari dari medan perjuangan untuk menegakkan kebernaran. Artinya, umat akan melawan sampai menang. Allahu Akbar.

PKI Sudah Bangkit Lagi Dimulai Dari Penghapusan Sejarah Kebiadaban PKI 1948 & 1965

PKI bangkit kembali? Pertanyaan itu dalam beberapa hari ini menguat lagi. Hal tersebut dipicu oleh permintaan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Mendikbud Nadiem Makarim agar meluruskan sejarah pemberontakan G30S-PKI.

Kuat Dugaan Rezim Jokowi Terang Terangan Ingin Memutihkan PKI?

Bersamaan dengan itu video wawancara mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo kembali beredar. Apa yang disampaikan oleh Gatot di Kompas TV itu sebagian sudah terjadi. Tanda-tandanya sangat kuat semuanya akan terjadi.

20 Indikasi Valid Kebangkitan PKI yang Terjadi Sejak Reformasi 1998

Dalam wawancara di Kompas TV Gatot menyebut tanda-tanda tersebut adalah menghilangkan budaya dan semangat nasionalisme. Pintu masuknya melalui dunia pendidikan. Pelajaran Bahasa Indonesia, agama, civic, dan budi pekerti dihilangkan.

Beberapa waktu lalu kita dihebohkan frasa agama dihilangkan dari Visi Pendidikan 2035 yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Melalui PP No 57 tahun 2021 Standar Pendidikan Nasional Pelajaran Agama dan Pancasila dihapuskan dari Mata Kuliah di Perguruan Tinggi.

Semua yang disampaikan oleh Gatot terbukti. Meski hal itu kemudian diralat karena mengundang kehebohan dan kegaduhan, kita menjadi sadar dan bisa melihat dengan nyata, ada langkah-langkah yang terencana.

Langkah berikutnya seperti dikatakan Gatot, sejarah pemberontakan PKI dihilangkan. Prediksi Gatot lagi-lagi tepat. Hanya saja sekarang istilah yang digunakan Megawati, pelurusan sejarah pemberontakan G30 S PKI.

Di luar itu yang juga menghebohkan adalah hilangnya nama sejumlah tokoh Islam dari Kamus Sejarah Indonesia. Salah satu adalah pendiri NU Kyai Hasyim Asyari.

Bersamaan dengan itu nama-nama tokoh PKI, namanya secara lengkap dimasukkan ke kamus sejarah. Media mencatat, nama mereka termasuk yang terbanyak.

Entahlah, apakah ini masih merupakan bagian dari skenario itu, atau kebetulan saja, peran tokoh PKI sengaja ditonjol-tonjolkan. Dalam laman Wikipedia, nama Ketua Umum PKI DN Aidit muncul sebagai salah satu tokoh pemuda dalam peristiwa Rengasdengklok.

Peristiwa Rengasdengklok adalah sebuah peristiwa heroik, ketika sejumlah tokoh pemuda menculik Soekarno-Hatta. Peristiwa ini dianggap sebagai pemicu yang mempercepat Soekarno-Hatta membacakan naskah proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Selama ini nama-nama yang muncul dalam sejarah adalah tokoh pemuda Sayuti Melik, Wikana, Chairul Saleh, dan kawan-kawan. Tidak ada nama Aidit.

Tinggal satu tahapan lagi berdasarkan prediksi Gatot sehingga PKI bangkit. Yakni Pencabutan TAP MPRS tentang PKI sebagai partai terlarang . Setelah itu diikuti proses rehabilitasi. Sempurnalah sudah.

Banyak yang tak meyakini PKI akan bangkit kembali. Alasannya sebagai sebuah ideologi, komunis sudah bangkrut.

Sejarawan Salim Said termasuk dalam barisan yang tidak yakin PKI bangkit lagi. Akan tetapi, dia meyakini ada warisan dendam. Bagaimanapun juga mereka mengalami represi selama Orde Baru. Termasuk keluarga Soekarno.

Satu lagi yang perlu dicatat. menurut Salim Said, PKI itu sangat pandai menyusup. Jangan lupa PKI pada waktu itu mengklaim mempunyai kader 20 juta orang. Berapa besar jumlah anak cucunya?

Kalau masing-masing punya dua orang anak saja, setidaknya ada 40 juta orang. Mereka terus bergerak dan menyusup ke berbagai profesi, termasuk di dunia politik.

Yang dituduh menjadi tempat berlindung paling nyaman adalah PDIP. Kebetulan pula ada anggota DPR RI dari PDIP yang secara terbuka mengaku bangga sebagai Anak PKI, yakni Ribka Tjiptaning.

Secara politik Mega juga tampaknya tidak terlalu terganggu dengan klaim dan pengakuan Ribka. Tidak coba disembunyikan. Bahkan dia pernah diberi jabatan sebagai pimpinan komisi.

Sikap Mega ini tidak mengherankan. Karena Soekarno dulu juga menggaungkan Nasakom. Persatuan antara kaum nasionalis, agama, dan komunis.

Bersamaan dengan berbagai tanda-tanda kebangkitan PKI itu, selama rezim Jokowi umat Islam mengalami represi. Sepanjang sejarahnya, PKI sangat memusuhi umat Islam. Mereka dulu sering sekali membuat provokasi. Terutama dari berbagai kegiatan kesenian dan kebudayaan, yang dipelopori oleh seniman Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Sebuah organisasi onderbouw PKI.

Jadi lepas benar tidaknya PKI akan bangkit, berbagai keributan yang terjadi di Kemendikbud, ditambah permintaan Megawati meluruskan sejarah membuat umat Islam menjadi waspada. Dipastikan isu ini akan menjadi sumber ketegangan baru antara pemerintah dengan umat Islam.

Jalan terbaik, sebagai sesama anak bangsa, kita duduk bersama. Bicarakan secara baik-baik, apa sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah terutama partai penguasa PDIP.

Harus diingat, walaupun secara kekuatan politik dan ekonomi umat islam saat ini sangat lemah, namun secara populasi tetap terbesar.

Umat Islam tidak bisa disingkirkan begitu saja.

REFORMASI 1998 DAN INDIKASI KEBANGKITAN PKI

Pembelokan Sejarah Bangsa Indonesia Dari Kekejaman PKI Dilakukan Satu Dekade Terakhir Rezim kardus Jokowi

Setelah pemaparan panjang lebar secara kronologis tentang apa dan bagaimana PKI, mulai dari sejarah lahirnya hingga sepak terjangnya yang penuh dengan kekejaman dan kebiadaban, diikuti dengan analisa dan kesimpulan. Kini pertanyaannya : Mungkinkah PKI bangkit kembali di Indonesia ?!

20 Indikasi Valid Kebangkitan PKI yang Terjadi Sejak Reformasi 1998

Dalam artikel ini akan dipaparkan aneka fenomena dari berbagai peristiwa dan kejadian yang bisa menjadi jawaban untuk pertanyaan tersebut.

1. TUNTUTAN PENCABUTAN TAP MPRS NO.XXV TAHUN 1966

PASCA REFORMASI 1998, kelompok-kelompok gerakan mahasiswa kiri seperti Forkot, Jarkot, Forbes, Fordem, SMID dan yang sejenisnya, dengan sangat lantang menyuarakan tuntutan Pencabutan TAP MPRS No.XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Penyebaran Paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme.

Kenapa PDIP Mati Matian Ingin Selamatkan Menteri Nadiem Dari Pemecatan?

Ini INDIKASI KUAT untuk KEBANGKITAN PKI, karena TAP MPRS No.XXV Tahun 1966 selama ini merupakan penghalang utama bagi Kebangkitan PKI secara formal konstitusional.

2. PENGHAPUSAN SEJARAH PENGKHIANATAN PKI DALAM KURIKULUM

Sejak Tahun 1966 s/d 1998, dalam Kurikulum Pendidikan Sejarah Kemerdekaan Indonesia selalu dicantumkan tentang Sejarah Pengkhianatan PKI, baik pemberontakan PKI tahun 1948 mau pun Pemberontakan G30S PKI Tahun 1965. Dalam rentang waktu tersebut, setiap warga negara Indonesia yang pernah mencicipi pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga menengah, selalu mendapatkan informasi yang lengkap tentang PKI, sehingga sikap ANTI PKI terlembagakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, PASCA REFORMASI 1998 Sejarah Pengkhianatan PKI mulai hilang dari kurikulum pendidikan. Dan melalui berbagai Media Sosial, serangan informasi yang memposisikan PKI sebagai Pahlawan dan Pejuang Kemerdekaan RI sangat deras dan kencang, sehingga banyak generasi muda yang tidak lagi mendapatkan informasi Pengkhianatan PKI dalam kurikulum pendidikan, terjebak dan perperangkap dalam PROPAGANDA PEMUTIHAN PKI.

Ini juga INDIKASI KUAT akan adanya gerakan sistematis untuk KEBANGKITAN PKI, karena Sejarah Pengkhianatan PKI yang ada dalam Kurikulum Pendidikan selama ini merupakan sumber informasi yang valid dan kokoh untuk menumbuhkan sikap ANTI PKI dalam kepribadian Bangsa dan Rakyat Indonesia.

3. PENGHENTIAN PAKSA DAN PARANOID REZIM PENGUASA ATAS PEMUTARAN FILM G30S/PKI DI TVRI DAN OLEH MASYARAKAT

Sejak tahun 1985, setiap tanggal 30 September, TVRI sebagai televisi nasional selalu memutar ulang Film Pengkhianatan G30S / PKI yang diproduksi pada tahun 1984, sehingga informasi tentang PKI tersebar secara meluas sampai daerah-daerah terpencil. Dan itu menumbuh suburkan kewaspadaan Bangsa dan Rakyat Indonesia terhadap Bahaya PKI.
Namun, PASCA REFORMASI 1998 pemutaran Film Pengkhianatan PKI mulai dihentikan. Menurut Asvi Warman Adam sebagaimana dilansir Situs Berita Merdeka.com bahwa Pasca Reformasi 1998, Mantan Kepala Staf TNI AU Marsekal Saleh Basarah menelpon Menteri Penerangan dan Menteri Pendidikan agar film tersebut dihentikan pemutarannya karena menyudutkan TNI AU.

Jika benar bahwa alasan penghentian pemutaran Film Pengkhianatan PKI adalah complain dari pihak TNI Angkatan Udara, sungguh sangat disesalkan. Jika memang ada bagian film yang tidak sesuai fakta atau merupakan fitnah bagi TNI Angkatan Udara, maka cukup dibuang bagian fitnah itu, bukan dengan menghentikan pemutaran film secara keseluruhan.

Akan tetapi, jika memang fakta Pengkhianatan G30S / PKI melibatkan ABRI dari semua angkatan, baik Darat, Udara, Laut mau pun Kepolisian, maka kenapa harus ditutupi, justru itu menjadi pelajaran bagi semua angkatan TNI agar lebih waspada dan berhati-hati menjaga dan melindungi kesatuannya dari infiltrasi (penyusupan) PKI.

Lagi pula, memang faktanya PKI dalam sejarahnya berhasil merekrut pejabat pemerintah dari semua golongan dan tingkatan, militer mau pun sipil, untuk menggolkan syahwat politik komunismenya. Tidak terkecuali di lingkungan Istana, hingga Pasukan Cakrabirawa dari TNI Angkatan Darat yang terkenal sebagai penjaga dan pelindung Presiden RI.
Dengan demikian tidak bisa dipungkiri bahwasanya ada tangan-tangan jahat yang bermain untuk menghapus ingatan bangsa Indonesia dari Pengkhianatan PKI, sehingga ini pun menjadi INDIKASI KUAT KEBANGKITAN PKI.

4. PENGHAPUSAN ”LITSUS” BAGI CALON PEJABAT

Sejak pembubaran dan pelarangan PKI di tahun 1966 hingga 1998, setiap warga negara yang akan menjadi pejabat negara, baik di lingkungan Eksekutif dan Legislatif mau pun Yudikatif, diwajibkan mengikuti LITSUS yaitu Penelitian Khusus yang sangat ketat dan cermat serta teliti dan mendalam terhadap setiap calon pejabat untuk memastikan bahwa ia tidak ada kaitan apa pun dengan gerakan PKI.

Karenanya, kader-kader muda dari sisa Gerakan Bawah Tanah PKI tidak pernah punya kesempatan untuk menyusup ke dalam pemerintahan sepanjang masa 1966 hingga 1998. Jika pun ada teramat sempit dan sulit.
Namun, PASCA REFORMASI 1998 Litsus dihapuskan dengan alasan penegakan Hak Asassi Manusia (HAM), sehingga kini kader-kader muda berpaham kiri yang punya kaitan erat dengan PKI dengan mudah bisa melenggang jadi pejabat tanpa hambatan.

Tentu, PENGHAPUSAN LITSUS menjadi bukti adanya tangan-tangan jahat yang bermain untuk membuka pintu kembali bagi PKI agar bisa masuk dalam lembaga-lembaga negara, sehingga ke depan lebih muda untuk bangkit dan berkembang. Ini pun INDIKASI KUAT KEBANGKITAN PKI.

5. PUTRA PUTRI PKI MASUK PARPOL DAN INSTANSI NEGARA

PASCA REFORMASI 1998, Penghapusan LITSUS telah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Putra Putri Keturunan PKI untuk aktif di berbagai Partai Politik, sehingga mereka pun dengan mudah masuk ke berbagai Lembaga Kenegaraan.

Tentu kita tidak bisa dan tidak boleh melimpahkan kesalahan PKI kepada anak keturunan mereka yang tidak bersalah. Dan tentu hak-hak POLEKSOSBUD (politik, ekonomi, sosial dan budaya) anak keturunan PKI memang sudah semestinya diakui dan diberikan.

Namun, anak keturunan PKI harus tahu diri, bahwa pemulihan hak-hak mereka jangan disalah-gunakan untuk menghidupkan kembali ideologi PKI dan jangan lagi membangkitkan kembali paham komunisme, serta mereka tidak perlu membuka luka lama dengan memposisikan diri sebagai Korban kejahatan Orde Baru melalui pemutar balikkan Fakta dan manipulasi Data seolah Ulama dan Umara, khususnya NU dan TNI, adalah pelaku kejahatannya.
Lihat saja, Ribka Ciptaning yang menjadi anggota DPR RI melalui PDIP, bahkan menjadi ketua salah satu Komisi di DPR RI, secara demonstratif dan provokatif menulis dua buku yang masing-masing berjudul : ”Aku Bangga Jadi Anak PKI” dan ”Anak PKI Masuk Parlemen”.

Tentu tak dapat dipungkiri, masuknya putra-putri keturunan PKI ke dalam berbagai Partai Politik dan Instansi Negara, dengan tetap mengusung Ideologi PKI yang dibawa oleh orang-orang tua mereka merupakan INDIKASI KUAT KEBANGKITAN PKI.

6. PEMBUATAN BUKU DAN FILM PEMBELAAN TERHADAP PKI

PASCA REFORMASI 1998, marak penerbitan dan peredaran buku-buku yang berisi pembelaan terhadap PKI, antara lain :
a. Aku Bangga Jadi Anak PKI dan Anak PKI Masuk Parlemen keduanya karya Ribka Tjiptaning Proletariyati.
b. Gerwani karya Amurwani Dwi Lestariningsih.
c. Kabut G30S karya Mohammad Achadi.
d. Palu Arit di Ladang Tebu karya Hermawan Sulistyo.
e. Penghancuran Gerakan Perempuan karya Saskia Eleonora Wieringa.
f. Siapa sebenarnya Soeharto karya Eros Djarot dkk.
g. Terempas Gelombang Pasang karya Sudjinah.

PASCA REFORMASI 1998, juga marak pembuatan dan peredaran film yang berisi pembelaan terhadap PKI, antara lain :

a. Jagal dan Senyap keduanya disutradarai Joshua Oppenheimer dan diapresiasi oleh Komnas HAM & LSM-LSM Liberal.
b. Sang Penari disutradarai Ifa Isfansyah dan dibintangi Prisia Nasution & Oka Antara.
c. Gie disutradarai Riri Riza dan dibintangi Nicolas Saputra & Sita Nursanti.
d. Jembatan Bacem disutradarai Yayan Wiludiharto diproduksi LSM Elsam.
e. Lastri disutradarai Eros Djarot dan dibintangi Marcelia Zalianty & Tio Pakusadewo.

Inti dari semua Buku dan Film tersebut di atas adalah sama yaitu menumbuhkan simpatik penonton terhadap PKI. Dalam semua buku dan film tersebut digambarkan penderitaan keluarga PKI yang menyedihkan dan memilukan, karena hidup dalam penindasan rezim penguasa. PKI diposisikan sebagai korban yang terzalimi, sehingga tak satu pun episode kekejaman dan kebiadaban PKI yang diangkat dalam cerita.

Pelan tapi pasti, semua buku dan film tersebut akan menggerus sikap ANTI PKI yang selama ini sudah terlembagakan dalam kepribadian Bangsa dan Rakyat Indonesia.
Dengan demikian, ini juga merupakan INDIKASI TAK TERBANTAHKAN bahwa Keluarga Besar PKI sedang menyusun langkah dan menata gerakan untuk BANGKIT KEMBALI.

7. RUU KKR (KOMISI KEBENARAN & REKONSILIASI)

PASCA REFORMASI 1998, Para Narapidana PKI melalui YPKP 65/66 (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 / 1966) terus mencari cara untuk “PEMUTIHAN DOSA PKI”, salah satunya adalah dengan terus mendesak pemerintah agar mengajukan RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi).

YKPPI 65/66 dimana-mana selalu mengkampanyekan bahwa PKI adalah ”KORBAN KEJAHATAN” bukan ”PELAKU KEJAHATAN”, sekaligus memutar-balikkan Fakta dan memanipulasi Data serta melemparkan semua kesalahan kepada ”ORDE BARU”.

YKPPI menyatakan : ”Target Advokasi HAM YPKP 65/66 adalah bahwasanya pengungkapan kebenaran melalui KKR merupakan pintu masuk paling halus namun berkekuatan besar untuk mengembalikan posisi ekonomi, politik dan sosial PKI”, sebagaimana dimuat diYPKP6566.Blogspot.com pada tanggal 12 September 2010.
Ini adalah INDIKASI KEBANGKITAN PKI.

8. PEMBELAAN KOMNAS HAM & LSM LIBERAL UNTUK PKI

PASCA REFORMASI 1998, Komnas HAM dan LSM-LSM Liberal disamping memberi apresiasi terhadap buku-buku dan film-film yang membela PKI, ternyata juga menjadi pihak yang paling sigap dan paling sibuk dalam mendesak dan menekan pemerintah RI dan DPR RI agar mengesahkan RUU KKR menjadi UU, sehingga di tahun 2004 Pemerintah RI secara resmi mengajukan RUU KKR ke DPR RI untuk dibahas, namun akhirnya RUU KKR tersebut hingga tahun 2006 dimentahkan oleh DPR RI.

Kini, di tahun 2015 secara mengejutkan, tiba-tiba pemerintah kembali mengajukan RUU KKR agar masuk dalam Prolegnas DPR RI. Apa pun alasannya, ini pun merupakan INDIKASI TAK TERPUNGKIRI bagi KEBANGKITAN PKI yang mulai berhasil menyusup ke berbagai lini Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, untuk mempengaruhi kebijakan dan pembuatan perundang-undangan yang menguntungkan PKI.

9. BANTUAN CHINA KEPADA INDONESIA & KOMPENSASINYA

PASCA REFORMASI 1998, hak POLEKSOSBUD (politik, ekonomi, sosial dan budaya) China di Indonesia dipulihkan sama sekali, sehingga Reformasi 1998 menjadi PINTU KEMENANGAN CHINA di Indonesia :

a. China yang di Era 1966 – 1998 tidak mudah menjadi pejabat publik, justru kini bebas dan leluasa jadi Lurah, Camat, Bupati hingga Gubernur dan Menteri, bahkan Presiden.
b. Di Era 1966 – 1998 nama China harus diganti dengan nama Indonesia untuk pengakuan kewarga-negaraan, sedang kini penggunaan nama China dibebaskan sebebas-bebasnya.
c. Barongsai yang di Era 1966 – 1998 dilarang, kini dibesarkan dan dipertontonkan dengan bebas di tengah publik dalam berbagai acara budaya, bahkan ada yang menggelar Barongsai dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW.
d. Tulisan dan Bahasa China yang di Era 1966 – 1998 dilarang digunakan di tempat umum, kini menghiasi berbagai Mall, Pasar, Toko dan Perumahan dengan sangat bebas, bahkan ada Statsiun TV yang secara terbuka menyajikan sejumlah acara dengan Tulisan dan Bahasa China.
e. Khonghuchu yang di Era 1966 – 1998 tidak diakui dan tidak boleh dicantumkan sebagai agama dalam KTP, kini diakui sebagai salah satu agama resmi di Indoensia, sehingga boleh dicantumkan dalam KTP.
f. Hari Raya Imlek (Tahun Baru China) di Era 1966 – 1998 hanya boleh dirayakan secara tertutup di kalangan masyarakat China saja, tapi kini dijadikan Hari Libur Nasional dan dirayakan secara terbuka dan besar-besaran.
g. Pengusaha China yang di Era 1966 – 1998 diberi kebebasan berbisnis, tetapi tetap dengan kontrol ketat, kini merajalela sehingga informasinya bahwa tidak kurang dari 70 % lahan ibu kota Jakarta sudah dikuasai dan dimiliki oleh Delapan Konglomerat China Indonesia.
h. Di tahun 1966, Kongres ABRI merekomendasikan pelarangan penggunaan kata ”Tiongkok”, tapi dengan tegas dan jelas menetapkan penggunaan kata ”China”, karena keterlibatan China dengan PKI, tapi kini terbit aturan sebaliknya yaitu penghapusan sebutan ”China” dan pengharusan penggunaan kata ”Tiongkok”. Padahal, di Negeri China sendiri, mereka masih menyebut diri mereka dengan sebutan ”CHINA”.
Karenanya, tidak heran jika kini Negara Raksasa Komunis RRC (Republik Rakyat China) sangat bermesra-mesraan dengan pemerintah Indonesia, sehingga pada Selasa 16 Juni 2015, Garuda Indonesia menanda tangani kerja sama dengan BOC (Bank of China) Aviation dengan nilai dana US $ 4,5 milyar atau sekitar Rp 58 Trilyun. Dan usai acara penanda-tanganan kerja-sama tersebut di Paris, Menteri BUMN Rini Soemarno menginformasikan bahwa BUMN pun sudah ada kesepakatan pembiayaan dengan China Development Bank (CDB) dan ICBC senilai US$ 40 Milyar atau sekitar 520 Trilyun.

Namun demikian, kebangkitan China Komunis di Indonesia dan kemesraan pemerintah Indonesia dengan Negara Raksasa Komunis RRC wajib diwaspadai, karena China Komunis pernah terlibat langsung dalam poros Jakarta – Peking yang dibangun oleh Gerakan PKI di zaman Orla, sehingga bukan tidak mungkin ini pun menjadi INDIKASI KEBANGKITAN PKI. Apalagi bantuan sebesar itu tidak mungkin cuma-cuma, tentu ada kompensasi politik dan ekonominya yang akan menguntungkan China Komunis.

10. KERJA SAMA PARPOL INDONESIA DENGAN PARTAI KOMUNIS CHINA

Sepanjang tahun 1966 hingga 1998, tak ada satu pun Ormas mau pun Orsospol yang berani secara terang-terangan menjalin hubungan kerja-sama dengan PARTAI KOMUNIS CHINA (PKC). Namun, PASCA REFORMASI 1998 Partai Nasional Demokrat (Nasdem) secara terbuka dan terang-terangan menjalin kerja-sama dengan Partai Komunis China.
Selasa 6 juni 2015, Wakil Presiden Partai Komunis China (PKC) Gou Yezhou menemui Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh di Kantor DPP Partai Nasdem untuk membahas sejumlah agenda diplomatik dan kerjasama antara kedua partai.
Jauh sebelumnya, sebagaimana diberitakan Merdeka.com tanggal 14 Oktober 2013, bahwa PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) pada tahun 2015 saja hingga bulan Oktober telah mengirimkan tiga angkatan dari para kadernya untuk studi banding dengan PKC (Partai Komunis China). Para Kader PDIP tersebut di China belajar di Sekolah PKC tentang bagaimana cabang dan ranting partai PKC bekerja, serta kegiatan kerja sama lainnya.
Tentu semua fakta kerja-sama Parpol Indoneisa dengan PARTAI KOMUNIS CHINA tidak boleh dianggap sepele sebagai INDIKASI KEBANGKITAN PKI di Indonesia.

11. SEMINAR DAN TEMU KANGEN UNTUK BELA PKI

PASCA REFORMASI 1998 , sering digelar Seminar dan Lokakarya untuk Pembelaan terhadap PKI, begitu juga sering diadakan Reuni dan Temu Kangen Keluarga Besar PKI. Bahkan tidak jarang Komnas HAM dan berbagai LSM Liberal terlibat dalam aneka pertemuan tersebut. Ini merupakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan di zaman Orba.
Misalnya, tanggal 24 Juni 2010, Ribka Tjiptaning dan Rieke Dyah Ayu Pitaloka serta Nursuhud dari Komisi IX DPR RI yang berkunjung ke Banyuwangi dalam rangka temu dengan PPI (Persatuan Perawat Indonesia) dan IBI (Ikatan Bidan Indonesia) untuk sosialisasi Program Kesehatan Gratis, namun acara bergeser dan berubah menjadi Reuni dan Temu Kangen Keluarga Besar PKI dari berbagai daerah di Jawa Timur di Rumah Makan Pakis Ruyung.
Ini disebut apalagi kalau bukan merupakan INDIKASI KEBANGKITAN PKI di Indonesia.

12. PEMBENTUKAN ORMAS / ORSOSPOL YANG BERAFILIASI KEPADA PKI

Pada tahun 1994, Budiman Sudjatmiko dan kawan-kawan mendirikan PRD (Partai Rakyat Demokratik) dengan manifesto politik yang berhaluan sosialis komunis, sehingga dilarang dan dikejar oleh Rezim Orde Baru. Saat Reformasi 1998, PRD termasuk yang paling aktif melakukan Aksi-Aksi Anarkis. Dua program utama PRD dalam manifesto politiknya saat didirikan adalah Refrendum untuk Timor Timur dan Pencabutan Dwi Fungsi ABRI. Dan keduanya berhasil diwujudkan PASCA REFORMASI 1998.

PASCA REFORMASI 1998, Anak Keturunan PKI yang masih mengusung Ideologi Komunis mulai berani tampil vulgar dengan membentuk Ormas dan Orsosopol yang berhaluan komunis, hanya saja belum berani tampil telanjang terang-terangan menyebut diri sebagai PKI.

Selanjutnya, mantan Aktivis PRD tersebar ke berbagai lini politik. Ada yang masuk bergabung ke PDIP seperti Budiman Sudjatmiko dan Raharja Waluya Jati. Ada yang gabung dengan Partai Perindo (Persatuan Indonesia) yang didirikan Harry Tanoesudibyo yaitu Anom Astika dan Ardi Putra Utama. Ada yang jadi Staf Ahli Presdien SBY yaitu Andi Arif. Ada juga yang jadi Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu Dita Indah Sari yang gabung ke PBR (Partai Bintang Reformasi) dan Faisol Reza yang gabung ke PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).
Ada juga yang jadi jurnalis seperti Nezar Patria mantan Sekjen SMID (Solaidaritas Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi) yang kini menjadi Redaktur Pelaksana Situs Berita VIVAnews.com. Ada pula yang jadi Pastor di Chicago AS seperti Henry Kuok.

Tokoh Kiri lainnya, Pius Lustrilanang pendiri Aldera (Aliansi Demokratik Rakyat) dan ISAI (Institut Studi Arus Informasi) pernah bergabung dengan PAN, lalu PDIP, kini Gerindra. Dan Adian Napitupulu aktivis GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) medirikan FORKOT (Forum Kota) yang nyata-nyata berhaluan komunis, kini jadi politisi PDIP dan duduk sebagai anggota DPR RI melalui Pemilu di Dapil Wilayah Bogor.
Apa yang seperti ini bukan INDIKASI KEBANGKITAN PKI ?

13. PEMUTARBALIKKAN SEJARAH PKI

PASCA REFORMASI 1998, Gerakan Neo PKI dibantu oleh Komnas HAM dan berbagai LSM Liberal berdalih Pengungkapan Kebenaran dan Penegakkan HAM melakukan Propaganda Pemutar-balikkan Fakta Sejarah PKI dengan memanipulasi Data Sejarah melalui berbagai Media Cetak mau pun Elektronik.
Hasilnya, mulai terbentuk opini di tengah masyarakat bahwa sebenarnya PKI adalah pejuang kemerdekaan RI, bahkan merupakan motor penggerak revolusi kemerdekaan. Lalu PKI pun diposisikan sebagai pihak yang difitnah dan dizalimi oleh Orde Baru untuk menarik simpatik masyarakat. Akhirnya PKI dijadikan sebagai pahlawan, sementara lawan-lawan PKI seperti TNI dan NU serta MASYUMI sebagai penjahatnya yang telah melakukan kezaliman dan kebiadaban.
Nah. ini pun disebut apalagi kalau bukan merupakan INDIKASI KEBANGKITAN PKI di Indonesia.

14. LAMBANG PKI DI KALANGAN SELEBRITIS & KAWULA MUDA

PASCA REFORMASI 1998, marak beredar di internet sejumlah artis Indonesia ramai-ramai memakai kaos merah dengan gambar Palu Arit yang merupakan Lambang PKI, sehingga Kawula Muda para fans mereka pun menirunya. Selanjutnya, Lambang Palu Arit pun mulai ditemukan dimana-mana, bahkan mulai banyak anak muda yang menyukainya.
Inilah salah satu cara Gerakan Neo PKI mensosialisasikan Lambang PKI agar masyarakat akrab kembali dengan lambang tersebut. Ini juga sebagai INDIKASI KEBANGKITAN PKI.

15. USULAN PENGHAPUSAN KOLOM AGAMA DALAM KTP OLEH REZIM JOKOWI

Di Jakarta, Si Kafir AHOK menyerukan agar kolom agama dihapuskan dari KTP. Seruan ini disambut dengan gegap gempita oleh kalangan Liberal dan kelompok-kelompok berhaluan kiri. Namun seruan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi.

Seruan AHOK wajib dicurigai sebagai Trik PKI, karena memang jika kolom agama dihapuskan maka kalangan PKI yang anti Agama dengan leluasa memiliki KTP tanpa agama. Dan AHOK pun patut dicurigai sebagai bagian dari Gerakan Neo PKI, karena dahulu memang kalangan China di Indonesia banyak terlibat dengan PKI.
Pantas, AHOK nekat melarang Ibadah Qurban, membongkar Masjid, mengusulkan Apartemen Pelacuran dan Pulau Judi, serta mencaci maki rakyat dan pejabat dengan bahasa kasar dan kotor, percis sifat dan sikap yang pernah dipertontonkan PKI dahulu.
In juga bagian dari INDIKASI KEBANGKITAN PKI.

16. RENCANA GUS DUR UNTUK MINTA MAAF KEPADA PKI

Wacana permohonan maaf Presiden RI atas nama Negara RI kepada PKI pertama kali muncul di zaman Presiden Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur, namun tidak terjadi karena saat itu gelombang penolakan dari Kelompok Islam sangat besar, khususnya FPI yang sempat menurunkan 10.000 Laskar mengepung Istana Presiden dalam Aksi Anti PKI di Jakarta.

Bahkan sempat ada pengajuan dan pembahasan RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) di DPR RI yang beraroma ”Pemutihan PKI”, namun lagi-lagi gagal karena mendapat penolakan keras dari Ormas dan Orsospol Islam di DPR RI.

Dari Wacana menjadi Rencana, sehingga ada langkah nyata pengajuan RUU KKR untuk PEMUTIHAN DOSA-DOSA PKI. Tentu ini juga merupakan INDIKASI KEBANGKITAN PKI.

17. JANJI KAMPANYE JOKOWI JIKA MENANG MINTA MAAF KEPADA PKI

Santer berita, kini kelompok-kelompok kiri dan berbagai LSM Liberal menagih janji kepada Jokowi untuk meminta maaf kepada PKI. Konon informasinya, bahwa Jokowi saat kampanye Pilpres, secara ”diam-diam” punya ”kontrak politik” dengan mereka bahwa jika menang maka Jokowi akan minta maaf kepada PKI.
Jika berita ini benar, maka ini pun masuk dalam katagori INDIKASI KEBANGKITAN PKI.

18. JARGON JOKOWI TENTANG REVOLUSI MENTAL

KARL MARX sebagai Bapak Komunis Dunia berpandangan bahwa agama adalah belenggu dan Tuhan adalah penjajah, sehingga manusia yang beragama dan bertuhan tidak memiliki kebebasan, karena jiwanya terbelenggu dengan aturan agama dan terjajah dengan hukum Tuhan. Oleh karena itu menurut KARL MARX harus ada REVOLUSI MENTAL yang membebaskan dan memerdekan jiwa manusia dari belenggu agama dan jajahan Tuhan.
Sejak dulu hingga kini, kalangan KOMUNIS selalu mengkampanyekan REVOLUSI MENTAL, termasuk PKI di Indonesia era 1945 hingga 1965, untuk menjauhkan umat manusia dari agama dan hukum Tuhan. Kini, di Indonesia semenjak Jokowi menjadi Presiden RI, justru SANG PRESIDEN yang meneriakkan REVOLUSI MENTAL. Ada apa ?!
Apa karena Jokowi tidak tahu dan tidak paham dengan sejarah istilah REVOLUSI MENTAL ? Atau sebaliknya, justru beliau tahu dan paham serta memang sengaja mengkampanyekannya ? Walaahu A’lam.
Namun, yang jelas, kampanye REVOLUSI MENTAL Jokowi kini ditunggangi dan dimanfaatkan PKI untuk menghidupkan kembali jargon PKI yang dulu pernah populer itu, sehingga ini menjadi bagian dari INDIKASI KEBANGKITAN PKI.

19. RENCANA JOKOWI MINTA MAAF KEPADA PKI

Wacana permohonan maaf Presiden RI atas nama Negara RI kepada PKI yang pernah muncul di zaman Gus Dur dan SBY, kini muncul kembali di zaman Jokowi. Dan kabar tentang RUU KKR yang pernah ditolak DPR RI, lalu kini oleh pemerintahan Jokowi diajukan kembali ke DPR RI dengan sedikit modifikasi, sehingga masuk dalam daftar Prolegnas DPR RI tahun 2015 patut dijadikan sebagai bagian dari INDIKASI KEBANGKITAN PKI.

20. KERESAHAN TOKOH-TOKOH NU TENTANG PKI
Diberitakan oleh berbagai media bahwa KH Sholahuddin Wahid yang akrab dipanggil Gus Sholah sebagai cucu pendiri NU, Almarhum wal Maghfuur lahu Hadrotus Syeikh Hasyim Asy’ari, menyatakan bahwasanya jika Jokowi minta maaf kepada PKI maka akan melukai hati dan perasaan warga NU.

KH Ahmad Hasyim Muzadi sebagai salah seorang sepuh NU dan juga anggota Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) sejak lama di berbagai kesempatan sering menyatakan kekhawatrirannya tentang KEBANGKITAN PKI. Saat ini pun beliau tidak segan-segan menasihati Presiden RI agar tidak minta maaf kepada PKI.
Keresahan serupa dialami juga oleh kalangan Ulama sepuh NU di berbagai daerah. Di Bogor, pimpinan Pesantren Al-Ihya, KH Muhammad Husni Thamrin, sejak lama hingga kini selalu mengingatkan para santrinya dan segenap umat Islam di hampir setiap tausiyahnya agar WASPADA KEBANGKITAN PKI. Bahkan para Ulama dari berbagai kalangan, seperti Muhammadiyah, Persis, Al-Washliyah, Al-Irsyad, hingga para Habaib dari Rabithoh Alawiyah, sama resah dan gelisahnya.
Karenanya, berbagai Ormas dan Tokoh Islam sepakat akan menggelar PARADE TAUHID bersama Umat Islam pada hari Ahad tanggal 16 Agustus 2015 dengan Long March dari Senayan ke Bunderan HI dari jam 7 pagi hingga 12 siang, yang salah satu tema utamanya adalah MELAWAN KEBANGKITAN PKI.
Nah, keresahan para Ulama dan Tokoh Islam dari berbagai kalangan juga merupakan INDIKASI KEBANGKITAN PKI. Keresahan tersebut bukan tanpa alasan, apalagi mereka memiliki banyak lini untuk mengakses informasi dari Istana Presiden RI.

ANALISA DAN KESIMPULAN
Dua puluh INDIKASI KEBANGKITAN PKI tersebut di atas mulai naik ke permukaan sejak PASCA REFORMASI 1998, sehingga patut dicurigai jangan-jangan Reformasi 1998 tidak lain dan tidak bukan adalah REFORMASI PKI yang ditujukan untuk BALAS DENDAM bukan hanya kepada Rezim Orde Baru, tapi juga kepada para Ulama, Tokoh dan Ormas Islam, yang telah ikut andil menghancur-leburkan PKI di tahun 1965. Wallaahu A’lam.
Dengan dua puluh INDIKASI KEBANGKITAN PKI tersebut di atas menjadi jelas bahwa kewaspadaan umat Islam terhadap Kebangkitan PKI bukan PARANOID atau ketakutan yang berlebih tanpa alasan, melainkan sebagai upaya Sedia Payung Sebelum Hujan. Semoga Allah SWT menyelamatkan Bangsa dan Negara Indonesia dari Bahaya PKI. Aamiiin.R

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here