Home Ekonomi Menteri Stabilitas Ekonomi Era Soekarno Gagas Nasionalisasi BUMN

Menteri Stabilitas Ekonomi Era Soekarno Gagas Nasionalisasi BUMN

44
0

SEJARAONE.ID – Pada Era Presiden Soekarno yakni sekitar tahun1957, untuk kali kedua Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja meminta Kolonel Soeprayogi membantunya mengatasi masalah kekacauan ekonomi. Soeprayogi tak memberi jawaban. Selain karena sedang bekerja dalam Panitia Finek (Finansial dan Ekonomi) Markas Besar Angkatan Darat.

Disamping itu, Soeprayogi  juga menerima kabar akan diangkat sebagai sekretaris jenderal Kementerian Perdagangan jika Sultan Hamengkubuwono IX menjadi menteri perdagangan.

Sampai akhirnya ketika mengikuti rapat staf Panitia Finek di Puncak, Bogor, Soeprayogi dipanggil menghadap Presiden Sukarno di Istana Merdeka Jakarta. Sebagai formatur kabinet, Sukarno mengangkat Soeprayogi sebagai menteri urusan stabilisasi ekonomi.

“Saya menjadi orang militer pertama yang masuk kabinet. Ini tentu hasil lobi Pak Djuanda dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Nasution.

Perkiraan itu ternyata tidak meleset,” kata Soeprayogi dalam testimoni untuk biografi Pahlawan Nasional Ir. H. Djuanda: Negarawan, Administrator, dan Teknokrat Utama. Dan Nasution, sebagai ko-formatur kabinet, membenarkan perannya dalam memasukkan orang-orang militer di kabinet.

Menurut Soeprayogi, pembentukan kementerian urusan stabilisasi ekonomi untuk menangani perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi. “Konsep nasionalisasi muncul berkat pemikiran Ir. Djuanda beserta Peperpu (Penguasa Perang Pusat) sebagai jawaban atas keadaan ekonomi dalam negeri yang makin hari makin tidak tentu bentuknya. Tugas yang diberikan Pak Djuanda kepada saya itu tentu sangat erat hubungannya dengan politik nasionalisasi,” kata Soeprayogi.

Tak lama setelah militer menyerahkan perusahaan-perusahaan Belanda kepada pemerintah, Djuanda membentuk Dewan Nasional yang mengusulkan agar pemerintah (Dewan Menteri) membuat peratura yang menjadi dasar pengambilalihan dan pengelolaan perusahaan-perusahaan tersebut. Dewan Menteri kemudian meminta Soeprayogi merumuskan peraturannya.

Upaya Nasionalisasi Perusahaan Belanda 

Indonesia menasionalisasi ratusan perusahaan milik Belanda. Langkah ini menjadi cikkal bakal Badan Usaha Milik Negarauntuk Pegawai di depan kantor perusahaan pelayaran Belanda, Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM). (gahetna.nl).

“Ini yang menarik, perusahaan-perusahaan Belanda diambil alih dulu, peraturannya dibuat kemudian,” kata Wasino, sejarawan Universitas Negeri Semarang, kepada Historia.

Soeprayogi membentuk panitia ad hoc perumus kebijakan nasionalisasi perusahaan Belanda yang beranggotakan wakil-wakil dari kementerian perdagangan, pertanian, perindustrian, perburuhan, kehakiman, keuangan, veteran, urusan kerja sama sipil dan militer, dan Peperpu/KSAD.

Menurut Wasino dkk. dalam Sejarah Nasionalisasi Aset-aset BUMN, Soeprayogi menekankan dua persoalan pokok yang harus disepakati dalam nasionalisasi, yakni nasionalisasi terhadap perusahaan vital atau nasionalisasi semua perusahaan Belanda kemudian dikategorikan ke dalam perusahaan vital, setengah vital, biasa, dan tidak vital. Perusahaan tidak vital dapat dijual kepada pengusaha swasta.

Sementara menteri kehakiman menegaskan bahwa biasanya nasionalisasi dilakukan terhadap perusahaan vital, sedangkan menasionalisasi perusahaan biasa harus dengan alasan yang tepat. Selain itu, undang-undang nasionalisasi juga harus dengan tegas mengatur ganti rugi terhadap perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here